Drone Aruna 45 Berbahan Composite Daur Ulang Karya Anak Bangsa Siap Menjelajahi Natuna Usai Sukses Uji di Teluk Jakarta

JAKARTA, MM - Drone Aruna 45 sukses terbang di atas perairan Teluk Jakarta pada Kamis 16 Januari 2025 meski dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Pesawat terbang tanpa awak (Drone) berbahan daur ulang sampah plastik karya anak bangsa ini diterbangkan dari atas Kapal Perang Republik Indonesia (KRI)  milik TNI Angkatan Laut (TNI AL) KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat (992).(16/1/2025).

Pelaksanaan Uji terbang Drone yang kedepan digadang-gadang akan memperkuat Alutsista TNI AL ini dipimpin Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Komando Armada I Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik, mewakili Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Dr. YooS Suryono , M.Tr. Opsla dan sejumlah pejabat lainnya.

"Menggunakan teknologi VTOL, Aruna 45 melakukan take off dan landing secara baik walau pada kondisi angin mencapai 24 knot serta  dalam kondisi rintik hujan, dengan kemampuan Autonomous Aruna 45 memberikan efektifitas dalam melakukan misi-misi dalam menunjang operasi khusus nya di Laut," kata Laksamana Pertama TNI, Muhammad Taufik. 

"Kesuksesan uji coba dengan misi  surveillance, Inteligent dan Recognation di atas perairan teluk Jakarta ini kedepan akan ditindaklanjuti dengan melibatkannya dalam Latihan-latihan berskala besar yang akan dilaksanakan di Laut Natuna dalam waktu dekat dan akan menjadi support system dalam operasi menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia secara lebih efektif," imbuhnya.

Diketahui Aruna 45 adalah buah ide dan pemikiran keberlanjutan dari Mantan Panglima TNI Laksamana TNI PURN Yudo Margono yang dikenal sangat konsen terhadap pelestarian lingkungan, setelah sebelumnya memproduksi dan membagikan seragam sekolah berbahan daur ulang sampah plastik kepada anak-anak sekolah yang membutuhkan. Inovasi ini kemudian dikembangkan lagi dengan menciptakan Drone Aruna 45.

"Munculnya ide ini berawal saat Laksamana TNI PURN Yudo Margono menjabat sebagai Kasal yang sangat prihatin terhadap pencemaran lingkungan laut khususnya sampah plastik sehingga bersama-sama dengan anak-anak muda yang peduli lingkungan mengkampanyekan “Stop Wariskan Sampah” ," terang Danguspurla. . 

Lanjutnya,"Dari sampah plastik yang terkumpul inilah kemudian di produksi menjadi seragam sekolah yang juga sudah digunakan oleh TNI AL (PDH/PDU) khususnya  Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya sejak 2024 lalu," sambung Danar 1.

"Laksamana TNI PURN Yudo Margono selaku Pembina sangat konsen terhadap inovasi dan karya-karya anak anak muda bangsa Indonesia agar bisa berkontribusi lebih baik, lebih kreatif dan berdampak kepada Masyarakat secara luas," pungkas Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik.

(Taufan) MM

Dirjen Dukcapil Kemendagri Ungkap Fakta : 128 Juta Penduduk Indonesia Masih Berstatus 'Jomblo!'

JAKARTA, MM - Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I tahun 2024 yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memberikan gambaran menarik mengenai status perkawinan penduduk Indonesia. Dari total 282.477.584 jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 128.381.663 jiwa tercatat berstatus belum kawin, atau yang biasa disebut belum menikah. Angka ini setara dengan 45 persen dari total populasi, mencerminkan tren sosial yang berubah di kalangan masyarakat, terutama di generasi muda.

Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, menyampaikan bahwa data ini bukan hanya angka statistik, tetapi merupakan representasi penting dari dinamika sosial yang terjadi di Indonesia saat ini. "Perubahan pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, membuat banyak dari mereka memilih menunda pernikahan untuk fokus pada pendidikan, karier, dan pengembangan diri," jelas Handayani, dikutip pada Senin (6/1/2025).

Selain angka lebih dari 128 juta penduduk yang belum menikah, data tersebut juga mencatat bahwa 136.097.369 jiwa telah menikah, 5.049.369 jiwa berstatus cerai hidup, dan 12.949.183 jiwa cerai mati. Jumlah ini menunjukkan bagaimana status perkawinan penduduk Indonesia terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan sosial dan budaya.

Handayani menambahkan bahwa data kependudukan yang dihasilkan oleh Ditjen Dukcapil sangat penting untuk perencanaan kebijakan pemerintah. 

"Dengan basis data yang akurat, pemerintah bisa merancang program-program yang relevan, baik dalam sektor pendidikan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial," ujarnya.

Data kependudukan menjadi landasan bagi berbagai program nasional, mulai dari perencanaan keluarga hingga kebijakan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Handayani, banyaknya jumlah penduduk yang belum menikah ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara lain juga melihat tren yang serupa, di mana pernikahan tidak lagi menjadi prioritas utama pada usia muda. Generasi saat ini cenderung lebih menekankan pada kemandirian, pendidikan, dan karier sebelum memutuskan untuk menikah.

Dari sudut pandang sosial, tingginya angka penduduk yang belum menikah juga dapat diartikan sebagai peluang besar bagi pengembangan potensi sumber daya manusia. Penduduk usia produktif yang belum menikah ini sering kali fokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan pendidikan. "Ini adalah aset besar bagi bangsa. Mereka adalah angkatan kerja yang bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi," tambah Handayani.

Selain itu, Handayani menekankan pentingnya memastikan bahwa pencatatan status perkawinan di Indonesia selalu diperbarui dan akurat.

“Administrasi kependudukan yang baik adalah fondasi untuk layanan publik yang berkualitas. Setiap individu perlu memastikan bahwa data pribadinya terdaftar dan valid, termasuk status perkawinan,” katanya.

Dukcapil juga terus mendorong masyarakat untuk melakukan pembaruan data kependudukan secara rutin. 

“Kami terus berupaya memberikan kemudahan dalam layanan pencatatan sipil, baik secara langsung maupun melalui layanan digital. Masyarakat bisa memperbarui status perkawinan, alamat, dan data lain melalui sistem yang kami sediakan,” terang Handayani.

Dalam konteks pembangunan nasional, data kependudukan yang akurat menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan strategis.

"Pemerintah memerlukan data yang up-to-date untuk merancang program yang tepat sasaran. Data ini akan mendukung perencanaan, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga perumahan bagi generasi muda yang belum menikah," tegas Handayani.

Dengan lebih dari 128 juta penduduk yang belum menikah, Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi. Generasi muda yang mandiri, terdidik, dan inovatif menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 

“Kami berharap, dengan adanya data ini, kita semua bisa lebih memahami kondisi sosial masyarakat Indonesia dan bersama-sama merancang kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Handayani.

Data ini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi cerminan dari perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Bagi pemerintah, hal ini adalah tantangan sekaligus peluang besar untuk memastikan bahwa setiap penduduk, baik yang sudah menikah maupun belum, mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik yang berkualitas. 

(Febrian) MM

Rapat Awal Tahun 2025, Dirjen Dukcapil Tegaskan Pentingnya Efisiensi Anggaran Dalam Pelaksanaan Rapat Awal TA 2025

JAKARTA, MM - Ditjen Dukcapil Kemendagri mengawali tahun 2025 dengan komitmen kuat untuk meningkatkan kinerja dan penggunaan anggaran secara optimal. Dalam Rapat Awal Tahun 2025, Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. "Prinsip good governance menjadi pegangan utama kita dalam menjalankan program-program di tahun ini," tegas Teguh, Kamis (02/01/2024).

Rapat yang digelar di Gedung C Lantai 4 itu menjadi forum penting bagi jajaran Ditjen Dukcapil untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun 2024 dan menyusun strategi pelaksanaan program kerja serta anggaran tahun 2025.

Teguh mengapresiasi pencapaian realisasi anggaran 2024 yang mencapai 98,66 persen dari total anggaran. "Ini pencapaian yang patut kita banggakan, tetapi kita tidak boleh berpuas diri. Di tahun 2025, kita harus lebih bijak dan cermat dalam penggunaan anggaran," katanya.

Rapat ini juga dihadiri oleh Plh. Dirjen Dukcapil Handayani Ningrum, Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam, Direktur Dafdukcapil Akhmad Sudirman Tavipiyono, Direktur Bina Aparatur Dukcapil Andi Kriarmoni, Direktur IDKD Agus Irawan, dan Plh. Direktur IDKN Mensuseno, serta para pejabat fungsional ahli madya, fungsional ahli muda dan fungsional ahli pertama di lingkungan Ditjen Dukcapil.

Teguh menekankan pentingnya pengendalian dan evaluasi secara rutin terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan Ditjen Dukcapil. "Pengendalian anggaran harus dilakukan minimal satu kali sebulan. Ini penting agar setiap program berjalan sesuai rencana tanpa ada pemborosan," ujarnya.

 
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi penumpukan anggaran di akhir tahun, mengingat hal ini sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Dalam arahannya, Teguh juga menggarisbawahi pentingnya penggunaan teknologi dalam meminimalkan kegiatan yang tidak efektif, seperti rapat dan perjalanan dinas. "Kita harus memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Penggunaan Zoom atau media lainnya harus menjadi bagian dari cara kerja baru kita untuk menghemat anggaran dan waktu," tambahnya.

Salah satu program prioritas yang menjadi fokus utama Ditjen Dukcapil di tahun 2025 adalah akselerasi transformasi digital dalam bidang administrasi kependudukan. Teguh menargetkan 30 persen dari total perekaman KTP-el harus beralih ke Identitas Kependudukan Digital (IKD). "Transformasi digital ini akan memperkuat sistem kependudukan nasional dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Teguh juga menekankan pentingnya mendukung pencapaian Asta Cita, delapan agenda strategis nasional yang harus dicapai. Salah satu aspek penting dari Asta Cita adalah memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan layanan publik, di mana Dukcapil berperan besar dalam mengelola data kependudukan yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung pembangunan nasional.

Pada rapat tersebut, juga disampaikan berbagai capaian kinerja Ditjen Dukcapil selama tahun 2024. Beberapa pencapaian penting di antaranya adalah kepemilikan Akta Kelahiran yang mencapai 96,03 persen, perekaman KTP-el sebesar 97,80 persen, serta penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang mencapai 58,19 persen. Teguh berharap agar capaian ini bisa terus ditingkatkan di tahun 2025 melalui pendekatan yang lebih inovatif.

Teguh juga mendorong seluruh unit kerja untuk terus menjaga semangat kerja dan pelayanan publik yang prima. 

"Pelayanan publik yang kita berikan harus semakin baik, terutama dengan adanya berbagai inovasi digital yang kita kembangkan. Dukcapil harus terus bergerak maju untuk menjawab kebutuhan masyarakat," kata Teguh.

Sebagai penutup, Teguh menyampaikan harapannya agar di tahun 2025 seluruh jajaran Ditjen Dukcapil dapat terus mempertahankan prestasi yang telah diraih dan meningkatkan kinerja dengan lebih baik. 

"Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas, serta mampu memberikan yang terbaik untuk Dukcapil Prima dan Indonesia Maju," pungkasnya.

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Ditjen Dukcapil dalam memperkuat komitmen mereka terhadap efisiensi anggaran, peningkatan kinerja, serta inovasi pelayanan publik yang lebih baik di tahun 2025. 

(Ikhsan) MM

Kepala BPSDM Kemendagri Menekankan Pentingnya Skill Kepemimpinan Saat Menutup Diklat PKA-PKP di Jakarta

JAKARTA, MM - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono resmi menutup Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) di Gedung F Kantor BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Jumat (20/12/2024). Adapun diklat tersebut diikuti 80 peserta yang merupakan pejabat aparatur di lingkup Kemendagri.

Dalam sambutannya, Sugeng menekankan pentingnya skill kepemimpinan bagi pejabat aparatur. Menurutnya, keahlian tersebut akan membantu aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban. 

Sugeng mengatakan, dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menulis buku berjudul “Paradoks Indonesia dan Solusinya”. Salah satu poin yang termuat dalam buku tersebut yakni perlunya semua pihak untuk bersiap menghadapi perang. Adapun perang dalam konteks tersebut dapat dimaknai secara luas.

“Misalnya perang tarif, perang harga, perang investasi, perang insentif. Itu kan basically adalah perang, berkompetisi. Maka kita harus siap diri untuk berkompetisi dengan berbagai negara di dunia, termasuk kalau di daerah ya antara pemerintah daerah,” katanya.

Sugeng menegaskan, sebagai bangsa yang besar, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pangsa pasar komoditas. Berbagai kekayaan alam yang dimiliki Indonesia semestinya dapat dikelola dengan baik secara mandiri oleh bangsa. Karena itulah, imbuh Sugeng, kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan swasembada pangan menjadi relevan.

“Di situlah peran para pemimpin. Baik itu dilihat dari [pejabat] pengawas, administrator, apalagi bagi pimpinan kita. Kita punya tugas untuk membuat organisasi yang kita pimpin memahami beberapa situasi tadi, permasalahan. Memahami apa yang kita hadapi dan ancaman ke depan,” tegasnya.

Sugeng menambahkan, dalam waktu dekat Indonesia memiliki momentum berharga dalam memajukan pembangunan nasional. 

Pasalnya, pada 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bakal disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," imbuhnya.

Dalam konteks ini, Sugeng meminta para aparatur di lingkup Kemendagri untuk turut serta dalam memastikan kebijakan nasional terselenggara dengan baik di Daerah.

“Kita harus memastikan bahwa agenda besar kita sampai 2045. Tentu upaya itu membutuhkan sekali lagi kesadaran kolektif dan kita semua di Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan tugas kewenangan kita masing-masing,” tandasnya.

Hadir pada forum tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hyronimus Rowa, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Suryawan Hidayat, Sekretaris Korpri Kemendagri Belly Isnaeni, dan Plh. Kepala Pusat (Kapus) Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri Tutik Lestari.

(Irfan) MM

Dua Menteri Akan Hadir Pada Acara Kick Off HKSN 2024 Di Taman Firdaus Desa Talaga Mancak, Serang, Banten

BANTEN, MM - Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, pada Senin (16/12/2024) akan menggelar kick off Hari Kesetiakawan Sosial Nasional  (HKSN) 2024 di Taman Firdaus, Kampung Saung Bojong, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.

Kegiatan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat ini, menurut rencana akan dicanangkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. H. Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul. Rencananya, acara yang digelar di Taman Firdaus, Kampung Saung Bojong, Desa Talaga tersebut akan dihadiri juga oleh Mendes PDT Yandri Susanto.

Dipilihnya Taman Firdaus,  Kampung Saung Bojong, Mancak sebagai lokasi awal dalam memperingati HKSN 2024, tak lepas dari langkah terobosan awal  yang  digagas oleh Firdaus selaku Ketua Umum SMSI Pusat yang juga  merupakan Tokoh Pers Banten, dengan melibatkan Pokja Konstituen Dewan Pers Provinsi Banten yang terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Banten, Serikat Perusahaan Pers (SPS) Banten, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Banten dan BPD PHRI Banten.

Firdaus yang juga  Direktur Journalist Boording School (JBS) dan Pendiri Yayasan Pers Anak Bangsa untuk pertamakali menyampaikan gagasan pada rapat bersama  yang digelar pada tanggal 12 Juni 2024 di Gedung JBS Cilegon. Pada rapat tersebut, disampaikan aksi sosial berupa progam bersih-bersih  sungai di desa talaga yang beralih fungsi menjadi tong sampah terpanjang di Banten.

Melihat kondisi tersebut, tercetuslah bagaimana sungai yang telah hilang fungsinya tersebut, menjadi kembali hidup.

Sehingga pada rapat tersebut menyepakati untuk memperjuangkan sungai yang lebih kurang satu kilometer tersebut  menjadi kembali hidup dengan tagline sungai kehidupan.

Aksi sosial inipun  digelar  tepatnya pada tanggal 20 Juni 2024, dan dilanjutkan pada tanggal 5 Juli 2024 dengan aksi serupa dan melibatkan komponen pers, pemerintah serta. masyarakat.

Tak hanya sampai disitu, langkah terobosan yang digagas Firdaus Ketua Umum SMSI,  yang sejatinya bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mengkampanyekan perubahan perilaku masyarakat untuk lebih peduli lingkungan, bak gayung bersambut, mendapat respon positif dari Kemensos RI.

Dalam audiensi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bersama Menteri Sosial Republik Indonesia (RI), Drs. H. Saifullah Yusuf di ruang kerja Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (11/12/2024) menghasilkan beberapa poin strategis berupa sinergi program antara organisasi perusahaan media siber dan Kemensos dan salah satunya langsung diimplementasikan dalam langkah nyata yaitu gelaran Kick Off HKSN 2024 yang akan dilaksanakan di Taman Firdaus Kampung Saung Bojong, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.

Dalam keteranganya kepada awak media, Firdaus berharap progam sosial ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

"Tentu kami berharap program-program serupa dapat di implementasikan di seluruh penjuru indonesia dan SMSI siap bersinergi serta  mengawal program-program pro masyarakat tersebut," pungkas Firdaus, Minggu  (15/12/2024).

(*) MM

Songsong Indonesia Emas 2045, Anggota DWP Kemendagri Harus Mampu Perkuat Fondasi Transformasi Organisasi

JAKARTA, MM – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Antarwaktu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Niken Tomsi Tohir menekankan kepada anggota DWP Kemendagri agar mengambil peran dalam memperkuat fondasi transformasi organisasi menuju Indonesia Emas 2045. Pasalnya, tahun 2045 adalah masa yang penuh dengan tuntutan dan tantangan zaman sehingga transformasi organisasi yang adaptif diperlukan.

"Menuju Indonesia Emas 2045 menjadi komitmen kita untuk terus memperkokoh fondasi organisasi dalam menghadapi tantangan zaman," kata Niken dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 DWP di Gedung F Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/12/2024). Gelaran bertajuk "Penguatan Fondasi Transformasi Organisasi DWP Menuju Indonesia Emas 2045" ini dirangkaikan dengan Peringatan Hari Ibu ke-96.

Lebih lanjut, Niken menjelaskan, penguatan organisasi merupakan upaya serius untuk menghadapi perubahan zaman yang cepat, baik dari sisi aspek teknologi, sosial, maupun budaya. Ke depan, sambung Niken, DWP Kemendagri harus mampu menjadi organisasi dinamis yang beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan jati diri maupun semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. 

"Transformasi yang kita lakukan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan program relevan, serta memperkuat peran DWP dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan pemberdayaan ekonomi," ujarnya. 

Niken menambahkan, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, DWP Kemendagri akan terus berupaya membangun kapasitas perempuan Indonesia, terutama anggota dan keluarga besar Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini dilakukan agar mereka semakin berdaya dan berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan. Tidak hanya itu, DWP juga akan terus mendorong peningkatan kualitas keluarga Indonesia. 

"Karena kita sadar bahwa keluarga adalah unit terkecil namun fundamental dalam menciptakan generasi unggul yang akan mengisi pembangunan bangsa di masa depan," ujarnya.

Pada momen HUT DWP ini, dirinya mengajak para anggota untuk bersama-sama berkomitmen melanjutkan perjuangan dengan saling menguatkan dan terus belajar. Hal ini agar DWP Kemendagri menjadi organisasi yang mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian Indonesia Emas 2045.

"Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk melangkah bersama dengan semangat transformasi agar DWP menjadi organisasi yang semakin kokoh, responsif, dan inovatif," pungkasnya.

(Ikhsan) MM

Desak Mendagri Lanjutkan Program, Presiden Prabowo Apresiasi Rakor Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah

JAKARTA, MM – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rakor mingguan ini, dinilai menjadi mekanisme yang sangat baik untuk memantau sekaligus mengendalikan inflasi.(9/12/2024).

“Ini saya kira dirintis di pemerintahan Pak Joko Widodo dan ini sebetulnya merupakan suatu inovasi atau suatu terobosan yang mungkin tidak diajarkan di sekolah-sekolah,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan arahan pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Karena itu, Presiden meminta agar forum yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) tersebut dapat terus digelar. Dirinya meyakini suatu saat nanti Indonesia bakal menjadi rujukan bagi negara lain untuk belajar mengendalikan inflasi. 

Terlebih, mengendalikan inflasi di negara seperti Indonesia tidak mudah lantaran wilayahnya begitu luas dengan bentuk kepulauan. Kondisi ini membuat distribusi logistik pangan menjadi tantangan tersendiri. 

Namun, Indonesia justru mampu mengendalikan inflasi melalui berbagai upaya yang dilakukan.

“Saudara-Saudara, apa yang sudah dicapai, saya kira adalah sesuatu yang patut kita syukuri,” ujarnya.

Selain meneruskan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Presiden juga menekankan pentingnya swasembada pangan yang merupakan kunci bagi masa depan Indonesia. 

“Artinya, kita swasembada secara nasional, iya, tapi kita juga harus swasembada secara pulau-pulau besar, dan kita juga harus swasembada per kabupaten, bahkan idealnya per kecamatan,” ungkap Prabowo..

Presiden menjelaskan, leluhur bangsa Indonesia telah mengajarkan bahwa tiap desa harus memiliki lumbung pangan. Karena itu, swasembada pangan menjadi strategi jitu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

“Apakah kita akan mencapainya dalam waktu yang lama atau waktu yang sedang, itu nanti tergantung upaya kita secara keras, kerja keras, atau tidak. Saya yakin kita mampu mencapai itu,” tegasnya.

Dirinya berharap, dengan swasembada pangan tersebut ke depan berbagai komponen yang masih menjadi penyebab naiknya inflasi dapat dikendalikan, seperti bawang merah, bawang putih, dan jagung. Presiden meminta semua pihak terkait agar mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan tersebut.

“Jadi saya minta semua unsur, para gubernur, para wakil gubernur, bupati, wakil bupati, panglima, para Kapolda, para Kapolres, semua unsur dari semua tingkatan, terima kasih sudah fokus ke sini (pengendalian inflasi). Tapi sekarang kita ke arah produksi, produksi, dan produksi,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kehadiran langsung Presiden Prabowo pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah. 

“Kami semua mengucapkan terima kasih, kehadiran Bapak ini sangat menaikkan motivasi kami [dalam mengendalikan inflasi],” katanya.

Sesuai arahan, Mendagri bersama jajaran pemerintah pusat termasuk Pemda bakal melanjutkan Rakor tersebut setiap minggu.

 

“Sampai ada perintah dari Bapak [Presiden] untuk selesai,” tandas Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

(Alamsyah) MM

Apresiasi Kelancaran Pilkada 2024, Mendagri: Mampu Beri Kepercayaan Bagi Para Pelaku Usaha Tingkatkan Investasi

BANDUNG, MM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi atas sukses dan lancarnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dirinya bersyukur dua gelaran pesta demokrasi tersebut berlangsung baik, sehingga mampu memberikan kepercayaan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan investasi.

"Meskipun dari tahap, sekarang penghitungan suara, tapi kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya Pilkada Serentak yang pertama kali dalam sejarah bangsa ini, bisa kita lalui juga dengan aman, damai, dan tenang," ujar Mendagri saat memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Grand Ballroom, Hotel InterContinental, Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/12/2024).

Mendagri menyebutkan, proses transisi kepemimpinan yang baik diperlukan untuk memastikan pemerintahan berlangsung lancar. Dirinya mengajak semua pihak untuk saling merangkul dan bekerja sama dalam membangun bangsa.

Mendagri mencontohkan, di sejumlah negara yang masih mengalami konflik dari Pemilu diketahui memiliki dampak kurang baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan sejumlah negara diketahui mengalami kenaikan angka inflasi yang cukup signifikan.

“Di Indonesia, kita semua ajak. Semua pihak, siapa pun juga harus berlangsung aman dan damai. Selain untuk kepentingan bangsa dan daerah-daerah masing-masing, juga bagi usaha, bagi pengusaha. Bisa terlaksana pembangunan, program-program pemerintah dan swastanya hidup,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Mendagri menyebutkan aspek lain yang diperlukan untuk membangun bangsa yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kapasitas tersebut diyakini akan membantu bangsa Indonesia mencapai negara maju. Menurut Mendagri, negara Indonesia memiliki potensi besar baik dari sisi SDM, sumber daya alam (SDA), hingga iklim tropis yang dinilai dapat mampu menghasilkan peluang ekonomi.

Potensi tersebut, imbuh Mendagri, perlu dioptimalkan melalui hilirisasi. Dalam konteks itu, keunggulan di sektor SDA dapat dimaksimalkan menjadi produk ekonomi baru. Bila perlu, penerapannya dapat menggunakan teknologi maju. Dengan demikian, upaya tersebut berdampak besar bagi peningkatan ekonomi, salah satunya terbukanya peluang lapangan kerja.

“Kuncinya sudah disampaikan, berkali-kali, tapi tinggal praktiknya perlu didukung yaitu adanya hilirisasi. Tidak hanya mengandalkan sumber daya alam, tapi bagaimana memproduksi turunan-turunannya,” tandasnya.

(Ikhsan) MM

Sambut Pilkada Serentak 2024, Mendagri Dukung Bawaslu Tindak Tegas ASN Tidak Netral Selama Pilkada

JAKARTA, MM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti tidak netral selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hal itu disampaikan Mendagri kepada awak media usai menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Kompleks Perumahan Widya Candra III, Kelurahan Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Mendagri menjelaskan, Bawaslu memiliki banyak opsi dalam menerapkan sanksi kepada ASN yang terbukti tidak netral. Pertama, Bawaslu dapat melakukan investigasi dan mendalami dugaan ASN yang tidak netral. Jika terbukti tidak netral, Bawaslu dapat merekomendasikan ASN tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setempat untuk diberikan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kedua, imbuh Mendagri, Bawaslu dapat menerapkan sanksi, termasuk juga melakukan mediasi. Kemudian ketiga, Bawaslu dapat meneruskan dugaan pelanggaran tersebut kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dalam konteks tersebut, opsi ketiga diterapkan manakala ditemukan bukti tindak pidana. Adapun pihak terkait yang terlibat pada Gakkumdu meliputi Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung.

"Jadi masuk proses pidana. Nah sepanjang Bawaslunya tegas, saya kira bisa mengurangi, apa namanya itu memberikan efek jera kepada ASN [yang tidak netral]," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran dalam mendukung kesiapan Pilkada. Kemendagri juga berkomitmen mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyukseskan gelaran Pilkada, termasuk dari aspek keamanan, anggaran, serta sarana dan prasarana.

"Untuk Bawaslu juga kita minta untuk berperan. Kita bantu juga sama, anggaran dan prasarana, nah pemerintah juga memberikan daftar pemilih potensial," jelasnya.

 
Di sisi lain, Mendagri berharap, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung aman, lancar, dan damai. Pihaknya bersama penyelenggara Pemilu dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga bakal membuka ruang evaluasi untuk penyelenggaraan Pilkada yang lebih baik di masa mendatang.

(Irfan) MM

Kunker di Papua Selatan, Kasad :Melalui Air Bersih Dan Energi Ramah Lingkungan Masyarakat Papua Tingkatkan Kualitas Hidup

PAPUA SELATAN, MM – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, dalam rangkaian Kunjungan Kerjanya (Kunker) selama tiga hari di Papua Selatan (12-14 November 2024). Fokus utama Kunker kali ini adalah peresmian fasilitas air bersih dan energi ramah lingkungan, yang merupakan bagian dari upaya TNI AD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kasad meresmikan sistem pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan lampu tenaga surya di Kampung Maju, Distrik Arimop, Boven Digoel, hasil kerja sama dengan Tanoto Foundation. Selain meresmikan fasilitas energi, Kasad juga meresmikan program air bersih di Kampung Sukanggo, Kabupaten Boven Digoel. Program yang merupakan bagian dari TNI Manunggal Air ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih sehat dan produktif.

“Program air bersih dan energi ramah lingkungan ini merupakan komitmen TNI AD untuk memastikan masyarakat Indonesia, khususnya di Papua, mendapatkan akses kebutuhan dasar yang memadai,” ujar Kasad yang mengawali Kunker dengan meninjau Marshalling Area di Yonif 754/ENK.

Kasad menambahkan bahwa TNI AD telah membangun 3.128 titik air bersih di seluruh Indonesia, termasuk 215 titik diantaranya di Papua, melalui program TNI AD Manunggal Air. Program ini akan terus berlanjut sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup rakyat di daerah terpencil.

Dalam rangkaian kunjungannya, Kasad juga melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) cetak sawah seluas 1 juta hektar di Merauke. 

Jenderal Maruli juga menekankan bahwa infrastruktur pertanian dan ketersediaan air bersih yang telah dan sedang dibangun akan menjadi kunci sukses program ketahanan pangan ini.

Kasad mengakhiri Kunkernya dengan memberikan bantuan sosial dan membeli hasil kebun Mama-Mama Papua sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Tak lupa, jenderal bintang empat ini juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak terhadap program-program TNI AD yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan seluruh Indonesia.

(Tukidjo) MM

Kenaikan Inflasi Year To Date, Plt. Sekjen Kemendagri Desak Pemda Segera Fokus Pada HET Dan Potensi Harga Bergejolak

JAKARTA, MM - Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) fokus pada pengendalian Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai langkah strategis mengendalikan inflasi. Menurutnya, HET harus dikontrol secara optimal untuk menghindari fluktuasi harga yang terjadi dari minggu ke minggu.

"Nah, bagaimana ini bisa mengatasinya supaya kita tidak dari minggu ke minggu tidak ada perubahan," ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Tomsi juga mengingatkan Pemda agar terus memantau harga-harga yang berpotensi bergejolak. Dengan langkah tersebut, Pemda dapat merespons secara cepat terhadap fluktuasi harga yang signifikan pada barang-barang kebutuhan pokok.

Berdasarkan laporan dari Perum Bulog, pemerintah mencatat masih adanya peluang komoditas seperti gabah di beberapa wilayah yang harganya bisa di bawah harga acuan. Penyerapan gabah di wilayah-wilayah tersebut diharapkan mampu menambah cadangan beras di Bulog, yang nantinya dapat digunakan untuk mengintervensi harga beras agar di tingkat konsumen tetap stabil.

Selain itu, harga bawang merah menunjukkan tren peningkatan meskipun masih dalam batas harga acuan. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap harga gula yang dilaporkan meningkat di beberapa daerah.
Tomsi Tohir meminta agar pada pertemuan minggu berikutnya, dapat disampaikan laporan perkembangan terkait hasil intervensi, termasuk penurunan harga beras dan dampaknya terhadap cadangan pangan nasional.
"Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa menyampaikan kembali laporan update terkait dengan upaya mengendalikan harga beras di tingkat konsumen," pungkasnya.

Sebagai informasi, kenaikan inflasi secara year to date (Januari-Oktober 2024) sebesar 0,82 persen. Adapun komoditas seperti rokok kretek mesin, emas perhiasan, kopi bubuk, daging ayam ras, ikan segar, beras, dan bawang merah kerap memberikan andil inflasi terbesar pada rentang Januari-Oktober 2024. Sebaliknya, komoditas seperti tomat, cabai merah, telur ayam ras, dan cabai rawit kerap memberikan andil deflasi pada periode yang sama.

Dalam kesempatan itu, dibeberkan juga 10 provinsi dengan inflasi terendah, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan 10 provinsi dengan inflasi tertinggi yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Selawesi Utara, Bali, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

(Irfan) MM

Dukung Revisi UU Penyiaran, SMSI Segera Bentuk Tim Khusus Percepat Revisi UU Penyiaran

JAKARTA, MM -  Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar  Focus Group Discussion (FGD) membahas soal OTT (Over-The-Top untuk masa depan merah Putih di Jakarta Selatan (9/11/2024).

Hasil FGD SMSI menegaskan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran untuk mengakomodasi perkembangan layanan OTT untuk perlindungan terhadap konten lokal.

Sekertaris SMSI Pusat, Makali Kumar mengatakan SMSI telah membentuk tim yang akan mengawal dan mendorong agar revisi UUD Penyiaran disahka.

"Menyepakati  adanya tim perumus dan memberikan rekomendasi sikap organisasi dalam menyikapi revisi UUD penyiaran, ungkapnya.  

Lanjut ia mengatakan Komisi I DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini sedang dibahas. SMSI menekankan pentingnya revisi undang-undang tersebut agar sesuai dengan perkembangan teknologi digital yang pesat dan mengakomodasi aspirasi dari kalangan pers.

"SMSI mengharapkan undang-undang penyiaran yang sudah masuk di DPR RI itu bisa Kembali dibahas dan revisi sesuai kebutuhan dan perkembangan dari teknologi digital yang semakin meningkat saat ini ini. Termasuk mengakomdir aspirasi dari kalangan pers," katanya.

Selain itu, Dewan Pakar SMSI, Prof Rizal E Halim mengatakan SMSI di bawah kepemimpinan Firdaus dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu bentuk dukungan konkret SMSI adalah mendorong percepatan pembahasan dan akselerasi revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

"Salah satu bentuk dukungan SMSI mendorong mempercepat dan melakukangan akselerasi Revisi UU Penyiaran yang sementara dibahas di DPRD RI," ungkapnya. 

Diketahui Kegiatan FGG dihadiri langsung Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Sekjen SMSI PUsat Makali Kumar, Wakil Ketua Dr. Retno Intani, Dr. Yono Hartono, Ilona Juwita dan Dr. Yanuardi Syukur dan diikuti Dewan Pakar SMSI Prof Rizal E Halim, Dr. Taufiqurchmanm, serta beberapa pengurus SMSI Pusat.

(*) MM

Penutupan Open Tournament Panglima TNI CUP"Drone And Pylon Race" 2024 Dipimpin Pangkoops Udara I di Jakarta

JAKARTA, MM - Mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Pangkoops Udara I Marsda TNI Mohammad Nurdin memimpin penutupan Open Tournament Panglima TNI CUP"Drone dan Pylon Race" 2024. dalam rangka memeriahkan HUT TNI Ke-79 Tahun 2024. Bertempat di Lapangan Danu Setiawan, Lanud Halim Perdanakusuma, pada Minggu, (3-11-2024).

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Pangkoops Udara I, Panglima TNI dengan mengucapkan selamat dan berbahagia kepada para atlet dan prajurit TNI serta Polri yang telah meraih juara pada pertandingan open"tournament" Piala Panglima TNI tahun 2024. 
 
"Tujuan utama dari"event"ini telah tercapai,yakni terbangun dan terpeliharanya komunikasi antar pengurus besar, pengurus Prov/Kota/Kabupaten dan kemanunggalan TNI-Rakyat, sehingga tercipta ikatan yang harmonis,kompak sekaligus mampu memupuk jiwa korsa yang tinggi." jelas Panglima TNI.

Menutup amanatnya Panglima TNI mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Pangkoopsud I selaku koordinator penyelenggara Open Tournament dan kepada segenap panitia, serta semua pihak atas dukungan dan partisipasinya sehingga kegiatan Open"Tournament"Piala Panglima TNI tahun 2024 dapat terlaksana dengan aman,tertib dan lancar.

Dan tampil sebagai pemenang juara satu beberapa kategori 
Drone Race F9U 5 Inchi, Axel Mario Christopher Lengkong (Jakarta),  Drone Race 3 Inchi, Axel Mario Christopher Lengkong Jakarta, Fun Fly Drone Hit Target. Ervan Bachtiar (Jawa Tengah), Fun Fly Drone Drop Payload, Ezra Naafi (DKI Jakarta),Fun Fly Drone Freestyle, Muhammad Hanif Pratama (DKI Jakarta), Pylon Race Seeded B, Yudo Hariyanto (DKI Jakarta), Pylon Race F3R, Ivan Wahyudi (DKI Jakarta), Pylon Race F3R Ina, Ivan Wahyudi (DKI Jakarta).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabasarnas, Korsahli Kasau, Aspotdirga Kasau, Pangdam Jaya diwakili Dandim 0505 Jaktim, Kapolda Metro Jaya diwakili Wakapolres Metro Jaktim, Marsda TNI Bambang Gunarto,Aspotdirga Kaskoopsudnas,KapusjaspermildasTNI diwakilkan, Kaskoopsud I, Irkoopsud I, Dirjian Kodiklatau, PJU Koopsud I,Para Pejabat Utama Utama Koopsudnas, Pejabat Utama Lanud Halim.

(Nana) MM