Tumpas dan Ratakan Para Separatis dan Teroris Papua,Bamsoet: "Memang Mereka Pakai HAM Saat Bunuh Rakyat dan Aparat"

JAKARTA, MM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan kepentingan dalam negeri dan rakyat adalah yang utama. Karenanya jangan sampai ada ruang toleransi bagi tumbuh suburnya gerakan separatis dan teroris di bumi Indonesia. Termasuk bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang oleh Badan Intelijen Negara, kini dilabeli sebagai kelompok separatis dan teroris.

"Memangnya para separatis dan teroris itu pakai teori Hak Asasi Manusia saat membunuh rakyat dan aparat yang bertugas? Sikat habis, tumpas dan ratakan para separatis dan teroris yang tidak berprikemanusiaan itu. Sebagai pimpinan MPR RI, demi melindungi rakyat dan negara, saya siap menjadi orang yang bertanggungjawab dihadapan hukum internasional atau hukum manapun. Terpenting, para separatis dan teroris bisa musnah dari bumi Indonesia," tegas Bamsoet dalam merespon pernyataan Amnesty Internasional Indonesia, di Jakarta, Selasa (27/4/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dari aspek pertahanan keamanan nasional dan hukum, sangat jelas bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua bukanlah kelompok kriminal bersenjata biasa. Melainkan termasuk gerakan yang memiliki motivasi politik untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Mereka jelas tidak punya right to self determination (hak menentukan nasib sendiri). Karena ketika Papua telah menjadi bagian integral NKRI berdasarkan New York Agreement 1962, maka hak menentukan nasib sendiri serta merta batal demi hukum," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, sangat tepat jika gerakan KKB dinilai sebagai gerakan pemberontakan melawan pemerintah yang sah (makar) dengan cara-cara teror. Sehingga penetapan keadaan darurat militer, baik secara hukum nasional maupun internasional, sudah sah dan bisa segera diberlakukan.

"Tidak boleh lagi ada toleransi terhadap para separatis dan teroris untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa. Kerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki negara. Kalau perlu turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Densus 88 dan Brimob Polri. Yakni Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan, mereka pasti bisa menumpas habis para separatis dan teroris di Papua hingga ke akarnya," pungkas Bamsoet. 

(TN) MM

Diduga Lakukan Bai'at Disejumlah Tempat, Pengacara Habib Riziq Shihab, Munarman, SH Diringkus Tim Densus 88/AT

TANGGERANG, IT -  Tim Densus 88/AT menangkap Pengacara Habib Riziq Shihab, Munarman, SH di Perumahan Modern Hills, Cinangka - Pamulang, Tangerang Selatan, sekitar pukul 15:00 WIB. Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, bermufaakat jahat untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dan menyembunyikan informasi tentang Tindak Pidana Terorisme, Selasa (27/04).

Kapolsek Tanah Abang AKBP Singgih Hermawan membenarkan penangkapan tersebut. 

"Ya benar (ditangkap)," ucap Singgih saat dikonfirmasi.

"Polisi juga tengah melakukan penggeledahan di Petamburan," ungkapnya pada Awak Media.

Penangkapan Terkait Bai'at Disejumlah Tempat

Senada akan hal itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi Awak Media membenarkan terjadinya peristiwa penangkapan Pengacara Habib Riziq Shihab, Munarman, SH dengan mengatakan bahwa pihaknya bakal menelusuri lebih lanjut keterkaitan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman dengan aksi dan jaringan bom Makassar, Sulawesi Selatan.

"Nanti kita telusuri. Tentunya kalau itu terkait dengan yang di Makassar, nanti bisa jelas dimana," tutur Ahmad kepada wartawan, Selasa (27/4).

Diketahui, pada 28 Maret lalu terjadi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar yang dilakukan jaringan Jamaah Asharut Daulah (JAD).

Ia menjelaskan,"Penangkapan Munarman terkait kegiatan baiat jaringan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) di Makassar dan baiat lain di UIN Jakarta dan Medan," jelasnya.

Namun Ahmad belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai jaringan teroris yang berafilisasi dengan kegiatan baiat di Jakarta maupun di Medan.

"Ada tiga hal (kegiatan baiat) tersebut. Nanti lebih detailnya bisa ke Kabid Humas Polda Metro Jaya," lanjut dia.

Sebelumnya, Munarman diringkus Densus 88 Antiteror di Perumahan Modern Hills, Cinangka-Pamulang, Tangerang Selatan sekitar pukul 15.00 WIB.

Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Penangkapan Munarman merupakan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Densus 88 dari serangkaian penangkapan teroris di beberapa wilayah belakangan ini.

Munarman disebut kooperatif dan tidak melakukan perlawanan selama penangkapan oleh pihak kepolisian.

Sementara selanjutnya dari keterangan yang didapat saat dikonfirmasi Awak Media, pada Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan bahwa, Munarman ditangkap terkait tindak pidana terorisme.

"Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme," tandasnya.

Benda Mencurigakan

Sebelumnya Munarman sempat muncul saat ada temuan benda mencurigakan bertuliskan 'FPI Munarman' ditemukan di warung yang berlokasi daerah Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (4/4) malam.

Benda mencurigakan itu disebut merupakan sebuah kaleng yang dibungkus menggunakan kertas. Saat penemuan, tim gegana langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pengecekan.

Sementara itu, Munarman menegaskan bahwa dirinya tak punya kaitan dengan benda mencurigakan bertuliskan 'FPI.

(Wd) MM

Ahli Hukum Tata Negara, Kapitra Ampera Tegaskan, "Aksi KKB di Papua Termasuk Terorisme dan Separatisme !"

JAKARTA, MM- DR Kapitra Ampera SH MH (Ahli Hukum Tata Negara) menyatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua merupakan gerakan Terorisme dan Separatisme, (27/04/2021).

Karena itu Kapitra minta agar aksi tersebut jangan lagi disebut kelompok kriminal maupun kelompok kriminal bersenjata.

"Tindakan sekelompok orang Papua itu adalah aksi terorisme dan separatisme yang harus segera ditumpas oleh aparat," kata Kapitra.

Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 27 April 2021 Kapitra juga meminta Pemerintah mengubah status aksi sekelompok orang di Papua menjadi kelompok teroris dan separatis.

Dengan demikian aksi tersebut bisa ditindak dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dia meminta Pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) segera mengambil sikap tegas mengubah status di Papua itu menjadi kelompok teroris dan separatis.

"Selama ini aksi di Papua telah mengancam keamanan masyarakat dan menciptakan rasa takut bagi warga sipil dengan tindakan teror yang dilakukan. Itu kan aksi teroris," kata Kapitra.

Serangan KKB banyak menimbulkan korban jiwa. Terbaru, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha meninggal dunia akibat ditembak oleh KKB, di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, "Banyak lagi tindakan teror lainnya, seperti ancaman kekerasan dan penggunaan senjata api yang menimbulkan efek ketakutan secara luas di masyarakat," katanya.

Kapitra mendesak pemerintah pusat bersama TNI-Polri segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi aksi kekerasan dan baku tembak yang sering terjadi antara aparat TNI-Polri di Papua.
Menurut dia, Pemerintah perlu memetakan lokasi dan mengidentifikasi strategi agar TNI dan Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dapat melawan aksi kekerasan yang dilakukan teroris dan separatis.

"Tidak ada KKB di Papua, yang ada adalah teroris dan separatis. Kegiatan separatisnya adalah melakukan pemborontakan bersenjata ingin melepaskan diri dari wilayah sah dan  pemerintah yang sah," ungkap Kapitra selaku ahli dalam bidang Hukum Tata Negara..

"Untuk itu pemerintah pusat harus tegas ini waktunya untuk menghentikan teroris separatis dengan menumpas dan menghancurkannya," tandasnya.

Kapitra juga menyebutkan kondisi ini sudah terlalu  dibiarkan sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat yang belum ditemukan jawabannya secara tegas.

(Jg) MM

Ir. Dorry Sonata Dalam "Solusi Pengusaha Manufaktur Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19"

BEKASI, MM - Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan dunia, banyak memukul sendi – sendi kehidupan, tak terkecuali bidang manufaktur. Banyak perusahaan yang gulung tikar dan merumahkan sebagian karyawannya.

Melalui wawancara di daerah Bekasi, Ir. Dorry Sonata,M.Eng.Sc.,MM.,ACMC.,CHRP., CHt., yang merupakan praktisi dan professional Coach mengatakan kepada awak media " Pengusaha Manufaktur harus lebih jeli melihat peluang usaha, jangan menyalahkan keadaan, dan lebih mengutamakan Internal Factor dari pada External Factor (Inside Out)."

Dorry Sonata, pria kelahiran Jakarta, 51 tahun silam, dikenal sudah malang melintang di dunia manufaktur, menamatkan Pendidikan formal di Universitas Trisakti,Jakarta jurusan Tehnik Mesin , kemudian melanjutkan S-2 di The University Of New South Wales, Sydney, Australia, School Of Mechanical and Manufacturing. Marketing Management di IPWIJA-Jakarta. Dan kemudian mengikuti Internasional Development Executive-Essilor World Wide di Singapore Management University, Nanyang Technological University-Singapore serta Essec Business School-Paris,Perancis. 

Dorry Sonata juga mempunyai sertifikasi Internasional di bidang Coach dan Group Coaching dari Meta Coach Foundation (MCF)-USA dan Sertifikasi Internasional NLP (Neuro Linguistic Program)-USA.

Karena juga saat ini mendalami dunia Human Resources Dorry telah menyelesaikan sertifikasi CHRP dari Universitas Atmajaya Jakarta.

Debut karir Dorry Sonata berawal di perusahaan Multi Nasional besar seperti Firmenich,  British American Tobbaco, Amcor Asia Indopack Pratama, Essilor,Allianz, dan Panarub Group-Adidas, berkarir mulai dari Yunior level sampai pada posisi Top Management Level.
Di akhir sesi wawancara, Dorry berharap semoga kedaaan perekonomian cepat segera pulih, dan karyawan yang terkena dampak PHK dapat segera kembali bekerja.

Untuk informasi lebih lanjut untuk jasa pelayanan perusahaan manufaktur dapat menghubungi Markom (Marketing Communication ) 085781018377.

(The Rock) MM

Kabinda Papua Gugur Ditembak KKB Papua, Bamsoet : KKB Tumpas Habis Dulu, Urusan HAM Bicarakan Kemudian

JAKARTA, MM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta aparat TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) turunkan kekuatan penuh yang dimiliki untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.

 
"Saya turut berduka cita atas meninggalnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha akibat ditembak oleh KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Beliau gugur dalam kontak senjata dengan KKB akibat terkena tembakan dibagian kepala. Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Kalau perlu turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan untuk menumpas mereka,” tegas Bamsoet di Jakarta, Senin (26/4/21).

Ketua DPR RI ke-20 yang juga Warga Kehormatan BIN ini menuturkan, tindakan KKB di Kabupaten Puncak Papua dalam beberapa waktu belakangan ini sudah sangat meresahkan. Pada tanggal 8 April 2021 lalu, KKB di Kabupaten Puncak telah menembak mati seorang guru bernama Oktavianus Rayo. KKB juga membakar tiga sekolah di Kabupaten Puncak.

 
Tidak hanya itu, dI tanggal 9 April 2021, seorang guru SMP bernama Yonathan Randen kembali ditembak mati KKB di Kabupaten Puncak. Disusul tewasnya seorang pengemudi ojek bernama Udin akibat ditembak di area Pasar Ilaga Kabupaten Puncak oleh KKB pada tanggal 14 April 2021. Tanggal 15 April KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom.

"Aparat TNI, Polri serta intelijen harus terus melakukan pengejaran dan menindak tegas terhadap KKB tersebut tanpa ragu dengan kekuatan penuh yang kita miliki. Kita tidak boleh membiarkan kelompok separatis terus melakukan tindakan yang mengakibatkan korban jiwa," tandas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga meminta TNI, Polri serta BIN untuk memperkuat dan meningkatkan pengamanan di wilayah konflik di Papua. Selain, mengkaji secara tepat langkah efektif dalam menumpas KKB di Papua.

 
"Korban yang terus berjatuhan akibat konflik yang tidak berkesudahan ini harus segera diselesaikan. Salah satunya dengan langkah tegas TNI, Polri dan BIN untuk meningkatkan keamanan dan kewaspadaan di wilayah konflik. Polri dan TNI bisa menggencarkan patroli gabungan di seputaran wilayah Papua, khususnya di objek vital maupun lingkungan penduduk untuk memberikan rasa aman sekaligus mempersempit ruang gerak KKB," pungkas Bamsoet. 

(Tnr) MM

Teroris (KKB) Papua Dikabarkan Telah Menembak Mati, Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua

PAPUA, MM - Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Putu IGP Dani Nugraha Karya, dikabarkan gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Dambet Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4/2021).

 
Kabar gugurnya Kabinda Papua ini dibenarkan oleh Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen Ignatius Yogo Triyono. “Iya betul, gugur," ujar Pangdam.

Disampaikan Pangdam, penembakan terhadap Kabinda itu terjadi sekitar pukul 15.50 WIT, dan pelaku penembakan dilakukan oleh kelompok Lekagak Telengen. “Dari laporan yang saya terima pelaku penembakan terhadap korban berasal dari kelompok Lekagak Telengen,”ucapnya.

Disampaikannya lebih lanjut, bahwa jenazah saat sekarang berada di Beoga dan akan dievakuasi ke Timika, untuk selanjutnya pada Senin (26/4) akan diterbangkan ke Jakarta. "Jenazah masih di Beoga, ini masih kami monitor terus, rencana besok dievakuasi," pungkasnya.

Dengan kejadian ini, menambah jumlah korban atas aksi brutal bersenjata yang dilakukan KKB di Kabupaten Puncak, yang mana aksi-aksi ini mendapat kecaman keras dari berbagai tokoh dan masyarakat serta menilai bahwa perbuatan KKB ini bukan lagi kriminal bersenjata biasa, namun sama dengan perbuatan teroris. 

Usulan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris, sebelumnya pernah diusung Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (22/3) bulan lalu.

Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan pendapatnya bahwa kelompok kriminal bersenjata dan organisasi separatis di Papua seharusnya dapat dipidana dengan pasal-pasal tindak pidana terorisme. Ia beralasan perbuatan kelompok tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan menebar ketakutan di tengah masyarakat. 

“Aksi yang nyata dari mereka, yaitu menyerang anggota TNI/Polri dan masyarakat sipil di sana (Papua)," kata Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Pol Boy Rafli Amar saat itu.

Sedangkan Pengamat Sosial Politik, Universitas Pasundan Bandung (UNPAS), Dr. Tugiman, S.H., M.Si, mengungkapkan bahwa aksi sadis, brutal dan teror kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau separatis Papua bisa dijerat Pidana Terorisme.

 
Pengamat Sosial Politik, Universitas Pasundan Bandung (UNPAS), Dr. Tugiman, S.H., M.Si, mengungkapkan bahwa aksi sadis, brutal dan teror kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau separatis Papua bisa dijerat Pidana Terorisme.

 
Dikatakan Tugiman, KKB selama ini telah melakukan aksi-aksi teror yang sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme.

“Tindak kekerasan yang dilakukan oleh KKB telah menimbulkan korban jiwa yang meluas, merusak pasilitas publik, mengancam keamanan dan keselamatan warga, membuat suasana mencekam dan mencemaskan serta mengancam stabilitas keamanan nasional," kata Tugiman pada Jumat (23/4/2021) di Yogyakarta.

(Dbl) MM

Berikan Dukungan Moril, Menko PMK dan Menteri Sosial Kunjungi Keluarga KRI Nanggala-402 di Gedung PTA (MKA II), Surabaya

JAKARTA, MM- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P. dan Menteri Sosial Tri Rismaharini mengunjungi keluarga KRI Nanggala-402 dan memberikan dukungan moril atas musibah yang dialami saat latihan penembakan torpedo pada Kamis 23 April 2021 yang lalu. Dukungan moril  dan rasa empati ini ditunjukkan saat memberikan bantuan dari Presiden RI Ir. Joko Widodo untuk keluarga ABK  KRI Nanggala-402 bertempat di Gedung Panti Tjahaja Armada (PTA) Markas Komando Armada II Surabaya, Minggu (25/4).

Kedatangan rombongan tamu Menko PMK dan Mensos  yang didampingi  Ketum Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto dan  Ketum Jalasenastri Ny. Vero Yudo Margono diterima di ruang Lounge Mojopahit oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M.,  Gubernur AAL Laksda TNI Tunggul Suropati, S.E., M.Tr.(Han)., Kadiskual Laksma TNI Poedji Santoso, CHRMP., Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Dafit Santosa dan  Kadispsial Laksma TNI Dr. Wiwin Handayani, M.Si.Psikolog. Pada kesempatan ini Menko PMK dan Mensos mendapat penjelasan perihal KRI Nanggala-402 dari Gubernur AAL. Seusai menerima paparan dilanjutkan doa bersama mendoakan KRI Nanggala dan ABKnya 

Penyerahan Bantuan Sosial (Bansos) dari  Presiden RI sebagai bentuk rasa peduli dan empati serta memberikan penguatan dan dukungan moril kepada keluarga ABK Nanggala-402 terhadap terjadinya musibah KRI Nanggala-402 yang dihadiri 15 perwakilan keluarga dan 6 orang putra-putri ABK dan non ABK yang berdomisili di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. 

Dalam keterangan persnya Menko PMK dan Menteri Sosial berharap agar seluruh keluarga tabah dalam menghadapi musibah ini. Kedua pejabat Negara ini akan mengunjungi keluarga lainnya yg berada di luar kota Surabaya untuk memberikan penguatan dan dukungan moril seperti yang diinstruksikan Presiden RI. Mereka juga akan membantu kelancaran serta kemudahan bagi anak-anak ABK dan keluarga dalam memperoleh pendidikan,  maupun pekerjaan,  seperti contohnya beasiswa.

Usai menyerahkan bantuan di PTA selanjutnya kedua Menteri menuju salah satu keluarga ABK yang berdomisili di Kebraon kemudian ke Gresik dan Sidoarjo.

(Dbl) MM