Gubernur Jateng Mendukung Langkah Wali Kota Solo Mencopot Lurah Yang Melakukan Pungli

SEMARANG, MM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendukung langkah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mencopot lurah yang melakukan pungli. Ganjar juga mengapresiasi Gibran yang dengan berani meminta maaf pada rakyatnya serta mengembalikan uang pungli oknum bawahannya itu.

"Saya kira bagus ya, kalau kesadaran dari penyelenggara pemerintahannya seperti itu, maka masyarakat akan merasakan hadirnya negara di tengah-tengah mereka," kata Ganjar, Selasa (4/5).

Ganjar mengatakan, ketegasan Gibran mencopot oknum lurah dan mengembalikan hasil pungli ke pedagang merupakan peringatan bahwa aparatu negara tidak boleh menyusahkan rakyat. Aparatur negara adalah pelayan rakyat, dan bukan justru menyulitkan dengan meminta-minta sesuatu.

"Saya ingatkan ya, awas hati-hati sebentar lagi lebaran. Banyak parsel, jangan sampai pejabat minta-minta parsel. Tidak boleh terima itu, itu gratifikasi. Kalau mau kasih, silahkan kasih mereka yang membutuhkan, yatim piatu, pegawai honorer dan lainnya," tegasnya.

Tak hanya Gibran, Ganjar juga melihat hal serupa dilakukan oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Beberapa waktu lalu, Bobby juga melakukan hal yang sama, yakni mengambil ketegasan setelah adanya praktik pungli.

"Pak Hendi (Wali Kota Semarang) juga bagus, jadi ini nular kemana-mana, bahkan sampai Kediri. Mas Dhito (Hanindhito-Bupati Kediri) juga sidak parkir liar dan ditindak, pungli dikembalikan semuanya," terangnya.

Kalau para kepala daerah di Indonesia proaktif memantau apa yang dilaporkan masyarakat dan melihat ketidakberesan langsung bertindak, maka itu yang sebenarnya diharapkan.

"Ini harapan saya dan juga harapan masyarakat tentunya. Maka untuk kepala daerah lain, ayo dong ikut-ikutan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Buat kanal-kanal laporan agar masyarakat mudah mengakses dan menyampaikan semua masukan dan persoalan," ucapnya.

Ganjar meyakini, dengan tren kepala daerah yang tegas seperti Gibran, Bobby, Dhito ini, masyarakat akan semakin banyak melapor kepada pemimpinnya kalau ada persoalan. Ketika Bupati/Wali Kota aktif membuka diri dan mau merespon, maka sebenarnya itu yang diharapkan.

"Itu yang kita semua harapkan, karena terasa betul reformasi birokrasi yang dilakukan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mencopot oknum lurah yang melakukan pungli berkedok zakat kepada para pedagang di Gajahan. Gibran juga mendatangi para pedagang dan mengembalikan uang hasil pungli oknum lurah tersebut.

(Bejo) MM

Wujudkan Program Pemerintah, Kapolri Beri Dukungan Terkait Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi

JAKARTA, MM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan dukungan terkait dengan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), dalam rangka mewujudkan cita-cita program pemerintah untuk penguatan ruang digital di seluruh Indonesia.

 
Hal itu disampaikan Sigit saat menerima kunjungan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) , Johnny G. Plate di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/5/2021).

 
"Oleh karena itu kami siap dukung seluruh program Menkominfo dalam rangka membangun infrastruktur TIK sehingga segera bisa terwujud, bisa segera memberi pelayanan bagi seluruh masyarakat baik yang ada di wilayah jauh. Sehingga kemudian memiliki kemampuan yang sama, fasilitss sama, seperti masyarakat yang ada di wilayah perkotaan," kata Sigit usai audiensi bersama Menkominfo.

 
Sigit menjelaskan, kebutuhan teknologi dewasa ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Apalagi, di tengah terjadinya Pandemi Covid-19 atau virus corona.

 
Menurut Sigit, di tengah Pandemi, kebiasaan masyarakat yang tadinya Offline bakal beralih ke pelayanan Online. Sebab itu, diperlukan penguatan ruang digital dengan pembangunan infrastruktur TIK yang memadai.

 
Dengan beralihnya ke Online, maka diharapkan seluruh pelayanan masyarakat diberbagai sektor dapat terpenuhi dan membantu masyarakat dalam beraktivitas.

 
"Kami juga tahu bahwa ini menjadi kebutuhan kami bersama. Apalagi seluruh negara saat ini sedang hadapi situasi Pandemi Covid-19, sehingga terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk kemudian menyesuaikan, membiasakan, dari yqng biasa Offline jadi Online, ini tentunya menjadi satu kebutuhan yang harus didukung dengan kemajuan teknologi informasi, baik di dunia pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan hal lain yang tentu mau tidak mau harus ada penyesuaian," ujar Sigit.

 
Sementara itu, Menkominfo, Johnny G. Plate mengungkapkan, pihaknya akan melengkapi pembangunan infrastruktur seluruh Indonesia di 83.548 desa dan kelurahan dengan kehadiran signal 4G.

 
Sebab itu, Kominfo memerlukan peran Polri dalam kaitan pembangunan infrastruktur TIK di wilayah 3 T melalui BLU bakti Kominfo. 

"Tentu dalam pembangunan itu ada banyak kerjasama yang harus dibangun baik lintas kementerian lembaga maupun dengan rekan dengan sahabat pemerintah daerah dan ekosistemnya," ujar Johnny.

 
Dengan kerjasama itu, Johnny meyakini bahwa pembangunan infrastruktur tersebut bakal lebih berjalan dengan baik dan maksimal. Sebab itu, Ia berharap, Polri mampu mengerahkan jajarannya dalam hal itu.

 
"Secara khusus tentunya, kominfo berharap bahwa dukungan personel yang kuat yang dimiliki Polri yang tersebar di seluruh wilayah tanah air ya bisa menjadi modal kuat dalam kolaborasi TIK untuk kepentingan masyarakat dan rakyat indonesia kita tidak bisa hindari bahwa kebutuhan infrakstruktur TIK semakin tinggi, semakin diperlukan oleh masyarakat," ucap Johnny.

(Hidayat) MM

Presiden Joko Widodo Tekankan Bahwa Fondasi Paling Awal Dari Pemulihan Ekonomi Adalah "Pengendalian Covid-19"

JAKARTA, MM - Rencana kerja pemerintah di tahun 2022 akan mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Di saat yang sama, percepatan belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat perlu terus dilakukan.

 
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.

"Demand side harus diperbesar, sisi permintan harus diperbesar. Kemarin saya sudah mengingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota Rp182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan atau konsumsi," jelasnya.

Di samping itu, Presiden juga meminta jajarannya terus berupaya mendorong agar industri mulai bangkit sehingga para pekerja mulai bekerja, dan sisi permintaan domestik harus ditingkatkan. Tetapi semua itu harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat, tanpa tawar-menawar.

 
Sementara itu, reformasi struktural secara besar-besaran juga sudah dimulai dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Kepala Negara meminta agar semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini.

"Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingatkan, ketahanan pangan harus meningkat, dan pemulihan sektor pariwisata bisa berjalan baik," imbuhnya.

Menurut Presiden, Indonesia juga harus mendapatkan manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah ke ekonomi hijau (green economy). Sebagai salah satu paru-paru terbesar dunia, Indonesia juga harus bisa memperoleh manfaat besar dari hutan tropis dan hutan mangrove yang dimiliki.

"Oleh sebab itu, transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan harus dimulai. Green economy, green technology, dan green product harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global," tambahnya.

Terkait hal tersebut, pemerintah telah merencanakan untuk membuat green industrial park yang rencananya akan disiapkan di Kalimantan Utara dengan memanfaatkan hydropower. Pembangkit listrik tersebut akan menghasilkan energi hijau, baru terbarukan, yang akan disalurkan kepada kawasan indstri hijau sehingga muncul produk-produk hijau dari sana. Menurut Presiden, hal tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia ke depan.

 
"Kita juga mempunyai kekuatan di blue economy. Indonesia adalah negara terkaya dalam hal biodiversitas di laut. Kita harus memanfaatkan secara bijak anugerah Tuhan ini, menyejahterakan rakyat, dengan tetap menjaga alam dan kerbelanjutan produksi. Sustainable blue economy menjadi agenda yang harus diprioritaskan di semua wilayah pantai yang kita miliki," paparnya.

Di penghujung arahannya, Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia harus inklusif. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi bagian penting bagi penyelesaian masalah-masalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

 
"Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antardaerah, antardesa, dengan kota. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kelas UMKM kita dan semakin mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain," tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden di Istana Negara antara lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(Nia) MM

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Bangunan SD Inpres Mayuberi, 2 Unit Rumah Dinas Guru dan Puskesmas Distrik Ilaga Utara Dibakar Teroris OPM (KKB) Papua

PAPUA, MM - Pasca ditetapkannya sebagai organisasi teroris oleh pemerintah RI pada Kamis (29/4/2021) bulan lalu, Kelompok Teroris OPM kembali melakukan terornya dengan membakar bangunan SD Inpres Mayuberi, 2 unit rumah dinas guru, dan Puskesmas lama Ilaga Utara di Kampung Mayuberi, Distrik Ilaga Utara.

Kejadian pembakaran diketahui setelah Joni Elalotagam (Kepala Distrik Ilaga Utara) mendatangi dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Satreskrim Polresta Puncak, Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, pada Senin, (03/05/2021) pukul 10.55 WIT.

“Sesuai laporan, benar ada warga yang melaporkan kejadian itu ke Polresta puncak. Pembakaran dilakukan kemarin malam Minggu (02/05/2021) sekitar pukul 21.30 WIT, dan diduga dilakukan oleh Teroris OPM,” kata Kapen Kogabwilhan III Kol CZI IGN Suristiawa saat dihubungi melalui telepon, pada Senin (03/05/2021) siang.

Kolonel Suriastawa mengatakan menindaklanjuti dan memastikan kebenaran laporan itu, pihak aparat TNI-Polri yang ada disana melakukan pengecekan ke lokasi pembakaran dengan menggunakan drone.

 
“Berdasarkan hasil pemantauan dari foto udara (drone) terdapat adanya bekas bangunan SD, rumah dinas guru dan puskesmas yang telah dibakar,” ujar Kolonel Suriastawa.

Lebih lanjut Kolonel Suriastawa menyampaikan bahwa saat ini pihak aparat keamanan masih mendalami motif dari pelaku melakukan pembakaran tersebut. “Lebih detail nanti akan disampaikan oleh pihak Kepolisian. Terkait motif, pelaku, serta kerugian akibat kelakuan buruk kelompok teroris ini,” ucapnya.

“Perbuatan ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah tidak salah mengelompokkan OPM menjadi organisasi teroris. Dan aparat keamanan disana akan mengejar dan menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik kepada masyarakat Papua maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya. 

(Dbl) MM

Kasdam XII/Tpr Ikuti Vicon Dalam Rangka Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 di Daerah

KUBU RAYA, MM- Kepala Staf Kodam (Kasdam) XII/Tanjungpura, Brigjen TNI Djaka Budhi Utama, S.Sos., mengikuti video conference dalam rangka Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 di Daerah. Vicon berlangsung dari Ruang Yudha Makodam XII/Tpr,Senin (03/05/2021).

 
Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Perhubungan, Dansatgas Covid-19 Nasional, Kakorlantas Polri dan Asops Panglima TNI. Diikuti juga oleh Forkopimda seluruh Indonesia.

Mendagri, Jenderal (Purn) Pol. Tito Karnavian saat membuka rapat menyampaikan, sesuai dengan arahan dari Presiden agar semuanya menjelang hari raya Idul Fitri untuk mewaspadai penyebaran Covid-19.

 
"Menjelang hari raya banyak sekali kegiatan masyarakat yang mulai terjadinya kerumunan. Bukan hanya kegiatan keagamaan tetapi juga kegiatan perekonomian dan tradisi - tradisi lainnya," kata Mendagri.

Oleh sebab tersebut, atas perintah Presiden, Mendagri meminta kepada para kepala daerah seluruhnya untuk tidak kendor dan lengah dalam hal penanganan Covid-19.

"Bahkan Presiden meminta kepada para Kepala Daerah untuk satu narasi yaitu untuk sebaiknya melarang mudik," tandas Jenderal (Purn) Pol. Tito Karnavian.

(Dbl) MM 

Sumber : (Pendam XII/Tpr)

Hari Kebebasan Pers Sedunia, Ketua Presidium FPII : Jangan Ada Lagi KRIMINALISASI Dan INTIMIDASI Terhadap JURNALIS

JAKARTA, MM - Setiap 3 Mei diperingati Hari Pers Sedunia atau World Perss Freedom Day (WPFD). Hari kebebasan Pers sedunia dimaksudkan untuk menyuarakan kebebasan berpendapat di media dari ancaman atas pembungkaman sensor dan penangguhan serta untuk mengenang para jurnalis, editor, penerbit yang kehilangan nyawa dalam bertugas di seluruh dunia,(03/05/2021)

 
Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Bunda Kasihhati menyampaikan, " Di Hari Pers sedunia ini, marilah kita bangun dan bangkit untuk menyuarakan segala hal di media,  namun tetap berpedoman kepada kode etik jurnalistik,"ungkapnya.

Sambungnya, " Perlu kita sikapi juga terkait dengan kekerasan, intimidasi, kepada para jurnalis, FPII sendiri sebagai wadah para insan Pers untuk menyuarakan kebebasan Para insan Pers, menyuarakan ketidakadilan, ketidak benaran, namun tetap dalam koridor dan mekanisme yang sudah diatur di dalam kode etik jurnalistik."tegasnya.

" Mudah-mudahan di Hari Pers sedunia ini, masyarakat luas mengetahui, bahwa keberadaan Pers ini sangat membantu memberikan edukasi-edukasi tentang apa saja yang terjadi di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, namun Saya juga berharap kepada Para insan pers dimanapun berada terkhusus yang tergabung di dalam FPII, agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, jadikan Hari kebebasan  Pers Sedunia tahun 2021 ini, sebagai hari dimana Kebangkitan Insan pers di seluruh dunia dengan terus menyuarakan aspirasi rakyat dari para oknum  pemangku kepentingan yang berusaha membohongi dan mendzalimi seluruh rakyat di negeri kita indonesia ini," papar Ketua Presidium DPI/FPII.

Terkait akan hal itu, iapun mengucapkan, " SELAMAT HARI KEBASAN PERS DUNIA,SEMOGA DENGAN PERINGATAN HARI KEBEBASAN PERS SEDUNIA TAHUN INI, INSAN PERS TETAP  BEKERJA SESUAI KADAH JURNALISTIK TETAP MENGEDEPANKAN KODE ETIK DAN INDEPENDENT SERTA PROFESIONAL, JANGAN SAMPAI TERKONTAMINASI DENGAN HAL HAL DILUAR UU ,SEMOGA TIDAK ADA LAGI KRIMINALISASI DAN INTIMIDASI TERHADAP JURNALIS,HIDUP INSAN PERS SEDUNIA."Pungkas Bunda Kasihhati.

(Kasihhati/Red) MM

(Ketua Presidium DPI/FPII)

Bertujuan Genjot PAD, Pemkab Jembrana Melalui BPKAD Melaunching Aplikasi Point of Sales (POS)

BALI, MM - Guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Jembrana melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melaunching aplikasi pelayanan terbaru, alat Point of Sales (POS), Jumat (30/4/21) lalu. Kegiatan berlangsung di Rumah Makan Anjungan Betutu, Kelurahan Gilimanuk, Jembrana, Bali.

Kegiatan launching POS itu dihadiri Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, S.H., serta Wakil Bupati, I Gede Ngurah Patriana Krisna, S.T., dan Kepala Bidang Pajak Daerah, I Gede Gusdiendi, serta tamu undangan lainnya.

Selain meningkatkan PAD, melalui aplikasi ini diharapkan bisa menekan kebocoran dana, khususnya memastikan pajak yang dititip oleh konsumen yang berbelanja disetorkan ke kas daerah sesuai jumlahnya.

Kepala Bidang Pajak Daerah, I Gede Gusdiendi, mengatakan alat POS ini merupakan basisnya aplikasi perekam transaksi. Alat tersebut dihibahkan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, dimana saat ini Jembrana mendapatkan sebanyak 8 alat hibah.

”Tujuannya tidak lain sebagai optimalisasi pendapatan daerah dari Pajak Hotel dan Restaurant (PHR). Dengan dipasang alat ini, kami bisa memonitoring serta fungsi controlling setiap saat dari setiap transaksi yang dilakukan wajib pajak diwarung tersebut. Sehingga wajib pajak bisa dimonitor dan kontrol melalui alat perekam ini,“ jelas I Gede Gusdiendi.

Gilimanuk saat ini sebagai Sentral Kuliner Betutu sudah terpasang alat tersebut di tiga warung. Selain Warung Betutu Men Tempeh 1978, alat ini juga sudah terpasang di Warung Men Fery, serta Betutu Ibu Lina 1.

"Harapan kita, kerjasama dengan Bank BPD Bali ini bisa terus berlanjut sehingga semakin banyak wajib pajak yang bisa kita kontrol dan monitor. Jadi optimalisasi pendapatan daerah dapat terwujud,“ tandas I Gede Gusdiendi.

Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, S.H., menegaskan melalui launching ini Pemkab Jembrana akan terus berupaya menggenjot berbagai potensi pendapatan daerah. Selama ini, pendapatan itu dinilai masih cukup rendah sehingga harus digenjot dan dimaksimalkan lagi.

“Ini salah satu solusi. Bagaimana kita bersama teman-teman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja cepat memaksimalkan pendapatan menekan kebocoran melalui sistem digitalisasi yang ada hari ini. Diharapkan semua temen-temen yang mengelola rumah makan ataupun restoran harus jujur. Karena kita kan sudah punya estimasi sendiri," kata Tamba.

Menurutnya, tim dari Pemkab Jembrana juga sudah memiliki estimasi sendiri. Bagaimana kondisi rumah makan saat hari-hari tertentu bisa ramai. Misalnya jelang hari raya dan saat tamu wisatawan berlibur ke Bali.

“Saya harap tidak hanya di rumah makan Men Tempeh saja alat ini bisa terpasang, tapi masih banyak restoran dan rumah makan lainnya bisa berpotensi sebagai sumber pendapatan. Itu yang kita maksimalkan dan ingin kita garap. Termasuk sektor warnet, ada juga tambak udang kita lihat banyak sekali. Juga sektor sewa aset pemkab lain nantinya," papar Tamba.

Menurut Bupati Tamba, pemasangan alat POS ini sebagai bentuk optimalisasi menggenjot pendapatan daerah. “Sehingga lebih banyak lagi pembangunan bisa diwujudkan di bumi Mekepung," tegas Bupati Tamba. 

(Abhi/AM/Red) MM