Kunjungan Perdana Ganip Usai Resmi Menjabat Kepala BMPB dan Satgas Covid-19 ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta

JAKARTA, IT - Sehari usai dirinya dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Nasional Penangganan Bencana (BNPB), Letjen TNI Ganip Warsito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melakukan kunjungan ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Rabu, (26/5).

Kunjungan perdana Ganip setelah secara resmi menjabat Kepala BNPB ini, bertujuan untuk memastikan kesiapan RSDC Wisma Atlet menghadapi kemungkinan melonjaknya pasien Covid-19 pasca libur Lebaran.

“Dari pengalaman lalu, sehabis libur panjang lonjakan kasus Covid-19 akan meningkat. Oleh karena itu, saya ingin memastikan kesiapan, baik dari aspek personil maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya,” kata Ganip.

Selain memimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19, dalam kunjungan yang juga didampingi Pangdam Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman dan Mayjen TNI Tugas Ratmono selaku Koordinator RSDC Wisma Atlet itu, Ganip melakukan peninjauan atas ketersediaan obat, alat pelindung diri, dan personil yang bertugas. 

 

Dalam kesempatannya, Ganip menyampaikan bahwa kesiapan personil, baik dokter dan tenaga medis juga ketersediaan tempat tidur di RSDC Wisma Atlet dinilai tidak ada masalah. Melihat hal ini, Ganip menegaskan RSDC Wisma Atlet sudah siap menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

“Kesiapan personel tidak ada masalah, daya tampung bisa diantisipasi, sarana dan obat-obatan siap hingga dua bulan ke depan dan terus menerus akan ditambah mengikuti kondisi nantinya,” tegas Ganip

Dijelaskannya, sembilan hari pasca lebaran (18-26/5) teridentifikasi tejadinya peningkatan kasus positif Covid-19, rata-rata 100 orang per hari, dimana dalam dua hari terakhir menurun empat kasus, dari 179 kasus pada Selasa (25/5) menjadi 175 kasus di Rabu (26/5).

“Kita harapkan ini tidak semakin meningkat, tetapi justru akan ada penurunan. Kita lihat dalam dua minggu ke depan, mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan” ujarnya.

“Kita sudah membuat strategi dan upaya untuk mencegah agar kasus positif Covid-19 tidak membesar,” pungkasnya.

(Drw) MM

Beri Arahan Khusus Satgas Operasi Nemangkawi, Panglima TNI dan Kapolri Lakukan Kunjungan Kerja ke Papua

PAPUA, MM - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan kunjungan kerja ke Papua. Beberapa agenda dilakukan keduanya di Bumi Cendrawasih itu diantaranya memberikan motivasi kepada prajurit dan melakukan pertemuan terhadap tokoh masyarakat Papua.

 

Dalam arahannya kepada personel TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Nemangkawi, Kapolri memberikan pesan khusus bahwa selain tugas pengamanan yang dilakukan, personel juga harus menyampaikan bahwa kehadirannya untuk mengawal agenda pemerintah membangun Papua.

 

“Tugas saudara semua mengawal untuk memberitahu akan pembangunan yang sudah dilakukan. Petakan dengan baik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis, Rabu (26/5/2021). 

Begitu saat melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh agama, adat dan masyarakat Papua, Kapolri menyampaikan bahwa pemerintah sangat konsen dan fokus membangun Papua.

 

“Pemerintah sangat konsen membangun Papua seperti pembangunan infastruktur. Memang apa yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua,” ujarnya.

 

Terkait RUU Otonomi Khusus atau Otsus, Kapolri menegaskan agar betul-betul dikawal sehingga upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua tepat sasaran.

 

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menghimbau kepada seluruh personel yang bertugas di Bumi Cendrawasih agar memiliki formula khusus bagaimana merebut hati rakyat Papua agar tetap teguh mencintai NKRI. Ia juga meminta semua unsur personel yang bertugas meningkatkan sinergitas sehingga kesejahteraan masyarakat Papua dirasakan lebih cepat.

 

“TNI dan Polri bermanunggal dengan rakyat. Dengan Binmas Noken dan teritorial. Bangun sinergi dengan baik antar lintas satuan,” demikian Hadi menambahkan.

(Rahmat) MM

Sumber : Kabid Humas Polda Banten

Mahfud MD : "TNI-Polri Dalam Bertugas Lakukan Tindakan Tegas dan Terukur Saat Perangi Kelompok Teroris OPM"

JAKARTA, MM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan saat ini ada 19 kelompok Teroris OPM yang tengah diperangi oleh pemerintah berkaitan dengan berbagai aksi teror dengan kekerasan yang dilakukan di Papua,(26/05).

Mahfud menegaskan label teroris yang disematkan pemerintah hanya dialamatkan kepada kelompok teroris OPM, bukan untuk Papua secara umum. Dan dalam hal ini pemerintah tidak  memerangi masyarakat Papua, melainkan kelompok masyarakat yang bergerak secara separatis dan kerap melakukan aksi teror kekerasan serta sudah dilabeli sebagai teroris.

"Mohon dipahami dan jangan disalah artikan, kita tidak perangi Papua secara umum tapi kita perangi kelompok teroris, ada 19 kelompok. Kita mulai dari yang menonjol dulu," kata Mahfud saat menggelar rapat kerja dengan Komite I DPD RI, Selasa (25/5).

Penggunaan padanan katanya pun kata Mahfud tak akan menggunakan embel-embel Papua, sebab Papua adalah nama wilayah yang merujuk pada bangsa, suku dan bahkan budaya.

"Jadi teroris separatis itu adalah kelompok dan nama pemimpin, misal kelompok Lekagak, itu namanya. Kita tidak sebut Papua. Ya karena kita tahu Papua itu menyangkut bumi, etnis, dan budaya," paparnya.

"Kalau ada yang katakan Papua teroris, itu tak ada dan itu tidak benar itu yang kita gariskan sebagai kebijakan pemerintah," imbuhnya.

Mahfud juga menegaskan bahwa,"TNI-Polri yang bertugas melakukan tindakan tegas dan terukur dalam memerangi kelompok-kelompok tersebut. Sejauh ini tindakan tegas dan terukur aparat TNI-Polri telah berhasil merampas senjata yang terdiri dari senapan peluru dan sejumlah alat lain yang kerap digunakan kelompok teroris OPM untuk menyerang bukan hanya anggota TNI Polri tetapi juga masyarakat sipil, penduduk asli Papua," pungkasnya.

(red) MM

Guna Pastikan Implementasi Anggaran Baik, Kapolri : Kepolisian Lakukan Pendampingan dan Edukasi Penggunaan Dana Desa

JAKARTA, MM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/5/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit memastikan, seluruh personel kepolisian bakal melakukan pendampingan dan edukasi kepada Kepala Desa (Kades) terkait dengan penggunaan dana desa. 

"Ada edukasi oleh Polri kepada para Kades berkaitan dengan kegunaan dana desa dan kalau ada penyimpangan ada sanksinya," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya. 

Menurut Sigit, pendampingan dan edukasi terkait penggunaan dana desa tersebut dilakukan oleh kepolisian guna memastikan implementasi anggaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat desa.

"Kami akan memberikan pendampingan supaya masyarakat punya usaha yang benar dan masyarakat terlindungi. Perlu sosialisasi kepada para kades melalui Vccon, silahkan dimanfaatkan dan kami akan mendampingi," ujar Sigit.

Selain penggunaannya sesuai dengan tujuan, Sigit juga menyebut, adanya pendampingan tersebut untuk meminimalisir adanya potensi penyalahgunaan dana tersebut. 

Mantan Kabareskrim Polri itu menyatakan, seluruh pihak terkait juga bisa memanfaatkan aplikasi Binmas Online System (BOS) dalam mengawal penggunaan dana desa. Dimana, aplikasi itu merupakan pemantapan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) Kapolri.

"Potensi yang perlu dijaga jangan sampai ada kerugian negara. Silahkan memanfaatkan aplikasi BOS Bhabinkamtibmas," ucap mantan Kapolda Banten itu.

Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan apresiasinya kepada TNI dan Polri yang selama ini sudah terlibat aktif dan membantu pihaknya dalam menjalankan program pemerintah kepada masyarakat.

"Terima kasih atas dukungan dalam pengawasan dan pendampingan penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Penyaluran BLT jadi percaya diri dan tidak khawatir dengan adanya pendampingan oleh Polri dan TNI," kata Abdul Halim.

Ia juga meminta dukungan pendampingan dan pengawasan dana desa tahun 2022 di 74.841 desa. Tak hanya itu, Abdul Halim menyatakan ada desa yang memiliki potensi wisata juga memerlukan pendampingan dan pengawasan oleh Polri.

"Mohon dukungan pendampingan dan pengawasan tahun 2022, dana desa untuk penggunaan dana desa. Ada desa wisata yang perlu dikoordinasikan dengan Polri," tutup Abdul Halim.

(Sof) MM

Presiden Joko Widodo Percayakan Ganip Warsito Jadi Kepala BNPB Gantikan Doni Monardo

JAKARTA, MM - Usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/5), Letjen TNI Ganip Warsito resmi menjabat sebagai sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Letjen TNI Doni Monardo yang memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2021.

Letjen TNI Ganip Warsito yang kelahiran Magelang pada tanggal 23 Nopember 1963 ini, dilantik sebagai Kepala BNPB, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang Ditetapkan di Jakarta 24 Mei 2021.

Sebelum menjabat sebagai Kepala BNPB, Letjen Ganip Warsito adalah Kepala Staf Umum (Kasum) TNI yang dilantik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada 1 Februari 2021 lalu. Selain itu, jebolan Akabri 1986 ini pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan militer dan berpengalaman dalam beberapa penugasan di medan operasi baik dalam maupun luar negeri.

Beberapa jabatan itu antara lain Direktur Latihan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD (2014-2015), Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 2/Kostrad (2015-2016), Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI (2016), Pangdam XIII/Merdeka (2016-2018), Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI (2018), Asops Panglima TNI (2018-2019), dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III (2019-2021).

Sedangkan beberapa penugasan operasi yang pernah dilaksanakan sosok Jenderal Bintang Tiga ini selama berkarir di dunia militer antara lain Operasi Seroja Timor Timur (1988, 1992, 1994 dan 1996), Operasi Banwil Maluku pada tahun 2002, Operasi Pengamanan Perbatasan RI-RDTL tahun 2003, RI-Malaysia tahun 2012, dan RI-Philipina tahun 2017, Operasi Tinombala tahun 2017, dan Operasi Papua tahun 2018. Untuk penugasan luar negeri, antara lain di negara Pakistan, Brunei, Korea Selatan, Pakistan, Afrika Tengah, Malaysia, dan Tahiland.

Dengan pengalaman di jabatan dan bermacam penugasan operasi itu, Suami dari Atie Suprijati ini diyakini dapat melaksanakan amanah tugas yang diberikan kepadanya sebagai Kepala BNPB, terutama dalam menghadapi tantangan tugas berupa penangganan Covid-19 dan manajemen bencana alam di wilayah Indonesia.

Hal bisa dipahami karena memang TNI selama ini sangat aktif menjalankan fungsi penanganan bencana dengan memobilisasi dan pengerahan kekuatan TNI dalam penanggulangan bencana di Indonesia, dan Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa jabatan Ka BNPB adalah dijabat oleh perwira tinggi aktif, agar setiap terjadi bencana bisa mudah mengerahkan pasukan.

(Dbl/Drw) MM

Media Pro Teroris OPM :"TNI-Polri Gunakan Sipil Perangi Teroris OPM",TNI-Polri:"Media Pro Teroris Selalu Sebar Berita Bohong !"

PAPUA, MM - Isu penggunaan masyarakat sipil oleh TNI-Polri selalu digunakan Teroris OPM untuk dipublikasikan melalui media propagandanya dengan dalih yang dibunuhnya adalah mata-mata TNI-Polri, bisa sebagai Pendeta/gembala, pelajar, atau golongan dari masyarakat lainnya.
 
Menyikapi tuduhan ini, Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol Iqbal Alqudussy membantah keras pendapat tersebut. Iqbal menegaskan, satuan tugas TNI-Polri dalam melaksanakan tugasnya di Papua sangat profesional. 

"Itu hanya pembenaran mereka saja, saat ini kami fokus pada penyisiran kelompok Teroris OPM di daerah-daerah yang kami namakan zona Mini (Mimika, Intan Jaya, Nduga dan Ilaga) kami telah menguasai camp-camp milik kelompok tersebut serta berusaha menciptakan suasana kondusif bagi masyarakat" kata Iqbal melalui rilisnya Selasa (25/5/21).

Lebih lanjut Iqbal mengatakan TNI-Polri juga melakukan kegiatan Soft Approach melalui dunia pendidikan, juga perekonomian melalui pemberian bibit pertanian, perikanan serta bidang sosial lainnya. 

"Tidak lupa Satgas TNI-Polri memberikan Trauma Healing bagi masyarakat khususnya bagi anak-anak pasca terjadinya kontak tembak" jelas Iqbal.

"Sinergitas TNI-Polri menjadi hal penting dalam pencapaian target operasi Nemangkawi, pemetaan kelompok dan Daftar Pencarian Orang (DPO) sudah kami petakan sebelum operasi penegakam hukum kami selalu berkoordinasi dengan kepala suku dan tokoh masyarakat setempat" imbuhnya.

Hal senada juga ditegaskan oleh Kepala penerangan Kogabwilhan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa. 

"Saat ini posisi mereka terdesak, front politik dengan label teroris  tidak mendapat dukungan dari dunia internasional, sementara front senjata mereka, TNI-Polri selalu membatasi ruang gerak kelompok ini dan intens dalam pengejaran," ungkapnya.

"Front Clandestin mereka bermain di media sosial atau media online dengan memanfaatkan influencer yang pengikutnya banyak, didukung oleh media pro mereka, dengan menyebar berita-berita bohong" pungkas Suriastawa.

(Dbl/Drw) MM

Evaluasi Satuan Tugas Operasi Komando Pelaksana Operasi Korem 181/Praja Vira Tama (Satgasops Kolakopsrem 181/PVT)

PAPUA BARAT, MM – Kegiatan evaluasi Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) adalah dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan selama setahun. Disini dibutuhkan kejujuran dari masing-masing jajaran (satuan jajaran) yang sedang melaksanakan tugas.

"Kalau kita ingin maju, harus berani mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan, apa yang sudah berjalan dan hal-hal menonjol yang mungkin harus menjadi atensi pimpinan. Seandainya di satuan bawah tidak mampu untuk melakukan, maka butuh (satuan) yang lebih tinggi (atas) lagi atau keputusan yang lebih strategis lagi," kata Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han) selaku Panglima Komando Operasi Gabungan (Pangkoopsgab) Kodam XVIII/Kasuari.

Hal ini diungkapkannya sesaat sebelum menerima Laporan Evaluasi Satuan Tugas Operasi (Satgasops) Komando Pelaksana Operasi Korem 181/Praja Vira Tama (Satgasops Kolakopsrem 181/PVT), Senin (24/5/2021) di Ruang Data Markas Korem 181/PVT, Sorong, Papua Barat.

"Ke depan kita akan membuat langkah-langkah strategis sehingga apa yang menjadi perintah operasi atau perintah pimpinan dan tugas-tugas yang diberikan oleh Kodam dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada resisten terhadap penugasan di lapangan," katanya.

Diingatkan, jangan sampai ada penolakan dari masyarakat disaat Prajurit melaksanakan tugas atau terdapat hal-hal yang menimbulkan dampak kurang baik bagi masyarakat.

"Karena Kodam adalah satuan kewilayahan, satuan teritorial yang salah satu tugasnya melaksanakan pembinaan teritorial (Binter). Dalam proses pembinaan ini pasti ada yang berjalan mulus dan ada yang tidak. Inilah yang kita harus perhatikan dan butuhkan, yaitu bagaimana agar para Prajurit di lapangan bisa diterima dengan baik dan apa yang menjadi perintah pimpinan dapat dilaksanakan dengan sukses di lapangan,” ungkap pucuk pimpinan Kodam XVIII/Kasuari ini.

Dengan adanya pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten di Papua Barat, menurutnya tidak harus dijawab dengan penggelaran pasukan.

"Apapun bentuknya, bahwa dengan adanya pemekaran wilayah ini tidak harus dijawab dengan penggelaran pasukan atau penggelaran jajaran namun kita optimalkan dengan memaksimalkan kualitas sumber daya prajurit yang ada di wilayah itu,” ungkap Mayjen I Nyoman Cantiasa.

Lebih lanjut Pangdam XVIII/Kasuari memaparkan, “Pertama, Prajurit-prajurit Kodam XVIII/Kasuari yang sudah berumur 4 tahun ini kedepannya harus semakin profesional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi masing-masing, baik di Satuan Tempur, Satuan Bantuan Tempur, Satuan Teritorial, dan sebagainya. Kedua, harapan saya bahwa dukungan-dukungan dari Komando Atas dalam rangka untuk pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kodam XVIII/Kasuari ini mudah-mudahan bisa lebih banyak dukungannya sehingga lebih cepat untuk pembangunan, dan yang ketiga regulasi, aturan, Protap (Prosedur Tetap) yang ada di Kodam sekarang sedang kita tata menjadi lebih baik lagi. Kita berharap dengan adanya regulasi Protap dan Bujuk-bujuk Teknis (buku-buku petunjuk teknis) di lapangan akan menjadi lebih maksimal,” Paparnya menutup penyampaiannya di Ruang Data Markas Korem 181/PVT, Sorong, Papua Barat. .

Selanjutnya, Pangdam menerima laporan evaluasi Satgasops Kolakopsrem 181/PVT dari Danrem 181/PVT Brigjen TNI Indra Heri,  S. E. tentang tugas dan fungsi Kolakopsrem 181/PVT dibawah kendali Koopsgabdam XVIII/Kasuari dan paparan dari Aster Kasdam XVIII/Kasuari Kolonel Inf Hengki Yuda Setiawan, terkait penguatan pembinaan teritorial (Binter) yang dilaksanakan oleh Satgas Teritorial (Satgaster) Pamrahwan.

Kegiatan evaluasi Satgasops Kolakopsrem 181/PVT ini juga diikuti secara virtual oleh Kasdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Djoko Andoko bersama Irdam Brigjen TNI Steve C. Parengkuan, Asrendam, Asintel, Aspers, Waasops, Waaslog, dan Waaster Kasdam yang berada di Makodam XVIII/Kasuari, Trikora Atfai 1 di Manokwari, dan Komandan Korem (Danrem) 182/JO Kolonel Inf Yudha Medy Dharma Zafrul, S.I.P. beserta para Kepala Seksi (Kasi) Korem di Makorem 182/JO di Fakfak, Papua Barat.

Adapun di Makorem 181/PVT di Sorong, Papua Barat, Pangdam didampingi Kapoksahli Pangdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Yusuf Ragainaga, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Indra Heri,  S. E., Aster, Asops dan Aslog Kasdam, para Kepala Badan Pelaksana Kodam (Kabalakdam), Kasi Korem, para Dandim serta para Komandan Satuan (Dansat) jajaran Korem 181/PVT lainnya.

(Dbl) MM