Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan : “Karena Sudah Membunuh Banyak Korban di Papua, Yang Kayak Begini Kita Harus Perang!"

JAKARTA, MM - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyebutkan kelompok teroris OPM harus diperangi, karena sudah membunuh banyak korban di Papua, termasuk Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua,(28/5/2021).

Arteria juga menyayangkan banyak korban jiwa yang dibunuh kelompok teroris itu dibiarkan saja tanpa penyelesaian.

“Yang kayak begini kita harus perang. Ini bukan isu kedaulatan, tapi isu komersial. Kalau ditanya orang Papua mau merdeka, enggak ada yang mau. Mereka bisa membandingkan bagaimana di Papua Nugini dan Timor Timur,” tutur  saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BNPT di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kamis (27/5/2021).

Politisi PDI Perjuangan ini memberikan apresiasi atas langkah pemerintah yang telah menetapkan kelompok KKB di Papua sebagai teroris, dan mendesak BNPT agar menyelesaikan kasus-kasus kekerasan di Papua yang sepertinya tak pernah selesai dan sampai saat ini pengawasannya masih terlihat sulit, serta masih banyaknya senjata beredar di tangan kelompok teroris tersebut.

“Kenapa teroris KKB dan kekerasan di sana tidak pernah selesai. Kenapa peredaran senjata bisa hadir. Ini pertanyaan yang sangat sederhana. Banyak mana teroris KKB dan rakyat Papua dengan aparat penegak hukum. Kok, pengawasannya sulit sekali. Lalu, sejauh mana keterlibatan TNI-Polri dengan teroris KKB ini,” tukas Arteria.

(Red) MM

Audensi Dengan Kodam I/ BB, Meutya Viada Hafid : "Sejauh Mana Kesiapan TNI Pada Operasi Militer Perang dan Selain Perang!"

MEDAN, MM - Panglima Komando Daerah Militer I Bukit Barisan (Pangdam I/BB) Mayjen TNI Hassanudin SIP., MM., menerima kunjungan kerja Tim Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Meutya Viada Hafid di Balai Prajurit Kodam I/BB Jl. Gatot Subroto Km 7.5, Jumat (28/5/2021).

Pada pembukaan acara tersebut, Pangdam I/BB mewakili segenap keluarga besar Kodam I/ BB menyampaikan terimakasih dan selamat datang kepada Tim Komisi I DPR RI.

Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi I, Meutya Viada Hafid juga mengucapkan terima kasih kepada Pangdam I/BB yang sudah  menyambut dengan baik, serta memperkenalkan Tim Komisi I DPR RI satu persatu kepada seluruh peserta rapat yang hadir.

"Kedatangan Tim Komisi I DPR RI ke Kodam I/BB pada kesempatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang pengawasan dengan tujuan ingin mengetahui sejauh mana Kesiapan Kodam I/Bukit Barisan dalam melaksanakan tugas pokok TNI pada Operasi Militer Untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang dengan Dukungan Alutsista dan sarana prasarana yang dimiliki,"ungkap Meutya Viada Hafid dalam sambutannya.

Selanjutnya Pangdam I/BB memberi penjelasan secara mendalam kepada Tim Komisi I DPR RI, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

"Selain data dan informasi yang ditampilkan, Pangdam I/BB juga mengajak Tim Komisi I DPR RI untuk melihat langsung gelar Alutsista yang saat ini digunakan dan menjadi andalan Kodam I/BB dalam pelaksanaan latihan maupun tugas Operasi, serta mempersilahkan tim Komisi I DPR RI untuk dapat bertanya langsung kepada personel yang mengawaki alutsista tersebut," kata Mayjen TNI Hassanudin.

Kegiatan berlangsung dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Turut hadir, Pangkosek Hanudnas III, Kasdam I/BB, Danlantamal I Belawan, Danlanud Soewondo Medan dan Para PJU Kodam I/BB.

(Red) MM

Sumber : (Pendam I/BB)

Ketua Pengurus Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya Resmi Dijabat Letkol Laut Ambar Kristiyanto

SURABAYA, MM -Puncuk pimpinan Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya Jum’at,(28/05/21) resmi berganti, pergantian Ketua Pengurus Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya diserah terimakan dari Drs. SD. Seputra, S.K.M., MM kepada penggantinya Letkol Laut (KH) Drs. Ambar Kristiyanto, M.Si  berlangsung di Long Room SMP HangTuah 6 Excellent Juanda, (28/5).

Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Ketua Pengurus Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya di nahkodai oleh seorang Pamen TNI AL yang masih aktif, upacara  serah terima jabatan kali ini di saksikan langsung oleh Ketua Umum Yayasan Hang Tuah Laksda (Pur) Amri Husaini, serta pengurus inti PP Yht Jakarta, Anggota Pengawas Daerah II, Ny. Dewi Iwan Isnurwanto, para Kasatdik/ Kepala Sekolah dilingkungan Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya dari tingkat TK,SD,SMP, SMA dan SMK.

 .
Serah terima jabatan diawali dengan penandatangan berita acara serah terima jabatan serta secara simbolis Kapeng baru Letkol Laut (KH) Drs. Ambar Kristiyanto , M.Si menerima berita acara sertijab tersebut dari Drs .SD Seputra selaku Kepala pengurus lama.

Dalam keterangannya pada Awak Media Ketua Umum Yayasan Hang Tuah Laksda (Pur) Amri Husaini mennerangkan bahwa," Letkol Laut (KH) Drs,Ambar Kristiyanto, M.Si saat ini merupakan perwira menengah aktif yang masih  berdinas di Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan  TNI Angkatan Laut ( Kodiklatal ), selaku Ketua Pengurus Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya akan memimpin 34 satuan pendidikan  ( Satdik) mulai dari tingkat TK,SD,SMP,SMA dan SMK yang berada di Surabaya dan Sidoarjo," terangnya.

Menurut Laksda (Pur) Amri Husaini," Selama berdinas di TNI Angkatan Laut, Kapeng YHT yang baru  Letkol Laut(KH) Drs.Ambar Kristiyanto, M.Si  masuk di TNI AL tahun. 1988, langsung bertugas di lingkungan Akademi TNI Angkatan Laut  (AAL) hingga tahun 2005, bergeser ke Kodiklatal, dan sempat menjadi   orang nomor dua di STTAL ( Wadan STTAL ) kemudian kembali  Ke Kodiklatal di Pusdik Dukum, Gumil dan pada th 2019 menjadi Kepala Sekolah di SMK KAL-1," ujarnya.

Lebih lanjut Amri Husaini menjelaskan,"Di SMK KAL-1 sempat menorehkan sejarah menjadi SMK Terbaik dalam  Pameran Teknologi dan Lomba Festifal Extrakurikuler  tingkat SMK dan SMA se Jawa Timur dengan menampilkan Karya Inovasi  Teknologi Institusi (KITI)," pungkas Ketua Umum Yayasan Hang Tuah menutup wawancara.

 
Setelah usai pelaksanaan sertijab Ketua Pengurus Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya langsung memberikan pengarahan awal kepada seluruh Kasatdik ( Kepala Sekolah) yang berada di lingkungan Cabang Surabaya. Dalam kesempatan tersebut Kapeng menyampaikan harapan  akan masa depan  Yayasan yang ia pimpin, juga menyampaikan agar setiap satdik selalu menjaga kebersihan lingkungan serta mengadakan penghijauan dengan menanam pohon guna menjaga lingkunganyang sehat.

(Yht/dar) MM

Selamatkan Kebangkrutan PT Garuda Indonesia, Budi KBA: "Kembalikan ke-Pemerintah Sebagai Pemegang Saham Terbesar!"

JAKARTA, MM - Salah satu putra terbaik bangsa, Budi Kasan Besari Adinegoro memberikan opsi strategi guna menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero). "Opsi terbaik, kembalikan ke pemerintah sebagai pemegang saham terbesar tentang status Garuda Airlines sebagai flag carrier," ungkapnya dalam wawancara eksklusif kepada awak media di Jakarta, Jumat (28/05/2021) siang.

  
Sosok yang akrab dipanggil Gus Tunggak ini mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan para pihak penyelamat Garuda Airlines adalah mempertanyakan apakah Flag Carrier masih menjadi prioritas pemerintah, terutama dalam pembagian perencanaan koridor rute area nasional dan internasional.

 
"Bisa dibilang Flag Carrier tidak hanya mengudara membawa penumpang saja, tapi juga mengemban tugas lebih, yaitu membawa nama baik dan reputasi negara," ucapnya.

Sebagai Flag Carrier, Garuda Airlines sangat layak mendapatkan hak istimewa untuk memberikan layanan kepada rakyat dan bangsa. "Porsi ini perlu menjadi prioritas, karenanya pemerintah patut mereformasi regulasi di Departemen Perhubungan yang notabene selama ini menjadi departemen teknis Garuda," jelas Gus Tunggak.

Reformasi itu terkait penentuan rute yang semestinya dimiliki Garuda, yakni untuk domestik semua Golden Route dan Best Time wajib untuk Garuda.

 
"Sedangkan untuk Internasionalnya, pemerintah meninjau kembali open sky policy yang memperbolehkan maskapai asing masuk ke negeri ini untuk tujuan berbagai destinasi domestik," kata dia.

Destinasi tersebut hanya menjadi ranah Garuda Airlines seperti dilakukan negara luar yang menerapkan sistem one gate one country untuk masuk ke negaranya.

"Dengan cara seperti in selain membantu mengontrol entry exit orang asing, juga berpihak ke Flag Carrier. Ini penting demi kedaulatan wilayah," terang Gus Tunggak.

Selanjutnya langkah kedua perlu dilakukan untuk menyelamatkan Garuda Airlines adalah mewajibkan semua ASN, TNI/Polri yang biaya perjalanannya menggunakan APBN wajib menggunakan Flag Carrier.

 
"Bangun sinergi kebanggaan nasional dengan asset nasional yang dimilikinya," kata Gus Tunggak.

 
Kedua langkah tersebut bila diprioritaskan maka dapat menjamin keberlangsungan Garuda sebagai asset yang mempersatukan kebanggaan nasional dan menjadi jembatan nusantara.

 
Adapun langkah ketiga perlu dilakukan adalah membantu Garuda Airlines, atau membackup Garuda Airlines dalam restrukturisasi hutang dan memberikan jaminan kepada semua vendor dan lessor yang terkait piutang melalui jaminan lembaga penjamin piutang bahwa uang mereka akan tidak hilang dan akan tetap dibayar dengan perhitungan menarik di masa mendatang.

 
"Nantinya pemerintah bersama Garuda Airlines membuat suvival plan," lanjut Gus Tunggak.

 
Mulai dari penggunaan dana talangan 8,5 triliun untuk memperkuat modal dan mendukung operasional, efisiensi sektor distribusi sales dengan menggabungkan sentra layanan dan sales di Bandara, melakukan optimalisasi penjualan melalui sistem online, melakukan penundaan pembayaran fasilitas tunjangan jabatan untuk GHA Pilot, fasilitas COP struktural dan membuat perampingan organisasi.

"Banyak hal bisa ditempuh untuk menyelamatkan Garuda Airlines dari kebangkrutan," jelas Gus Tunggak.

 
Mengenal penyelamatan ini, dirinya yakin bersama rakyat Indonesia dapat membawa nama baik dan reputasi negara. 

(*) MM

Bantuan Sarpra KUPS Porang Emas Diserahkan Dirut Perhutani Pada LMDH Pandan Arum di Desa Klino

BOJONEGORO, MM - Direktur Utama (Dirut) Perhutani, Wahyu Kuncoro, melakukan serangkaian kunjungan kerja di wilayah Divisi Regional Jawa Timur, diantaranya adalah mengunjungi Desa Klino sebagai Desa Model dengan potensi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Bojonegoro, pada Kamis (27/5/2021).

Dalam kesempatan itu, Wahyu Kuncoro menyerahkan bantuan Sarpra KUPS Porang Emas senilai Rp. 91.640.000,- kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Pandan Arum yang diterima oleh Kepala Desa Klino, Dwi Nur Wijayanti.

Menurut Wahyu Kuncoro, potensi dan kearifan lokal perlu dikembangkan, untuk itu diperlukan pilot project  dan sinergitas dalam membangun bersama dengan dukungan dari para pihak.

“Kerjasama antara Perhutani dengan masyarakat Desa Klino Bojonegoro ini meliputi kerjasama dalam bidang rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan kerjasama dalam peningkatan budidaya tanaman porang serta pembangunan desa model,” kata Wahyu Kuncoro.

Sementara, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ademos, M. Codhori selaku pendamping dan konsultan lingkungan Desa Klino menyampaikan, pihaknya sepakat bahwa untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan hutan  tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri.

“Untuk itu pembangunan lingkungan tidak hanya dibebankan pada  Perhutani saja, melainkan harus menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat.  Di sini ada Perhutani, Forpimka, serta Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), pastinya kerjasama ini akan menjadi energi positif untuk membangun potensi Desa Klino Bojonegoro kedepannya,” pungkas Chodori. 

@red/MM

Menkopolhukam Gelar Silaturahmi Kebangsaan Bertajuk “Membangun Papua Yang Damai Dengan Berbagai Program”

JAKARTA, MM - Menteri Koordinador Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hari Kamis (27/5) kembali menggelar dialog tentang Papua. Kali ini dengan melibatkan unsur yang lebih luas dan beragam. Dalam dialog ini, Menko Mahfud kembali menegaskan bahwa pemerintah membangun Papua dengan pendekatan Kesejahteraan dan Dialog. Sebagian besar warga Papua juga menyatakan mendukung pembangunan di Papua, juga mengharapkan Papua dibangun dengan damai.

 
Mahfud menegaskan, berdasarkan survei yang dilakukan BIN bekerjasama dengan sejumlah universitas, 92 persen warga Papua pro NKRI dan mendukung pembangunan di Papua. “Sebanyak 82 persen setuju Otsus, 10 persen menyatakan terserah pemerintah, berarti setuju juga, dan sisanya 8 persen yang menolak” lanjut Mahfud.

“Nah, sisanya yang kecil 8 persen itu terbagi tiga yakni bergerak di jalur politik, klandestein, dan KKB. Yang paling kecil yakni KKB ini, inilah yang dihadapi dengan penegakan hukum berdasarkan UU No 5 tahun 2018 tentang Terorisme. Jadi yang dihadapi adalah KKB Egianus Kagoya, KKB Lekagak Talenggen, KKB Militer Murib, dan kelompok lain lagi, jadi bukan KKB Papua” tegas mantan Menteri Pertahanan itu. 

Kepala KSP Moeldoko juga menyatakan pandangannya. Menurutnya, komitmen presiden dalam membangun Papua sangat tinggi. “Presiden mana yang pernah berkunjung ke Papua sampai 17 kali. Belum ada, baru di masa Presiden Jokowi ini hal itu terjadi, karena beliau sungguh ingin Papua maju dan damai” ujar Moeldoko.

Silaturrahmi kebangsaan berjudul “Membangun Papua yang Damai dengan Berbagai Program” ini dihadiri antara lain Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, tokoh LSM seperti Haris Azhar (Lokataru), Tokoh senior Papua seperti Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, dan Michael Manufandu, peneliti LIPI Adriana Elisabeth, akademisi seperti Hikmahanto Juwana dan Rhenald Kasali.

 
Hadir pula tokoh-tokoh agama, seperti Sekretaris Umum PGI Jacklevyn Manuputty, Ketua PBNU Marsudi Syuhud, dan Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

 
Dari kalangan pemerintah hadir Kepala BNPT Boy Rafli Amar, pimpinan Polri, TNI, BIN, dan beberapa perwakilan Kementerian dan Lembaga.

Dalam sesi dialog, guru besar hukum internasional Prof Hikmahanto Juwana sependapat dengan Mahfud MD, bahwa Papua bagian dari NKRI dan itu sudah final. “Kita membangun Papua karena Papua bagian dari Indonesia,” tegasnya.

Hikmahanto mendukung bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB), masuk klasifikasi teroris, dan dapat ditekenai UU Terorisme. “Kalau KKB melakukan kekerasan, kita harus lawan,” ujarnya.

Mewakili kalangan gereja Jacklevyn Manuputty, mengatakan gereja tidak bisa dipisahkan dalam menyelesaikan permasalahan Papua. Diingatkan, pemerintah perlu memiliki narasi agar dapat menyentuh hati masyarakat Papua.

“Persoalan Papua juga persoalan gereja, sehingga gereja harus dilibatkan dalam menyelesaikan masalah papua,” ujar Jaklevyn.

 
Di sisi lain, Haris Azhar mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kondisi pengungsi di Ilaga dan Ndunga. “Perlu juga ada pendampingan dari BPK agar tidak terjadi penyelewengan anggaran,” ujar Haris. 

Masalah sumber daya manusia juga tak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian pemerintah.

Sementara tokoh Papua Yorrys Raweyai mengatakan, selama Papua bergabung dengan NKRI sejak 58 tahun silam, masalah Papua terus muncul. “Berarti ini ada problem “ katanya.

Menurut Yorrys masalahnya ada pada narasi terkait Papua yang berbeda-beda, sehingga pemahaman terkait Papua, khususnya untuk generasi baru, tidak sama. “Marilah kita rapatkan barisan. Kita satukan narasi dan diksi untuk menyatukan tekad menghadapi tantangan-tantangan di Papua,” ujar Yorrys.

Menyinggung penggunaan dana Otsus, Yorrys menyebut perlu adanya variabel-variabel yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik.

 
Hal itu juga disinggung mantan Gubernur Papua Freddy Numberi, yang mengisyaratkan ada perlakuan beda pada tindak pidana korupsi di Papua.

(Red) MM

Dinilai Tak Miliki Dasar Hukum, Wilson Lalengke Tegaskan Bahwa "Program UKW Dewan Pers Berikut Sertifikatnya Illegal !"

JAKARTA, MM – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) sejak awal mendorong pelaksnaan uji sertifikasi jurnalis (wartawan) melalui lembaga resmi yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia yakni Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), bukan oleh Dewan Pers (DP). Alasan utamanya adalah karena lembaga yang diberi kewenangan oleh negara melalui perundang-undangan adalah BNSP. Jadi, ketika DP melakukan program sertifikasi untuk wartawan, hal itu dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas alias illegal.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, kepada media ini menanggapi santernya pemberitaan bahwa BNSP melarang DP mengeluarkan sertifikasi wartawan [1]. “Program uji kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers itu illegal, sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut juga illegal, sebab tidak punya dasar hukum yang jelas. Oleh karenanya, PPWI konsisten untuk menolak sertifikasi wartawan dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang seperti DP itu,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, Kamis, 27 Mei 2021.

Sebagaimana marak diberitakan dalam beberapa minggu terakhir ini bahwa BNSP melalui komisionernya secara tegas menyatakan bahwa Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan, menyusul Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan sudah resmi hadir dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional. “Dewan Pers boleh melaksanakan sertifikasi kompetensi, tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP,” terang Komisioner BNSP, Henny S Widyaningsih, beberapa waktu lalu.

Ketum PPWI yang terkenal getol membela wartawan yang termaginalkan itu kemudian melanjutkan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah dan pernyataan BNSP tersebut. PPWI juga akan terus mengawal dan mendorong para wartawan untuk mengikuti program sertifikasi kompetensi khusus wartawan yang akan diselenggarakan oleh BNSP melalui LSP Pers Indonesia.

“Program BNSP terkait sertifikasi wartawan dengan menggandeng LSP Pers Indonesia ini sudah sangat tepat dan benar sesuai peraturan perundangan. PPWI sangat mendukung dan akan mendorong setiap warga masyarakat yang ingin berkecimpung dalam dunia jurnalistik untuk mengikuti uji kompetensi khusus wartawan melalui BNSP,” beber Lalengke.

Bagaimana dengan UKW dan sertifikat yang sudah dimiliki oleh belasan ribu wartawan selama ini? Demikian tanya pewarta media ini.

Merespon pertanyaan itu, lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dan Birmingham University, Inggris, ini mengatakan bahwa para pemegang sertifikat kompetensi versi DP dapat mengembalikan sertifikatnya dan meminta kembali dana UKW yang pernah disetorkan ke lembaga penyelenggara UKW illegal tersebut. “Sebagaimana saya sebutkan berkali-kali bahwa sertifikatnya illegal karena dihasilkan melalui program illegal oleh lembaga yang tidak berwenang untuk itu [2], maka sebaiknya sertifikat itu dikembalikan kepada lembaga yang mengeluarkannya. Kembalikan sertifikatnya dan minta dikembalikan biaya yang pernah disetorkan untuk UKW illegal tersebut. Setelah itu, silahkan ikuti program sertifikasi resmi melalui BNSP,” ujar Lalengke.

Senada dengan Ketum PPWI, Sekretaris Jenderal PPWI, Fachrul Razi, MIP, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh keputusan PPWI untuk memback-up BNSP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan sertifikasi wartawan melalui LSP yang ditunjuk. “Kita dukung penuh. BNSP harus mengambil peran untuk menjalankan tugasnya yakni mensertifikasi setiap bidang profesi dan keahlian, termasuk profesi jurnalistik,” tegas Fachrul yang sehari-hari menjabat sebagai Ketua Komite I DPD RI.

Sementara terkait sertifikat UKW yang dinilai illegal, Senator DPD RI dari Aceh itu mengatakan PPWI bisa buka posko pengaduan bagi mereka yang merasa dirugikan karena dipaksa mengikuti UKW oleh lembaga yang tidak berwenang selama ini. “Sampaikan saja laporan ke Sekretariat Nasional PPWI, sertakan bukti sertifikatnya dan bukti pembayaran biaya UKW yang diminta lembaga saat mengikuti UKW itu. Nanti kita advokasi, menuntut lembaga yang telah merugikan masyarakat itu,” ujar lulusan program master bidang ilmu politik dari Fisipol Universitas Indonesia ini. 

(APL/Red) MM

Sumber : DPP PPWI