Penyerangan Bandara Oleh Teroris OPM, Kapolda Papua : "Satgas Nemangkawi Dikerahkan Untuk Kejar Kelompok Teroris"

PAPUA, MM - Pihak bandara menyatakan masih menunggu perkembangan tentang kondisi keamanan di area Bandara dari Satgas TNI-Polri,(7/7/2021).

Aktivitas Bandara Aminggaru di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua samapai kini masih ditutup sementara, setelah fasilitas Bandara Aminggaru diserang kelompok teroris, Kamis lalu (3/6/2021).

Sementara itu, aparat keamanan TNI-Polri masih terus memperketat pengamanan bandara dan mensterilisasi Bandara. 

Kapolda Papua, Irjen Mathius D. Fakhiri, mengatakan," Identitas para pelaku penembakan warga sipil dan pembakaran fasilitas bandara Ilaga sudah dikantongi aparat dan saat ini difokuskan,"katanya.

"Kita akan kejar dan ajukan proses hukum dan kita sudah kantongi nama serta identitas pelaku" tandasnya Senin 7/6/21 di Jayapura.

"Satuan Tugas Nemangkawi dikerahkan untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok teroris di Ilaga,"sambung Mathius.

"Diduga saat ini kelompok teroris atau para pelaku pimpinan Lekagak Talenggen ini tengah bersembunyi di rumah-rumah warga,"ungkapnya.

Terkait mengenai pemulihan aktifitas Bandara, Kapolda Papua menekankan, bahwa,"Jika dipastikan aman, maka aktivitas bandara kembali dibuka untuk melayani penerbangan,"pungkasnya,

(Red) MM

Tahu-Tempe Lenyap Akibat Impor, Faizal : "Program Ketahanan Pangan Harus Berubah, Segera Produksi Kedelai Dalam Negeri!"

BANDUNG, MM - Lenyapnya Tahu dan Tempe pada sejumlah pasar tradisional di Jawa Barat perlu disikapi secara serius. Terlebih masyarakat Indonesia boleh dikatakan gemar dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung sumber protein nabati cukup tinggi itu.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Jabar, bahwa,"Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, kenaikan harga kedelai dari sebelumnya 7 ribu rupiah per kilo hingga mencapai 12 ribu per kilo memicu produsen tahu tempe berhenti berproduksi," ungkap Faizal Hafan Farid saat ditemui wartawan di Pasar Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Senin (07/06/2021) siang. 

Faizal mengaku sudah sejak dua minggu lalu melakukan pengawasan ke sejumlah pasar di Jawa Barat.

 
"Saya berharap produsen tempe tahu tidak meliburkan kegiatan produksi dan penjualan. Tapi, akhir Mei 2021 kemarin, paguyuban tahu tempe Jabar tetap melakukan mogok massal dengan meliburkan kegiatan produksi dan penjualan Tempe Tahu," ungkapnya.

Dia mencatat kelangkaan Kedelai di Jawa Barat dan sudah menyarankan Satgas Pangan Jabar untuk melakukan operasi pasar.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi 2 periode berturut-turut (2004-2014) itu menjelaskan, "Kenaikan harga kedelai dalam negeri dikarenakan Indonesia masih mengandalkan pasokan kedelai secara impor. Sehingga, ketika harga kedelai global mengalami gejolak akibat tingginya permintaan di pasar global, maka harga Kedelai dalam negeri pun mengalami kenaikan,"jelasnya.

 
"Tingginya permintaan kedelai dunia menjadi  penyebab utama kenaikan harga," imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Faizal menyarankan pemerintah untuk menyiasatinya dengan stok yang melimpah dari Badan Urusan Logistik (Bulog) maupun lembaga lainnya.

 
"Begitupun program ketahanan pangan kita harus sudah mulai melakukan langkah-langkah peningkatan produksi Kedelai dalam negeri di tiap-tiap daerah,"saran Faisal.

. 
Lebih lanjut  Faisal mengungkapkan,"Sehingga saat panen Kedelai dunia terlambat, pasokan berkurang dan terjadi lonjakan di pasar global yang menyebabkan harga naik, tidak lagi berdampak terhadap kebutuhan Kedelai dalam negeri,"ungkapnya.

 
Hal penting perlu menjadi perhatian pemerintah, akibat melonjaknya harga Kedelai, produsen tahu tempe melakukan segala cara agar tidak merugi.  Salah satunya dengan mengurangi ukuran tahu-tempe menjadi lebih kecil.

 
"Segala cara dilakukan para perajin tahu-tempe mulai dari mengurangi ukuran tahu-tempe menjadi lebih kecil, tetapi hal tidak berdampak signifikan karena ukuran yang diperkecil juga menyebabkan tahu dan tempe mudah hancur"

.
"Jika sudah hancur, masyarakat jelas tidak mau beli, inilah sebabnya banyak pengusaha tahu tempe mengalami bangkrut," pungkasnya. 

(*) MM

Bareskrim Polri Limpahkan Berkas Perkara Penyidikan Kasus Dugaan Suap Jual-Beli Jabatan Bupati Nganjuk

JAKARTA, MM - Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, ke pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). 

"Penyerahan berkas perkara tahap I diberikan ke Jaksa Peneliti atau Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung pada hari ini," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (7/6).

 
"Pelimpahan tahap I itu terdiri dari tujuh berkas perkara untuk tujuh orang tersangka," menurut Argo, "Setelah pelimpahan, pihaknya menunggu dari Kejagung apakah berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap atau belum,"terangnya.

 
"Apabila nantinya dinyatakan lengkap," kata Argo, "Pihak penyidik bakal langsung melakukan tahap II atau pelimpahan barang bukti dan tersangka ke Korps Adhyaksa."

 
"Pelimpahan berkas perkara sebagaimana diamanatkan KUHAP untuk dilakukan penelitian selama waktu tertentu (14 hari), dan apabila dinyatakan cukup dan lengkap maka penyidik mempunyai kewajiban untuk melakukan tahap II," pungkas Argo. 

Dalam kasus ini, KPK bersama Bareskrim Polri telah menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka dugaan suap terkait pengisian jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

 
Selain Novi, KPK dan Bareskrim Polri juga telah menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka diantaranya, Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), Mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Ngajuk M. Izza Muhtadin. 

(Red) MM

Willem Wandik : "Apabila Kelompok Teroris Punya Keluh-kesah dan Harapan Pada Pemerintah, Sampaikanlah Secara Terbuka"

PAPUA, MM - Bupati Puncak Willem Wandik meminta Kelompok Teroris OPM dapat terbuka kepada pemerintah demi penyelesaian konflik yang selama ini terjadi,(6/6/2021).

“Nyawa orang itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Itu hanya Tuhan yang punya hak,” kata Wandik di Timika, Sabtu (5/6/2021).

Menurut Wandik, "Apabila kelompok teroris ini mempunyai keluh kesah dan harapan-harapan khusus kepada pemerintah, maka mereka diharapkan menyampaikan secara terbuka," tegasnya.

“Kami harap saudara-saudara kami itu ungkapkan, jangan membuat masyarakat jadi bingung,” sambung Wandik.

Wandik sangat menyesal dan berduka atas aksi teror dari kelompok teroris ini yang telah merenggut nyawa korban sipil maupun aparat TNI-Polri serta merusak fasilitas umum dan membakar rumah penduduk termasuk pesawat penumpang. 

"Sangat disayangkan apabila Kabupaten Puncak yang kini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di segala bidang, tapi pada akhirnya dirusak dan dibakar... termasuk upaya pemerintah mendatangkan tenaga untuk bekerja membangun infrastruktur, tapi pada akhirnya harus menjadi korban,"ungkap Bupati Puncak Willem Wandik seraya  mengkerutkan kening dengan wajah penuh duka dan penyesalan.

Wandik mengaku belum ada komunikasi yang terjalin antara kelompok Teroris OPM dengan TNI-Polri dan pemerintah.

Karena itu, Wandik mengajak para pihak untuk segera membangun komunikasi yang baik demi pemulihan Kabupaten Puncak.

Sebab jika situasi tidak kondusif seperti saat ini, menurutnya, Kabupaten Puncak akan tetap mengalami kemunduran.

“Kabupaten Puncak akan mengalami kemunduran jika begini terus terjadi dan tidak akan pernah menikmati hasil pembangunan," pungkas Bupati Puncak Willem Wandik.

(Red) MM

Ibnu Khatab Sebut Mantan Kepala Disnakertrans Aceh Besar Bertanggung Jawab Terkait Dugaan Korupsi Pengadaaan Masker di Disnaskertrans

ACEH BESAR, MM - Desakan demi desakan terus mengalir terhadap aparat penegak hukum untuk memproses kasus dugaan korupsi pengadaan masker yang terjadi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaskertrans) Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2020. Bahkan kali ini tidak hanya sebatas desakan, tapi sudah menjurus pada upaya pelaporan kasus dugaan korupsi pengadaan masker di Disnaskertras Aceh Besar ke pihak berwenang di tingkat Provinsi Aceh.

Berdasar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, diketahui bahwa pada tahun anggaran 2020 diduga telah terjadi penyalahgunaan keuangan negara dengan nilai ratusan juta rupiah. Hal itu terlihat dari dana amprashan sebesar Rp. 650,4 juta yang diklaim untuk pembayaran pekerjaan pengadaan 44.860 lembar masker dengan satuan harga Rp 14.500.

Hal tersebut diungkapkan Ketua LP KPK Aceh, Ibnu Khatab, kepada media ini, Minggu, 06 Juni 2021. Ketua LP KPK itu berniat akan melaporkan kasus dugaan korupsi masker ke Kejaksaan Tinggi Aceh dan Polda Aceh.

Menurut Ibnu, sebagai orang yang diduga memerintahkan langsung aliran dana tersebut, mantan Kepala Disnakertras Aceh Besar berinisial R, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bappeda Aceh Besar, disebut-sebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kasus ini. Sebagaimana dikatakan Ibnu bahwa BPK Perwakilan Aceh mensinyalir adanya dugaan penyalahgunaan dana pengadaan pekerjaan masker tahun 2020 lalu.

Saat ini banyak orang menggaungkan pemberantasan korupsi di Aceh Besar, tapi malah mereka melakukan tindakan yang terindikasi korupsi. 

"Dan itu dibuktikan dengan adanya temuan auditor Pemerintah, yakni BPK RI Perwakilan Aceh. Maka dari itu, sebaiknya penegak hukum di Aceh, mau itu kepolisian atau pun kejaksaan, diharapkan segera memproses kasus masker itu dan memeriksa mantan Kepala Disnakertras Aceh Besar,” ungkap Ibnu.

Ibnu juga mengapresiasi kesediaan mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Aceh Besar berinisial R yang telah menyampaikan ke publik bahwa," Sebagian aliran dana pengadaan masker itu dikelola oleh pokir Dewan Aceh Besar. Para pokir Dewan tersebut antara lain berinisial RS, ER dan F,"tandasnya.

Lanjut Ibnu,"Temuan BPK RI tersebut semestinya menjadi pintu masuk proses pemeriksaan atas indikasi korupsi yang terjadi. Temuan BPK itu adalah pintu masuk bagi aparat penegak hukum guna menyelidiki sebuah kasus dugaan korupsi di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Aceh Besar,"jelasnya.

“Tindak pidananya sudah terjadi, itu tidak bisa lepas dari jeratan hukum. Tidak ada alasan walaupun sudah diganti rugi atau dikembalikan kerugian negaranya ke BPK RI. Kalau tidak jadi temuan, makin merajalelalah para koruptor bermain di Aceh Besar. Akan terus-terusan korupsi, karena tidak ketahuan,” pungkas Ibnu. 

(Drw) MM

Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BNPB Kunker dan Rapat Terkait Penanganan Covid-19 di Kab.Pati

JAWA TENGAH, MM - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., melaksanakan kunjungan kerja dan rapat terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Pati Jawa Tengah,  bertempat di pendopo kabupaten Pati, Sabtu (5/6/2021).

 
Dalam kegiatan ini Panglima TNI berdialog langsung dengan Kadinkes Kabupaten Pati dr. Edy Siswanto, MM., membahas kondisi Pandemi Covid-19 saat ini serta langkah-langkah penanganan Covid-19 di Pati.

 
Panglima TNI menekankan perlunya rencana kontijensi yang baik untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif  serta sinergi seluruh komponen didaerah agar penanganan Pandemi berjalan optimal.

 
"TNI-Polri akan melakukan penebalan (Penambahan) Prajurit TNI dan Anggota Polri yang akan bertugas sebagai anggota Satgas PPKM Mikro. Nantinya mereka ditempatkan di pos-pos yang telah ditentukan," terang Panglima TNI.

 
Adanya penebalan personel TNI Polri di lapangan juga untuk membantu pelaksanaan 3T (Testing, Tracing dan Treatment), sehingga diharapkan Covid-19 di Kabupaten Pati dapat dikendalikan.

 
Lebih lanjut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berharap kemampuan pelaksanaan PCR Test dan alat kesehatan serta tenaga kesehatan dapat ditingkatkan. Petugas PPKM Mikro juga harus mengendalikan mobilitas masyarakat karena saat ini di Kabupaten Pati terdapat klaster kasus akibat mobilitas warga.

 
"Tentunya para personel dilapangan juga harus menegakan disiplin Protokol Kesehatan di tengah masyarakat. Karena meski sudah divaksin bukan berarti kebal, tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan dan jadikan protokol kesehatan sebagai kebutuhan inti dalam kehidupan sehari-hari," tegas Panglima TNI.

 
Sementara itu, dihadapan media Panglima TNI mengatakan bahwa TNI-Polri akan memperkuat fungsi dari Posko PPKM sehingga bisa mendapatkan data kasus positif, kesembuhan dan kematian.

"TNI-Polri juga akan membantu mengawasi kegiatan Prokes diruang-ruang publik dan mengingatkan kepada masyarakat pentingnya menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan," tutup Panglima TNI.

Usai melaksanakan rapat, Panglima TNI dan rombongan meninjau pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 kepada 200 orang anggota masyarakat di RS Marga Husada Pati.

(Nor) MM

Sumber : Puspen TNI. 

TPNPB-OPM Bunuh Tiga Warga Sipil, Veronica Koman : "Tiga Warga Sipil Papua Barat Ditembak Mati Oleh Militer Indonesia!"

PAPUA, MM - Kelompok Teroris Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)/Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menembak mati tiga warga masyarakat sipil di kampung Niporolome Distrik Ilaga Kabupaten Puncak.

 
Salah satu dari korban meninggal dunia adalah Patianus Kogoya  Kepala Kampung Niporolome, dua korban lainnya Petena Murib dan Nelius Kogoya, Jumat 4/6/21.

Tewasnya Kepala Kampung Niporolome dan dua warganya dilaporkan sekitar 50 warga kampung yang datang ke Polres Puncak sekitar pukul 11.15 WIT.

Selain itu tiga warga lainnya mengalami luka tembak, Mandis Murib luka di betis kanan, Lesminus Murib luka tembak di pergelangan kaki kanan dan Jelemina Wanimbo (perempuan) luka tembak di pelipis mata kanan.

Atas laporan itu, aparat gabungan TNI-Polri yang masih melakukan penyisiran di area bandara segera melakukan evakuasi jenazah korban penembakan tersebut.

Kasatgas Humas Ops Nemangkawi Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan sekitar pukul 12.15 WIT, 2 jenazah berhasil dievakuasi yaitu Nelius Kogoya dan Petena Murib oleh pasukan TNI-Polri ke Puskesmas Ilaga, untuk 1 jenazah lagi masih dilakukan pencarian beserta korban luka-luka lainnya.

“Atas penyampaian perwakilan dari warga sipil atas nama Enos Murib agar jenazah setelah diidentifikasi dapat kirim ke Kampung Niporolome untuk dikebumikan secara adat dan meminta perlindungan sepenuhnya dari aparat keamanan untuk menjaga warga masyarakat yang akan mengamankan diri ke kota Ilaga," kata Iqbal.

Sementara itu aparat TNI/Polri terlibat baku tembak dengan Kelompok teroris OPM sejak Jumat dini hari (04/06/2021) hingga pukul 11.30 WIT di sekitar Bandara Aminggaru Ilaga.

Tidak hanya itu, Kelompok Teroris OPM juga membakar Menara ATC di Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBU) dan Kantor AirNav di Ilaga, usai baku tembak dengan aparat TNI-Polri.

Sehari sebelumnya,  anggota Kelompok Teroris OMP juga menembak mati tukang bangunan Habel Alenti (30) di Kampung Eromaga, Distrik Emukia, Kabupaten Puncak.

Atas kejadian ini Kapen Kogabwilhan III, Kolonel CZI IGN Suriastawa saat dihubungi via telepon, Jumat (4/6) kembali menegaskan bahwa pembakaran bangunan disekitar Bandara Aminggaru dan penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan kelompok teroris OPM itu, semakin membuktikan bahwa front bersenjata OPM adalah organisasi teroris.

“Semakin jelas bahwa yang dilakukan mereka (OPM) adalah aksi teror, yang menjadi musuh bersama untuk dilakukan tindakan tegas baik dari aparat keamanan maupun seluruh masyarakat,” ucapnya.

Menurut Suriastawa, kejadian ini telah direncanakan secara sistematis oleh tiga front perjuangan Kelompok teroris OPM. Front bersenjatanya melakukan pengerusakan dan pembunuhan. Front politik dan front klandestinnya membuat berita bohong dan memutar balikkan fakta. Biasanya media dan tokoh pendukung propaganda teroris OPM akan menyebarkan di media online dan media sosial, tambah Suriastawa.

Tuduhan Veronica Koman

Sementara berdasarkan pantauan redaksi, akun twitter Veronica Koman telah mengunggah postingan tweetnya terkait kejadian ini dan menuduh pelakunya adalah militer Indonesia.

"Dini hari, tiga warga sipil Papua Barat ditembak mati oleh militer Indonesia saat penggerebekan di Desa Nipulame: Petianus Kogoya (kepala desa), Patena Murib, Melius Kogoya serta empat warga sipil lainnya termasuk anak-anak terluka.," kata Veronica Koman dalam tweetnya.

Dalam Tweets lainnya Veronica mengatakan," Wahai media yang beritakan bahwa para korban dibunuh oleh ‘KKB’ bukan oleh TNI/Polri, berani kalian bicara dengan pihak keluarga dan masyarakat yang kebumikan para korban siang tadi?," ungkapnya.

Disisi lain, Suriastawa menghimbau masyarakat untuk selalu mewaspadai provokasi dari kelompok teroris OPM yang selalu memutarbalikkan fakta dan menyebarkan hoaks dan narasi negatif tentang Papua. 

“Harus ada tindakan tegas terhadap front klandestin dan front politik yang jelas-jelas mendukung propaganda teroris OPM, seperti pernah disampaikan Menkopolhukam,” tegasnya.

Sampai berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dan keterangan dari Bupati Puncak ataupun pejabat Pemda lain terkait kejadian ini.

(Red) MM