Bambang Soesatyo : "Keberadaan Pers Yang Merdeka Dan Independen Adalah Keniscayaan Bagi Tegaknya Demokrasi!"

JAKARTA, MM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan, pers sebagai pilar demokrasi yang menjalankan fungsi diseminasi informasi bagi publik dan MPR RI sebagai rumah kebangsaan yang menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, dan aspirasi masyarakat, adalah dua elemen yang saling melengkapi. Media massa merupakan sumberdaya potensial dalam menyebarluaskan berbagai narasi kebangsaan, untuk memperkokoh penguatan karakter dan jatidiri bangsa, melalui sosialisasi empat pilar MPR RI.

"Berbagai peran media massa dalam membangun demokrasi saat ini telah terimplementasikan dalam berbagai peran penting. Di mana media massa tidak saja semata menjadi institusi penyebarluasan informasi bagi publik, tetapi juga merepresentasikan fungsi kontrol, fungsi kritik, sekaligus memberikan ruang bagi partisipasi publik. Maka premis yang dapat kita kemukakan adalah, melindungi pers, harus dimaknai juga sebagai melindungi demokrasi," ujar Bamsoet dalam Pelatihan Penyegaran Ahli Pers, yang diselenggarakan secara virtual oleh Dewan Pers, di Jakarta, Jumat (11/6/21).

Ketua DPR RI ke-20 yang juga berprofesi sebagai wartawan ini mengungkapkan, laporan Reporters Without Borders mencatat indeks kebebasan pers di Indonesia tahun ini berada pada angka 37,4 poin, menempatkan Indonesia pada posisi 113 dari 180 negara yang disurvei. 

Masih kalah dibandingkan Timor Leste yang berada di peringkat 71 dengan indeks 29,11 poin. Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, kasus kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2020 mencapai 117 kasus, meningkat 30 persen dari tahun sebelumnya. Sekaligus merupakan yang tertinggi sejak periode pasca reformasi.

"Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 berada di angka 74,92, sedikit meningkat dari tahun 2019 di angka 72,39. Data BPS juga menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia selama kurun waktu antara tahun 2009 hingga 2020 telah mengalami pasang surut, yang mengindikasikan bahwa demokrasi kita saat ini belum berada pada level kemapanan," ungkap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, sebagai data pembanding, rilis yang dipublikasikan The Economist Intelligence Unit (EIU) menempatkan Indeks Demokrasi Indonesia pada peringkat ke-64 dunia, dengan skor 6,3. Meskipun dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun 2019, namun skor tersebut menurun dari skor sebelumnya, yaitu 6,48. Masih menurut catatan EIU, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 tersebut merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir.

"Keberadaan pers yang merdeka dan independen adalah keniscayaan bagi tegaknya demokrasi. Media massa, baik sebagai institusi publik maupun sebagai institusi sosial, mempunyai peran yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah peradaban dan kehidupan ketatanegaraan, media massa tidak saja turut memberi warna, tetapi juga menjadi salah satu elemen penting penopang demokrasi," tandas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menjelaskan, setiap karya jurnalistik yang dihasilkan harus selalu berdampak pada dimensi keberpihakan dan pertanggungjawaban terhadap kepentingan publik. Dengan jangkauan dan tingkat aksesibilitas yang luas, media massa adalah mitra strategis pemerintah dalam menyebarluaskan informasi, baik dalam rangka sosialisasi program-program pembangunan, diseminasi berbagai kebijakan publik, maupun dalam upaya mendorong tumbuhnya partisipasi publik.

"Apalagi dengan mempertimbangkan realita bahwa 270 juta penduduk Indonesia hidup tersebar di negara kepulauan, dengan tingkat akses informasi yang terbatas, dan tingkat literasi informasi yang beragam, maka negara membutuhkan pers sebagai partner pemerintah dalam mengedukasi sekaligus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, peran strategis pers tidak hanya dalam kerangka membangun literasi publik terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah, namun juga dalam mendorong terbangunnya opini publik yang bersifat suportif, sebagai sumberdaya non-material yang sangat berguna dalam implementasi pembangunan. Terlebih di era kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan sedemikian pesat, arus informasi begitu deras menjejali ruang publik melalui berbagai platform digital.

"Dalam konteks ini, masyarakat perlu memahami mengenai berbagai jenis informasi yang 'tidak sehat', baik yang berupa mis-informasi (penyebaran informasi yang salah atau tidak akurat), dis-informasi (penyebaran informasi yang salah untuk tujuan tidak baik), serta mal-informasi (penyalahgunaan informasi yang benar tetapi untuk tujuan tidak baik, misalnya menghasut atau memprovokasi)," pungkas Bamsoet.

 
(*) MM

KRYD Dan Razia Penyakit Masyarakat Serta Peredaran Miras Menjadi Target Prioritas Polsek Toili

SULTENG, MM - Polsek Toili mengamankan seorang pemuda berinisial BD alias U (28) warga Desa Mansahang, Kecamatan Toili, lantaran meneguk miras di pinggir jalan, Sabtu malam (12/6/2021). 

"Barang bukti yang diamankan setengah teko serta dua kantong isi miras cap tikus," ungkap Kapolsek Toili AKP Candra.

 
Petugas juga mengamankan sepeda motor pemuda tersebut lantaran tidak memasang TNKB dan menggunakan knalpot racing.

 
Selain itu, petugas juga merazia dua rumah warga di Desa Slametharjo dan Argakecana, Kecamatan Moilong, karena disinyalir menjual miras jenis cap tikus.

 
"Dari kedua rumah ini dianakan satu kantong isi cap tikus dan jeriken bekas miras cap tikus," beber AKP Candra.

Tak hanya itu saja, dari KRYD dan razia tersebut, petugas membubarkan sekelompok pemuda tengah berkumpul tanpa tujuan yang jelas.

 
"Dari sekelompok pemuda ini diamankan dua unit motor berknalpot bising," tutur AKP Candra.

 
"Pemuda serta barang bukti miras dan motor knalpot bising diamankam di Mapolsek Toili," tutup AKP Candra.

(Rmt) MM

Penangkapan Ketua KNPB-OPM, Kasatgas Nemangkawi : "Dia Pendukung Teroris OPM Dengan Selalu Sebar Berita Hoax!"

PAPUA, MM - Penangkapan terhadap EKM Ketua KNPB-OPM wilayah Merauke yang juga pemilik akun Facebook Emanuel Metemko mengungkap fakta bahwa EKM sering berkomunikasi dengan Veronica Koman yang menjadi DPO sebagai tersangka dugaan provokasi dan penyebaran informasi bohong insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur,(12/06/2021). 

 
"Yang bersangkutan aktif komunikasi dengan DPO Veronica Koman, yang menanyakan ada kejadian apa saja di Merauke" kata Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes M. Iqbal Alqudusy dalam keterangannya, pada Jumat (11/6).

"Kedua nama diatas adalah pendukung kelompok teroris OPM, yang sama-sama selalu menyebar berita bohong atau hoaks, provokasi, kebencian antar pribadi maupun kelompok masyarakat,"tandasnya.

Disampaikan Iqbal, "Hal ini diketahui dari hasil penggeledahan terhadap isi ponsel milik EKM dan didapati chat melalui media sosial ada percakapan dengan Veronica Koman, salah satunya percakapan dimana Veronica menanyakan kebenaran dari 13 pelaku yang ditangkap karena dugaan makar. Dijawab oleh EKM hanya 6 orang yang diduga," ungkapnya

Diungkapkannya lebih lanjut,"Dari informasi yang didapat, kemudian oleh Veronica Koman dikait-kaitkan dengan pemerintah ataupun keberadaan aparat, dalam narasi negatif, berita bohong dan dijadikan isu miring, selanjut disebar melalui medsos," imbuhnya.

"Sebelumnya," kata Iqbal,"Pihak kepolisian juga telah menangkap VY juru bicara KNPB-OPM yang menjadi buronan Polisi sejak lama dengan berbagai catatan kriminal salah satunya kasus demo Agustus 2019 dan kasus rasisme."

"VY yang pada Minggu (09/05/21) lalu,"terang Iqbal, "Ternyata juga memiliki kaitan dengan Veronica Koman yang juga menjadi salah satu provokator kerusuhan Papua pada tahun 2019 itu... selain sebagai penyuplai data untuk Veronica Koman, VY dan Veronica Koman juga bekerjasama menyebar berita bohong terkait isu Papua," pungkas Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes M. Iqbal Alqudusy.

(Red) MM

Pastikan Kondisi Pasukan Dan Alutsista, Pangkogabwilhan III Gelar Apel Pasukan Satgas Operasi TNI di Wilayah Papua Barat

PAPUA BARAT, MM - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Agus Rohman, S.I.P., M.I.P., memimpin Apel Gelar Pasukan Satuan Tugas Operasi TNI wilayah Sorong di Dermaga Koarmada III Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis (10/6/2021.

 
Gelar Pasukan Kogabwilhan III ini juga dihadiri Pangkoarmada III Laksda TNI Dadi Hartanto, M.Tr.(Han)., Komandan Korem 181/PVT Brigjen TNI Indra Heri, Komandan Lantamal XIV Sorong Brigjen TNI (Mar) Markos, S.E., Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI (Mar) Edi Juardi, sejumlah pejabat utama Kogabwilhan III, pejabat TNI lainnya.

Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Agus Rohman, S.I.P., M.I.P., dalam amanatnya mengatakan Apel Gelar Pasukan Satgas Operasi TNI ini merupakan wujud kesiapan operasi wilayah Sorong dalam melaksanakan tugas operasi, sekaligus sarana konsolidasi dan memastikan kondisi pasukan beserta Alutsista yang digunakan maupun kelengkapan perorangan dalam keadaan siap dan baik.

“Saya yakin prajurit yang ada di hadapan saya saat ini, khususnya dari Koarmada III, Lantamal XIV Sorong, Satgas Marinir, Satgas Pamputer, Subkolakops Rem 181/Praja Vira Tama, Yonif RK 762/Vira Yudha Sakti, Yon Zipur 20/Pawbili Pelle Alang, Pasukan Khusus TNI yang terdiri dari Marinir, Kopaska, Taipur merupakan ujung tombak operasi gabungan, khususnya di wilayah Papua Barat mampu menjalankan tugas dengan baik diikuti rasa tanggung jawab yang tinggi,” tegasnya.

 
Dalam gelar pasukan tersebut terdiri dari Koarmada III, Lantamal XIV Sorong, Pasmar 3, Korem 181/PVT (gabungan Yonif RK 762/VYS dan Yon Zipur 20/PPA, Pasukan Khusus (Sat-81 Gultor, Taifib Marinir, dan Kopaska Koarmada III).

 
Sementara itu, sejumlah Alutsista yang tergelar antara lain KRI Tatihu-853, KRI Layaran-854, KRI Madidihang-855, dan KRI Albakora-867. Selain itu juga digelar sujumlah kendaraan tempur Marinir yakni tank amfibi PT 76, Ranpur Pendarat Amfibi BTR, Roket Multilaras atau RM 70 Grad, Meriam Howitzer 105 MM, Sea Rider. Rantis   Yonif RK 762/VYS dan Yon Zipur 20/PPA antara lain Rantis Serbu P6 ATAV dan Ranpur Anoa.

Bertindak selaku Komandan Gelar Pasukan adalah Letkol Laut (P) Mohammad Macri Mokoagow, M.Tr. Hanla yang sehari-harinya menjabat Komandan Satkopaska Koarmada III.

(Red) MM

Serbuan Vaksinasi di Grand Ballroom Sudirman, Bandung Menjadi Sorotan Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BNPB

BANDUNG, MM - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dan Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., melaksanakan peninjauan Serbuan Vaksinasi di Grand Ballroom Sudirman, Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/6/2021). 

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh belahan dunia sejak akhir tahun 2019, hingga saat ini belum juga berakhir dan sejak awal Maret 2020 dinyatakan terkonfirmasi di Indonesia.

 
Sejak kemunculan wabah Covid-19 di Indonesia, TNI terus bergerak untuk membantu Pemerintah, yang diawali dengan penjemputan WNI ke Wuhan - Tiongkok. TNI dengan cepat menyiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan rumah sakit darurat khusus Covid-19 beserta tenaga kesehatannya.

 
TNI juga membantu mendistribusikan alat kesehatan ke berbagai Provinsi dan hingga kini masih terus melaksanakan penegakan disiplin Protokol Kesehatan melalui PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro.

  
Hari ini sebanyak 5.000 orang mendapatkan vaksinasi yang berasal dari area kota Bandung dan sekitarnya. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini mendapat antusiasme masyarakat.

 
Diharapkan melalui serbuan vaksinasi ini dapat mempercepat pencapaian immunity from disease, sehingga program Pemerintah ke depan dapat terwujud dengan cepat dan baik, menuju Indonesia sehat Bebas Covid-19.

  
Adapun vaksinator yang bertugas, terdiri dari 80 vaksinator TNI AD, 20 vaksinator TNI AU dan 80 vaksinator dari Polri dengan total 180 vaksinator.

  
Saat peninjauan, Panglima TNI juga berdialog dengan masyarakat yang melaksanakan vaksin. “Bapak-Ibu, yang telah melaksanakan Vaksin, harus tetap melaksanakan disiplin Protokol Kesehatan, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Karena itulah senjata yang paling ampuh untuk, memutus mata rantai penyebaran virus yang mematikan ini,” tegas Panglima TNI.

  
“Dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan, berarti kita peduli terhadap diri kita, keluarga, dan lingkungan sekitar,” pungkas Panglima TNI.

(Nurjannah) MM

Label Teroris KKB Papua, Kepala BNPT : "Sesuai Dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme"

JAKARTA, MM - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia Komjen Pol Boy Rafli Amar kembali menegaskan label Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok Teroris.

Hal ini disampaikan Boy saat melakukan kunjungan kerja di Timika, Rabu (9/6/2021).

Ia mengatakan, sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme, ada pendekatan yang sifatnya pendekatan lunak (Soft Approach), ada pendekatan yang sifatnya perang melawan terorisme (Hard Approach) yakni menegakan hukum.

 

"Karena terorisme itukan identik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan berarti yang bisa menimbulkan efek ketidaknyamanan, ketakutan yang luas kepada masyarakat,” kata Boy Rafli,"Untuk itu, perlu adanya pendekatan pendekatan lunak yang harus dipromosikan kepada masyarakat."

"Pendekatan lunak itu,"kata Boy, "Pendekatan sinergi di dalam penanggulangan terorisme yang berorientasi antara lain, membangun karakter-karakter bangsa."

“Karakter yang cinta damai, karakter yang toleransi, karakter yang menghargai perbedaan sebagaimana nilai- nilai tersebut terkandung didalam ideologi negara kita, negara pancasila,” sambungnya.

"Saya yakin kita semua sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, karena salah satu dari tujuan nasional kita itu adalah turut serta mewujudkan perdamaian dunia,” ungkapnya.

"Jadi kita semua mempromosikan ke arah sana (Soft Approach), ini tentu berlaku untuk seluruh negara Republik Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Program – program ini yang harus kita ajak kepada seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Saat ditanya apakah KKB memiliki tujuan mengganggu agenda besar di Papua, yakni PON XX, Boy Rafli mengatakan,"Jika dipelajari dari motif teroris antara lain adalah memiliki motif ideologi, politik, gangguan keamanan, ingin mengganggu masyarakat, ingin masyarakat itu tidak boleh hidup dengan tenteram,"katanya.

Lanjut Boy,"Jadi kalau itu faktanya ternyata ada... berarti itu adalah pihak-pihak yang layak diduga melakukan upaya upaya terorisme... Jadi kita lihat dari aspek hukum semuanya,” tandas Kepala BNPT.

"Intinya kita semua ingin mewujudkan kedamaian, mewujudkan sebuah kondisi yang kondusif, agar proses kegiatan masyarakat, pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik dan berdampak pada lahirnya kesejahteraan bagi masyarakat kita,” pungkas Boy Rafli Amar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

(**) MM

Gelar Musrenbang, Kapolri : "Mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"

JAKARTA, MM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

 
Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri dilakukan secara offline maupun online alias virtual dengan total peserta 1.136 orang.

 
Dalam arahannya, Kapolri menekankan bahwa,"Musrenbang menjadi momentum yang tepat bagi Polri untuk melakukan konsolidasi guna memantapkan arah pembangunan Polri serta mendukung program pembangunan nasional dalam upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,"kata Kapolri.

 
“Pemerintah telah menyelenggarakan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang merupakan mekanisme perencanaan untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan (bottom up planning) dengan apa yang diprogram oleh pemerintah (top down planning),” imbuhnya.

"Perencanaan," sambung Kapolri,"Ibarat sebuah koki dalam memasak masakan yang enak sebelum disajikan untuk memuaskan pelanggan," 

"Untuk itu, melalui Musrenbang ini,saya berharap menghasilkan berbagai macam saran dan masukan yang membangun guna dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan arah pembangunan Polri serta dalam kerangka membantu upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah," ungkapnya.

 
Kapolri juga menekankan bahwa fokus utama rencana kerja pemerintah tahun 2022 ialah pengendalian Covid-19 dengan mempercepat vaksinansi menuju herd immunity yang dibarengi dengan reformasi sistem kesehatan dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.

 
“Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama bagi Indonesia mulai lepas dari tekanan pandemi Covid dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi,” ungkap mantan Kabareskrim Polri itu.

Disisi lain, Kapolri mengingatkan kepada jajarannya bahwa transformasi menuju Polri yang Presisi merupakan program yang berkesinambungan, tidak terbatas hanya 100 hari program kerja saja melainkan hingga Program Kerja Strategis (PKS) tahap II dan tahap III.

 
"Hingga sejauh ini, dalam kerangka road map transformasi, Polri berhasil mendapat 86,5 persen kepercayaan masyarakat, sementara 82,3 persen kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri berdasarkan survei Alvara. Disamping itu, Polri telah mendapat 139 penghargaan zona integritas dalam lima tahun ke belakang,"pungkasnya.

(Red) MM