Ajak Siswa-Siswi Perangi Narkotika, Kapolres Simalungun : Merusak Kesehatan Dan Meruntuhkan Karir Serta Masa Depan

SUMUT, MM – Menjadi Narasumber dalam acara Musika (Musik Anti Narkotila) Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., mengajak seluruh Siswa dan siswi SMA, SMK Se-Kabupaten Simalungun untuk bersama-sama memerangi Narkotika.(20/11/2023).

Program unik dan inspiratif yang menggabungkan musik dengan edukasi anti narkotika, MUSTIKA (Musik Anti Narkotika), telah secara resmi dibuka pada hari Senin, 20 November 2023. Acara ini diselenggarakan di Gedung Kesenian SMK Negeri Seni dan Budaya Raya, Jalan Rajamin Purba, No.31 Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun, pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai.

Dalam sambutannya, Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, menyerukan agar generasi Z, yang merupakan aset masa depan bangsa, untuk aktif berperan dalam upaya memerangi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan mereka sendiri.

"Generasi Z memiliki potensi yang besar untuk menjadi agent of change, agent perubahan yang positif. Kalian yang terbiasa dengan kemajuan teknologi dan media sosial, bisa menggunakan pengaruh tersebut untuk menginspirasi teman-teman sebaya dan komunitas di sekitar. Gunakan musik, seni, dan media yang kalian miliki untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan mencegah penyalahgunaan narkoba," ujar beliau.

Beliau juga mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini sangat kompleks, terutama dengan maraknya peredaran narkoba yang semakin canggih dan sulit terdeteksi. Karena itu, kerjasama antara pihak kepolisian, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan.

"Penyalahgunaan narkoba telah menjadi musuh bagi masa depan generasi muda kita. Dengan MUSTIKA, kita harap dapat menyelamatkan lebih banyak jiwa melalui pendekatan yang lebih kreatif dan menarik," ujar Kapolres AKBP Ronald F.C Sipayung dalam sambutannya.

"Penyalahgunaan narkoba bukan hanya merusak kesehatan, tetapi juga bisa meruntuhkan karir dan masa depan kalian. Oleh karena itu, ajakan untuk hidup sehat tanpa narkoba harus terus digaungkan. Kami dari kepolisian siap mendukung inisiatif dan kreativitas dari generasi muda untuk ikut serta dalam kampanye anti narkoba ini," tambah AKBP Ronald.

"Mari kita tunjukkan bahwa musik dan seni bisa menjadi alat yang ampuh untuk berbagi kebahagiaan dan juga berjuang melawan narkoba. Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan negara."Pungkas Kapolres Simalungun.

Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., beserta Pejabat Utama (PJU) Polres Simalungun turut serta dalam pembukaan acara ini, menandakan pentingnya program ini bagi pemberantasan narkoba di kalangan generasi muda.

Acara pembukaan MUSTIKA dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk Kaban Kesbang Linmas Pemkab Simalungun Arifin Nainggolan, Ketua MPI Simalungun Frans Novendy Saragih, M.Si., dan perwakilan BNNK Simalungun, Penyuluh narkoba ahli-I Erianson Saragih. Turut hadir pula kepala sekolah dan guru dari berbagai institusi pendidikan di Simalungun, seperti SMKN N 1 Raya yang diwakili oleh Mula Simanjuntak, dan SMK N Pertanian yang diwakili oleh Roserman Purba.

Pembukaan MUSTIKA menjadi wadah penting untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada generasi milenial. Dengan melibatkan musik, sebuah media yang dekat dengan jiwa muda, program ini diharapkan dapat lebih efektif menyampaikan pesannya.

Acara ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, tentang risiko dan dampak negatif narkoba. MUSTIKA menjadi salah satu langkah konkret dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan mempromosikan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat.

(Hari) MM

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama FKPPAL, Ketua MPR RI Bamsoet Tekankan Pentingnya Netralitas TNI Dalam Pemilu

JAKARTA, MM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya setiap personil TNI untuk menjaga netralitas sebagai amanat reformasi, dalam menghadapi tahun politik Pemilu 2024 yang semakin menghangat. Seluruh keluarga personil TNI juga wajib menjaga kondusivitas bangsa, agar jangan sampai Pemilu 2024 berujung dengan perpecahan.

Sebagai warga kehormatan TNI AL dan juga penerima Brevet Baret Ungu Korps Marinir TNI AL serta Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam TNI AL dan Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI-AU, Bamsoet mengapresiasi kontribusi personil TNI AL, khususnya Korps Marinir dengan julukan "Hantu Laut" Baret Ungu, yang selalu berhasil meredakan kerusuhan dan menenangkan massa demonstrasi di penghujung aksi. Tanpa pukulan, tanpa tendangan, massa rusuh bisa bubar, dengan melakukan pendekatan yang humanis dan persuasif untuk menciptakan kondusivitas.

"Kita tentu berharap jangan sampai sebelum maupun sesudah penyelengggaraan Pemilu 2024 terjadi demonstrasi besar-besaran yang berpotensi rusuh. Hak masyarakat untuk menyatakan pendapat memang diatur dalam konstitusi maupun undang-undang, namun pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan kerugian apalagi permusuhan. Jika sampai ada potensi rusuh, saya yakin dan percaya keluarga besar TNI AL diminta atau tidak diminta, pasti siap membantu aparat kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama DPP Forum Komunikasi Putra Putri Angkatan Laut (DPP FKPPAL), di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Minggu (19/11/23).

Turut hadir antara lain, KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut Mayjen TNI (Mar) Markos, Ketua Umum DPP FKPPAL Ariadi Kusumadi, dan Ketua Panitia/Ketua DPD FKPPAL Jakarta Metro Tommy Hutapea.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain dengan FKPPAL, MPR RI juga telah bekerjasama menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI maupun penerimaan aspirasi dengan keluarga besar TNI lainnya. Antara lain dengan Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD), Perhimpunan Putra dan Putri TNI Angkatan Udara (P3AU), serta Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI).

"Dalam berbagai kesempatan tersebut, saya senantiasa mengajak kepada keluarga besar TNI untuk menjaga dan menghormati konstitusi yang ada pada saat ini. Tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh sehingga berpotensi memecah belah bangsa. Kendati banyak pihak menilai konstitusi yang ada saat ini telah mengalami banyak perubahan bahkan jauh dari pemikiran para Bapak pendiri bangsa, namun pada hakikatnya, konstitusi yang ada pada saat ini merupakan cerminan perjalanan sejarah bangsa. Dalam setiap perubahannya, sudah dilakukan secara konstitusional. Apabila dirasa masih ada kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan secara menyeluruh atau kembali ke UUD 1945 sebelum amandanen pasca reformasi, ada mekanisme konstitusional yang tersedia dalam konstitusi kita, yaitu mekanisme amandemen," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengingatkan bahwa kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar, telah menempatkan Indonesia pada pusaran kepentingan global. Pada saat yang bersamaan, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, patriotisme dan nasionalisme tidak lagi dimaknai secara sempit.

Di tengah modernitas zaman yang ditandai lompatan kemajuan teknologi dan derasnya arus peradaban, tantangan yang dihadapi dapat mewujud pada beragam paradigma. Misalnya pada degradasi moral generasi muda bangsa, maraknya perilaku koruptif, masih adanya ketimpangan sosial-ekonomi, tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal, serta terpinggirkannya ideologi bangsa.

"Ditengah kemajuan teknologi, dunia saat ini juga sudah memasuki era Internet of Military Things/Internet of Battle-field Things, dimana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Sekaligus meningkatkan fungsi perangkat militer menjadi lebih efektif dan optimal. Sebagaimana terlihat dalam perang Rusia - Ukraina, maupun perang Hamas - Israel," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur serta Dosen Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI (UNHAN) ini menambahkan, Internet of Military Things juga menunjukan bahwa dunia semakin larut menghadapi perang Generasi V (G-V) Siber dengan center of gravity pada Data dan Informasi. Setelah sebelumnya dunia mengalami perang G-I, yang dilakukan dengan Padat Manusia, G-II Manuver dan Tembakan, G-III Padat Teknologi, dan G-IV Asimetris. Pada G-1 hingga G-III, sasarannya pada sektor Militer, Fisik, dan Ekonomi. Pada G-IV sasarannya sektor politik. Sedangkan G-V pada sosial dan ideologi.

"Menghadapi G-V, Singapura, Jerman, dan Tiongkok merupakan contoh negara yang telah membentuk Angkatan Siber sebagai matra tersendiri. Pasukan Siber Tiongkok diprediksi yang terbesar di dunia, mencapai 145 ribu personil. Indonesia tak boleh ketinggalan. Karenanya, pembuatan Angkatan Ke-IV, Angkatan Siber (AS) sebagaimana diusulkan Lemhannas RI, menjadi keniscayaan. Sehingga bisa memperkuat Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara AU)," pungkas Bamsoet. 

 

(*) MM

Menjadi Narsum di Kuliah Umum Unand, Mahfud MD : Pemilu Harus Bermartabat, Jika Ada Yang Curang, Viralkan Saja!

SUMBAR, MM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD jadi pembicara dalam kegiatan kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, Kamis (16/11/2023).

Sebelum menyampaikan materi soal Kepemiluan, Mahfud menegaskan, dirinya hadir sebagai Menko Polhukam. Bukan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Sehingga, tak akan ada kampanye Pilpres 2024, karena kuliah umum ini bukan politik praktis.

“Kuliah umum saya ini adalah reguler dan rutin, bukan kuliah politik praktis. Di sini, tak ada kampanye untuk Pemilu 2024,” tegas Mahfud MD

Dikatakan, materi kuliah umum tentang kepemiluan penting disampaikan kepada publik, khususnya kalangan mahasiswa. Agar Pemilu berjalan demokratis dan bermartabat.

Dikatakan Mahfud, butuh penegakkan hukum yang tegas untuk menciptakan Pemilu demokratis di 2024.

Diingatkan Mahfud, Indonesia pernah menyelenggarakan Pemilu yang paling demokratis di tahun 1955. Pemilu tahun ini bisa menjadi contoh. “Pemilu Demokratis bisa tercipta jika aturan hukum, etika, dan norma diikuti,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Di hadapan civitas akademika Unand, Mahfud juga mencontohkan tokoh-tokoh besar asal Ranah Minang yang berjasa atas berdirinya Indonesia. Di antaranya Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, Syafruddin Prawiranegara, Sutan Syahrir, Tan Malaka, dan Mohammad Yamin.

Sejalan dengan itu, kata Mahfud, dalam memilih calon pemimpin dan wakil rakyat, publik boleh memilih karena ikatan primordialisme. Yakni kesamaan nilai, budaya, etnik, sosial, bahkan ikatan agama. Karena dengan memilih berdasarkan ikatan primordialisme itu, kata Mahfud, rakyat dapat menitipkan aspirasi yang sesuai dengan prinsip dan nilai yang mereka anut.

“Karena kesamaan agama, suku, profesi itu boleh. Memilih itu untuk mencapai apa yang diiinginkan bersama,” ujar Menteri Pertahanan era Presiden KH. Abdurahman Wahid alias Gus Dur ini.

Namun, Mahfud menekankan, jangan menjadikan agama dan unsur primordial sebagai bahan politik identitas. Apalagi politik identitas untuk menjatuhkan calon atau kandidat lain.

Mahfud juga mengajak, publik ramai-ramai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024. Ia tidak ingin pemilih, terutama pemilih cerdas, seperti mahasiswa, apatis dan golput. Sebab, jika pemilih rasional tak mencoblos, bisa jadi yang menang adalah pemimpin yang track recordnya buruk.

Apalagi pemilih usia muda terbilang cukup besar pada Pemilu 2024 yakni 115,6 juta orang. Artinya satu suara anak muda sangat penting dan dapat menentukan arah nasib bangsa. Memang, lanjut Mahfud, sulit mencari calon pemimpin yang sempurna. Sebab, dia menjamin tidak ada calon pemimpin yang sempurna di segala bidang.

“Jangan golput dengan beralasan muak melihat proses Pemilu ini, karena melihat kondisi politik di tingkat elite,” ingatnya.

Soal pengawasan Pemilu, Mahfud mengajak mahasiswa ikut memantau jalannya proses demokrasi lima tahunan nanti. Bila ada melihat kecurangan jangan menutup mata, ssgera laporkan. Jika perlu, viralkan di berbagai platform media sosial.

“Pemilu ini pesta demokrasi, sehingga harus dilakukan secara netral dan bermartabat. Jika ada yang curang, viralkan saja,” ajaknya.

Rektor Unand Yuliandri menyampaikan, kehadiran Mahfud MD pada kuliah umum kali ini, upaya mengajak mahasiswa ikut berpartisipasi menciptakan Pemilu yang damai dan bermartabat.

“Bertemu dan berbincang langsung dengan Mahfud MD merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik. Beliau adalah ahli hukum di Indonesia, banyak ilmu yang bisa didapatkan oleh mahasiswa dari kuliah umum ini,” harap Yuliandri.

 

(Tuti) MM

Panglima TNI Berikan Penghargaan Pada Personel Satgas Pamtas RI-Malaysia Atas Keberhasilan Menjalankan Tugas

JAKARTA, MM - Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para prajurit berprestasi. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. memberikan penghargaan kepada personel Satgas Pamtas RI-Malaysia atas keberhasilan menjalankan tugas di daerah penugasan. Acara berlangsung di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada hari Senin (13/11/2023).

Pangdam Xll/Tpr, Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., turut pula hadir pada acara pemberian penghargaan tersebut, yang mana pemberian penghargaan diberikan kepada perwakilan prajurit Pamtas di wilayah Kalbar diantarannya, Mayor Arm Andreas Prabowo Putro, S.I.Pem, M.I.P, M. Han selaku Dansatgas Yonarmed 16/TK dan Serda Yohanes Tommi dan kepada Yonarmed 10/Bradjamusti/1/1 Kostrad, Mayor Arm Ady Kurniawan, M.Han. selaku Dansatgas dan Kapten Arm Panji Silvanus, S.T.Han. selaku Danraima Pokko Raima Yonarmed 10/Bradjamusti/1/1 Kostrad.

Prajurit berprestasi ini merupakan prajurit yang sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-Malaysia telah berhasil menggagalkan penyelundupan Narkotika dan obatan-obatan terlarang, sebelumnya para prajurit di kedua Satuan Pamtas tersebut juga telah menerima penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat.

Dalam amanatnya Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para prajurit yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh semangat didalam penugasan operasi dalam negeri.

Keberhasilan yang diraih bukan hanya mencerminkan keunggulan individu, tetapi juga hasil dari kerjasama tim yang dibangun dalam satuan serta dedikasi yang tinggi kepada tugas yang diberikan," jelas Panglima TNI.

"Kepada para prajurit jangan cepat puas dengan segenap prestasi dan penghargaan yang telah diraih, namun justru menjadi pendorong bagi diri sendiri maupun bagi kita semua untuk terus berusaha bekerja lebih keras dalam memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara," harap Panglima TNI. 

 

(Yoni) MM

Miskin Anggaran, Pemkab Bekasi Dibawah Kepemimpinan PJ Bupati Dani Ramdan Tak Mampu Bayar Intensif Guru TPQ-TPA

KABUPATEN BEKASI, MM - Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bekasi Dapil III dari Partai PKS, H. Muhammad Nuh, Lc. kembali menggelar Reses ke II untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihannya.

 

Acara tersebut dihadiri oleh 150 warga Kabupaten Bekasi yang didominasi oleh para guru TPQ - TPA yang tergabung dalam organisasi keagamaan Islam Forum Komunikasi Pendidikan Al Qur'an FKPQ Kabupaten Bekasi yang diketuai oleh Ustadz Mustagfirin MF.S.Pd.I MM

Hadir sebagai Narasumber  perwakilan dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Hj.Nur Sa'adah.dan Waryanto dari Dinas Pariwisata Pemkab Bekasi. Kegiatan berlangsung di Rumah Makan. Caping Resto, Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (11/11/2023) pagi.

Dalam penyampaiannya Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bekasi Dapil III dari Partai PKS mengatakan bahwa, "Pertemuan kali ini saya ingin mengangkat Isu "Para Guru TPQ-TPA Penguatan", bahwa mereka termasuk komunitas masyarakat yang perlu di support. Peran mereka cukup besar, karena merekalah yang menemani anak anak kita dari kecil, menemani tempat bicara, sehingga tanpa di sadari mereka menjadi jiwa yang sehat,"ujar M. Nuh.

 

Sementara Kabag Kesra Kabupaten Bekasi, Hj Nur Sa'adah menyampaikan bahwa,"Ada 13.000 penerima jasa layanan masyarakat di kabupaten Bekasi yang terdiri dari Imam Marbot, Guru Majlis ta'lim, Amil Jenazah, guru guru madrasah dan guru guru di Pontren .Semua data penerima tersebut yang memverval adalah kementerian Agama bersama Ormit nya," ucapnya.

 

Sedangkan perwakilan dari Pejabat Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Waryanto menyampaikan," Dinas Pariwisata dapat memfasilitasi masyarakat Kabupaten Bekasi untuk pengembangan Usaha Mandiri seperti membuka tempat penjualan makanan ciri khas Bekasi dan BASCOL alias Bakso Colok," katanya.

 

Pemkab Bekasi Tidak Sanggup Bayar Intensif Jasa Layanan Para Guru TPQ-TPA

Disaat Sesi Interaktif para peserta Reses yang hadir menyampaikan keluhan dan aspirasinya bahwa anggota Lembaga TPQ di Kabupaten Bekasi yang tergabung di dalam FKPQ dimana ada 896 Lembaga TPQ dan 3656 guru-guru serta 102.000 santri TPQ Se Kabupaten Bekasi belum secara maksimal terakomodir oleh Pemkab Bekasi dalam menerima intensif jasa pelayanan di karenakan tidak ada anggaran.

 

"Kuwota guru TPQ  yang baru menerima insentif jasa layanan masyarakat di FKPQ hanya 553 guru TPQ jadi masih ada sejumlah tiga ribu lebih  yang belum menerima insentif jasa layanan masyarakat dari Pemkab Bekasi," ungkap salah satu peserta Reses dari FKPQ.

 

Kabag Kesra Kabupaten Bekasi, membenarkan dalam paparannya terkait persoalan tersebut serta mengungkapkan tentang tidak adanya anggaran di Pemkab Bekasi pada Tahun Anggaran 2023 dalam mengadopsi kebutuhan para guru-guru untuk menerima intensif jasa layanan. Dirinya juga meyakini bahwa pada Tahun Anggaran 2024 pun masih tetap sama.

"Keterbatasan anggaran Pemkab Bekasi di Tahun Anggaran 2023 dalam pemberian insentif  jasa layanan masyarakat Kabupaten Bekasi. Di tahun 2024 kemungkinan jumlah yang dapat insentif jasa layanan masyarakat masih sama seperti di tahun 2023," pungkas Hj Nur Sa'adah.

(Joggie) MM

Dirikan Law Firm BS And Partner. Advocate, Curator, And Legal Consultant, Bambang Soesatyo Pastikan Memberikan Bantuan Hukum Gratis Bagi Warga Tak Mampu

JAKARTA, MM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur dan Universitas Pertahanan (UNHAN) Bambang Soesatyo bersama beberapa koleganya mendirikan "Law Firm BS and Partner. Advocate, Curator, and Legal Consultant". Kantor pelayanan hukum untuk korporasi dan bantuan hukum untuk masyarakat para pencari keadilan. Diisi lima guru besar/profesor hukum, serta para purnawirawan jenderal polisi, mantan jaksa, mantan pemeriksa keuangan negara, hingga mantan hakim, bankir, dan para ahli asuransi.

Sehari-hari kantor Law Firm ini akan dipimpin oleh salah satu pendiri Law Firm BS and Partner, Umbu Rudi Kabunang yang juga Ketua DPD Kongres Advokad Indonesia (KAI) DKI Jakarta. Sementara, Bamsoet karena posisinya masih terikat sumpah jabatan sebagai Ketua MPR RI dan anggota Komisi III DPR RI, di dalam law firm ini Bamsoet bersama Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dan Anggota DPR RI Robert Kardinal berada di posisi senior partner (non aktif).

"Walaupun baru diluncurkan, Law Firm BS and Partner sudah memiliki beberapa klien korporasi nasional. Selain membantu pencari keadilan dari sektor korporasi, Law Firm BS and Partner juga saya dorong harus banyak terlibat dalam aktifitas pro bono (gratis) bagi warga 62 yang tidak mampu dan juga legal aid (bantuan hukum) bagi pencari keadilian yang dikriminalisasikan. Sebagai implementasi amanah UU No.18/2003 tentang advokat yang mengamanahkan bahwa setiap advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu," ujar Bamsoet dalam launching Law Firm BS and Partner, di D'Javu Lounge, Black Stone Garage Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (8/1120/23).

Para partner di Law Firm BS and Partner antara lain, Presiden KAI Tjoetjoe Sandjajaj Hernanto, Wakil Presiden KAI Umar Husein, Wakil Presiden KAI Aldwin Rahadian, Mantan Sekretaris Kepaniteraan dan Direktur di Mahkamah Agung Anton Suyatno, Mantan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Irjen Pol (purn) Suhaidi Husein, serta Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur sekaligus Ahli Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Penanaman Modal Prof. Faisal Santiago.

Ada juga Dosen Pascasarjana Hukum Universitas Borobudur sekaligus Ahli Hukum Pertambangan Ahmad Redi, Mantan Kepala Badan Keahlian Dewan DPR RI sekaligus pakar Hukum Tata Negara Johnson Rajagukguk, Ahli Hukum Tata Negara Laksanto Utomo, Ahli Hukum Tata Negara Taufiqurrohman Syahuri, Ahli Hukum Pidana Eka Martiana Wulansari, Partnership Mangement Team Member Lecturer FHISIP Universitas Terbuka Sri Wahyu Kridasakti, dan Pakar Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Terbuka Sofjan Arifin serta beberapa ahli hukum dari UNPAD.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Law Firm BS and Partner siap menyelesaikan berbagai masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Fokus Law Firm BS and Partner adalah agar para pencari keadilan bisa mendapatkan haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Dalam menyambut Pemilu 2024, Law Firm BS and Partner juga akan memberikan konsultasi hukum dalam menghadapi sangketa pemilu dan pilkada kepada para Calon Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta para calon Kepala Daerah dari mulai Gubernur, Walikota, dan Bupati. Sehingga mereka bisa melakukan kampanye secara tepat, tidak salah langkah, dan tidak dikalahkan karena berbagai kecurangan. Karena selain tidak berbuat curang, para calon yang maju dalam pemilihan juga harus mampu menghindari kecurangan yang dilakukan pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, Law Firm BS and Partner secara bertahap juga akan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam memberikan pelayanan hukumnya. Mengingat kemajuan teknologi telah menghadirkan era disrupsi yang juga merasuk dalam bidang hukum.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat, artificial intelligence yang disebut Lawgeex diadu dengan kemampuan beberapa advokat berpengalaman. Hasilnya, ketika dihadapkan pada 30 masalah hukum yang sama, rata-rata para advokat mampu menganalisa dan mengevaluasi persoalan hukum tersebut dengan tingkat akurasi 85 persen dengan waktu rata-rata 92 menit. Sedangkan Lawgeex memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih baik mencapai 94 persen dengan waktu rata-rata yang jauh lebih cepat, 26 detik.

"Fenomena tersebut mengisyaratkan advokat harus memiliki literasi teknologi, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan dan dinamika zaman. Di sisi lain, advokat juga harus menumbuhkan daya kreasi dan inovasi, sehingga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana pendukung kinerja, dan bukan dimaknai sebagai ancaman yang dapat memarginalkan, atau bahkan menggantikan peran advokat di masa depan," pungkas Bamsoet. 

 

(*) MM

Traceability In Global Trade Symposium, Wamendag : Kalau Mau Maju Indonesia Dan Australia Harus Komunikasi Intensif

JAKARTA, MM - Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menjadi pembicara pada Traceability in Global Trade Symposium yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Australia bekerja sama dengan KADIN Indonesia yang berlangsung di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (07/11/2023).

Wamendag Jerry mengatakan bahwa, hubungan perdagangan Indonesia dan Australia makin erat sejak diberlakukannya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia pada Juli 2020.

"Pada Januari—Agustus 2023, Australia menjadi negara tujuan ekspor Indonesia terbesar ke-15 dengan pangsa pasar 1,19%. Saat ini, ekspor Indonesia ke Australia sebesar USD 2,05 miliar yang didominasi oleh mesin dan peralatan mekanik, mesin dan peralatan listrik, serta bahan bakar mineral," ujar Jerry.

"Sedangkan impor Indonesia dari Australia pada periode yang sama sebesar USD 6,08 miliar didominasi bahan bakar mineral, sereal, logam mulia, dan perhiasan/permata," imbuh Wamendag.

Lebih lanjut, Jerry mengatakan bahwa masih banyak potensi perdagangan yang bisa dikembangkan kedua negara.

 

"Oleh karena itu, kedua negara harus berkomunikasi secara intensif dan menghilangkan hambatan perdagangan yang ada," ungkapnya.

Wamendag berharap, simposium ini akan menjadi batu loncatan menuju masa depan yang lebih terinformasi, lebih terhubung, dan lebih menjanjikan bagi perdagangan bilateral.

 

(Apn/Iksan) MM