Pengecoran Jaling di Papan Mas Tanpa Pengawasan, LIN Desak PJ Bupati Bekasi Disiplinkan Dinas Dan Konsultan

KABUPATEN BEKASI, MM - Pekerjaan pembangunan pengecoran jalan lingkungan di Wilayah Rw 05, Perum Papan Mas Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menjadi sorotan tajam Insan Pers serta menuai nada sumbang para aktivis dan LSM, Kamis (05/10/2023) Malam.

Pasalnya didalam melaksanakan pekerjaan pengecoran jalan lingkungan tersebut tidak sepenuhnya mengikuti aturan yang sudah di tetapkan oleh Dinas terkait.

Hal tersebut di ketahui saat Tim Awak Media meninjau lokasi pekerjaan bersama LSM.

Warga setempat saat dikonfirmasi terkait mengenai papan proyek pekerjaan mengatakan bahwa, tidak ada papan proyek terpasang di lokasi pekerjaan.

"Kelihatannya tidak ada Papan Proyeknya terpasang, pak," ucap Yusuf pada Awak Media, (05/10/2023) Malam.

Sementara warga setempat lainnya juga mengatakan tidak adanya Pengawas maupun Konsultan yang mengawasi pekerjaan tersebut.

"Kayaknya dari sore sampai malam ini tidak ada tuh pak kelihatan orang dari Pemkab maupun Konsultan yang datang, sebab dari tadi sore dirumah Pak Rw Agus juga gak ada yang datang, coba bapak tanya sama Pak Rw, Agus," tutur M dan S.

Tim Awak Media bertandang ke kediaman Pak Rw 05, Agus  guna mengkonfirmasi tentang hadir atau tidaknya Pengawas Dinas dan Konsultan ke lokasi pengerjaan proyek pengecoran jaling di wilayahnya, namun sayangnya tak dijumpai, hanya didapati anak Pak Rw yang mengatakan bahwa, bapak sedang keluar.

"Bapak sedang keluar ada urusan, berangkat dari sore, mungkin pulangnya malam," kata anak Pak Rw 05.

Sedangkan Juntak menegaskan bahwa pekerjaan pengecoran itu tidak menggunakan Beskos atau Split seperti pekerjaan pengecoran jalan pada umumnya (Sesuai RAB- Red).

"Ini nyalahin aturan pak, saya kan juga pernah bekerja di kontraktor Jalan dan Bangunan," katanya.

Lanjut Juntak," Yang benar itu selain menggunakan plastik, wajib juga gunakan Beskos atau batu split agar ada kekuatannya, bahkan kalau mau lebih bagus lagi di kasih wermesh," ungkap Juntak.

Berdasarkan pantauan Tim Awak Media di lokasi memang pengecoran tersebut tidak terlihat adanya batu split yang di gunakan, pengerjaan pengecoran langsung ke tanah yang di lapisi plastik kendati tak menyeluruh.

 

PJ Bupati Segera Disiplinkan Pengawas Dinas Dan Konsultan

Terkait pekerjaan pengecoran jalan yang di nilai tidak sesuai dengan aturan dan tanpa pengawasan Dinas terkait dan Konsultan, Wakil Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi dari Lembaga Investigasi Negara, Dani Silalahi mengemukakan.

"Itu pengawas dari Dinas pada kemana? , kan sudah pada makan gaji dari rakyat, masa tidak mau bekerja untuk mengawasi pekerjaan pihak ketiga (Kontraktor-Red), kalau males kerja berhenti saja, di Kabupaten Bekasi masih banyak yang mau bekerja," tukisnya menyeringai.

Lanjutnya,"Ini lagi Konsultannya juga pada kemana?, kan Konsultan sudah di bayar mahal sama Pemkab Bekasi pakai uang rakyat, kalau tidak mau bekerja ya jangan nawarin bermitra dengan Pemkab, dasar "Konsultan Brokokok Sia"," tandasnya dengan mata melotot, hidungnya kembang kempis.

Lembaga Investigasi Negara mendesak PJ Bupat Bekasi, Dani Ramdan agar segera memanggil Dinas terkait termasuk Konsultan yang terlibat untuk mendisiplinkan mereka dalam bekerja.

"PJ Bupati, segera panggil Kepala Dinasnya serta Perusahaan Konsultan yang bermitra terkait pekerjaan Jaling  di Papan Mas. Disiplinkan mereka agar jangan makan gaji buta," pungkas Wakil Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi dari Lembaga Investigasi Negara, Dani Silalahi.

(J Lambretta) MM

Coba Duduki Heli IMI Tanpa Pilot Ehang 216, Saat Presiden Jokowi Dan Ketua MPR RI Hadiri Hub Space X KAI Expo 2023

JAKARTA, MM - Ketua Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendorong pemerintah segera membuat regulasi terkait moda transportasi pesawat tanpa awak kemudi Ehang 216. Terlebih, Kementerian Perhubungan telah melakukan assesment terhadap Ehang 216 sejak April 2021, baik untuk pilot maupun engineer dipastikan sudah mendapatkan lisensi.

"Presiden Joko Widodo saat menghadiri Hub Space x KAI Expo 2023 hari ini sangat antusias saat mencoba duduk di dalam kendaraan terbang Ehang 216 milik IMI (Ikatan Motor Indonesia). Bahkan, Presiden Jokowi menyatakan sangat ingin mencoba menaiki Ehang 216 saat mengudara. Kita harapkan Ehang 216 segera dapat menjadi salah satu moda tranportasi umum tanpa awak kemudi (pilot) di Indonesia," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (29/9/2023).

Selain Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, hadir juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan pengusaha ternama Tanah Air, Chairul Tanjung, M.B.A., Ruddy Salim, serta Kepala Korps Lalu Lintas Polri Drs. Firman Santyabudi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Ehang 216 dioperasikan melalui pusat komando dan kendali AAV (Autonomous Aerial Vehicle) yang berada di darat. Pengoperasian menggunakan jaringan 4G/5G sebagai saluran transmisi nirkabel berkecepatan tinggi untuk berkomunikasi dengan lancar dengan pusat komando dan kendali.

"Sehingga, memungkinkan kendali jarak jauh pesawat dan transmisi data penerbangan secara real-time. Teknologi penerbangan otonom ini menghilangkan kemungkinan kegagalan atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error," kata Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, Ehang 216 bisa digunakan untuk mendukung berbagai kepentingan bangsa dan negara. Antara lain untuk kegiatan patroli lalu-lintas Polri, militer, serta mendukung kegiatan kemanusiaan seperti pengiriman obat-obatan ke berbagai daerah terpencil yang sulit diakses jalur darat. Tidak kalah penting untuk mendukung kegiatan pariwisata di berbagai daerah.

Rudy Salim, Executive Chairman Prestige Aviation, yang mendampingi Presideb Jokowi, menjelaskan mengenai spesifikasi dan berbagai keunggulan dari EHang 216 secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. "Saya yakin Urban Air Mobility adalah masa depan transportasi Indonesia. Semoga dengan komitmen kami, dapat memajukan transportasi Indonesia" Ujar Rudy.

Ia juga menyatakan Siap untuk melakukan investasi dan melakukan Uji Terbang di IKN (Ibu Kota Nusantara), seperti EHang yang sudah dicoba dengan penumpang di beberapa negara diantaranya Belanda, Austria, dan China.

Diantara beberapa stand lainnya, stand Prestige Aviation tampak dipenuhi oleh pengunjung acara yang antusias melihat Kendaraan Udara Otonom (Autonomous Aerial Vehicle) EHang 216 yang dijajal langsung oleh Presiden Republik Indonsia Joko Widodo. Unit EHang 216 yang tampil dalam pameran ini adalah official aircraft milik IMI (Ikatan Motor Indonesia).

EHang 216 merupakan kendaraan udara yang 100% listrik, sehingga ramah lingkungan dilengkapi dengan 16 baling-baling dan 8 lengan yang dapat dilipat. Adapun untuk kemampuan terbangnya mencapai ketinggian 3.000 meter, dapat menempuh perjalanan sejauh 35 kilometer hanya dalam 21 menit dengan beban maksimum 230 kg (2 penumpang). Tercatat lebih dari 30.000 penerbangan sukses baik cargo maupun penumpang di berbagai negara seperti Jepang, Korea, Amerika Serikat, Dubai, Qatar, Kanada, Indonesia dan China. Teknologi penerbangan otonom pada EHang 216 menghilangkan kemungkinan kegagalan atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan manusia (human error) sehingga sangat terjamin keamanannya.

Sebelumnya lewat kerjasama Prestige dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI), unit EHang 216 pertama di Indonesia berhasil melakukan demo terbang di Bali bulan November 2021, kerjasama dengan POLRI dalam surveillance penanganan bencana Gunung Semeru, lalu di Bali serta sukses dalam sejumlah demo terbang di Bandar Udara Pondok Cabe, di area JIEXpo saat event Indonesia International Motor Show dan yang terbaru acara PERIKLINDO Electric Vehicle Show 2022.

EHang 216 juga berperan sebagai transportasi yang membantu melancarkan berbagai event otomotif, sirkuit balap maupun melakukan pengawasan berbagai turnamen dan sirkuit balap. Selain itu, EHang 216 juga dapat digunakan untuk memikat para wisatawan, memajukan sektor pariwisata seperti di Bali, Lombok dan berbagai destinasi wisata unggulan lainnya.

Spesifikasi E Hang 216 lebih unggul dari pesawat berawak tradisional karena konsep teknologi EHang AAV mengikuti 3 filosofi yaitu: 1. Tingkat keamanan maksimum 2. Pengendalian tanpa awak 3. Kontrol dari pusat komando dengan kendali cerdas.

 Teknologi penerbangan otonom menghilangkan kemungkinan kegagalan atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan manusia (human error). Tanpa perlu ribet mengontrol atau mengoperasikan pesawat, penumpang bisa langsung duduk dan menikmati perjalanan.

Dengan menggunakan tenaga listrik, EHang 216 ramah lingkungan dan dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh emisi. Pengisian daya dapat menggunakan sumber daya listrik 220V atau 380V dalam 1 jam pengecasan paling cepat.

"Ehang 216 memiliki tinggi mencapai 1,77 meter dengan lebar pesawat mencapai 5,61 meter. Bisa ditumpangi dua orang ataupun mengangkut beban maksimal mencapai 220 Kg. Jarak terbang dengan muatan maksimal mencapai 35-65 Km, waktu terbang mencapai 21-40 menit, serta kecepatan maksimal mencapai 130 Km/jam. Ehang 216 lebih dari sekadar alat transportasi biasa, keberadaanya telah menjadi bagian dari sejarah perubahan peradaban manusia," pungkas Bamsoet. 

(*) MM

Ditengarai Tak Kantongi Izin Aktifitas Pembangunan Cluster Royal Tam Tetap Berjalan, LIN Desak PJ Bupati Tindak Tegas

KABUPATEN BEKASI, MM - Polemik Pembangunan Clusster Royal Tam di Rw 05, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menimbulkan persengketaan ketat dan buah bibir di tengah masyarakat atas dugaan penyerobotan tanah yang di lakukan oleh PT Royal Tam terhadap warga Rt 04/Rw 05 dengan melibatkan pihak Desa Mangun Jaya menjadi sorotan tajam Insan Pers serta kritik manis-manis pedas para Aktivis maupun LSM, (29/09/2023).

Pasalnya selain persoalan persengketaan tanah yang kian mencuat viral di berbagai Media Online dan Medsos menjadi konsumsi publik tersebut bergulir, beredar pula adanya dugaan bahwa Royal Tam dalam melakukan pembengunan Cluster tersebutpun yang tetap terus berjalan kendati tanpa mengantongi izin lengkap, sebagaimana seharusnya dan manjadi kewajiban bagi para Pengembang Perumahan dalam melakukan pembangunan di berbagai wilayah di tanah air.

Terkait dugaan tidak adanya izin lengkap Royal Tam didalam melakukan pembengunan Cluster di Rw 05, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi tersebut di lontarkan Lembaga Investigasi Negara (LIN), Mohammad Yudi Thomas selaku Tim Investigasi dari DPP LIN yang menyebutkan secara gamblang pada Awak Media bahwa pembangunan tersebut belum mengantongi izin dari Pemkab Bekasi, dalam hal ini berbagai Dinas terkait.

" Nah kalau menurut saya pak soal perumahan Royal Tam, saya yakin itu belum diurus perizinannya.Karena ini perumahan juga.. klaster juga ini banyak yang akal- akalan.. jadi mereka bangun ini kadang kadang 2.. jadi seolah olah membangun rumah pribadi.. karena dia (Royal Tam-Red) enggak mau mengeluarkan fasos fasum. Semua perumahan klaster apa segala macam sebelum dibangun itu mereka ini harus menyerahkan untuk pemakaman 2,5 persen itu wajib!.. tidak boleh tidak ya? Dan saya yakin mereka ini belum menyerahkan," ungkap Yudi saat di jumpai Awak Media di ruangannya (29/09/2023).

Ditanyakan bahwa apakah hel tersebut telah melalui penelusuran dan kroscek tentang hal tersebut dan dapat di pastikan.

"Iya. Sudah kroscek. Saya ada beberapa perumahan kroscek, salah satunya Royal Tam...belum ada yang masuk berkas. Harusnya Kepala Desa menanyakan, harusnya kenapa ini dan ada kemungkinan Kepala Desa itu ada kemungkinan kalau menurut saya mungkin belum mengeluarkan rekom. Kepala Desa untuk pembangunan itu,"tandas Thomas.

Lanjutnya,"Apabila umpamanya udah mengajukan rekom Kepala Desa itu harus paham, karena apa..semua pembangunan ini harus ada fasos fasum... Kan seperti ini. 60, 40 untuk pembangunan 60 untuk fasos fasumnya 40 persen, salah satunya pemakaman 2,5 persen itu harus dikeluarkan lebih awal.. kan begitu. Kalau memang belum ada itu harusnya tidak boleh membangun. Apalagi menurut informasi ada warga yang merasa dirugikan untuk pembayaran tanahnya...belum deal kan seperti itu dan masih dalam persengketaan, harusnya Kepala Desa ini paham biar tidak ada gejolak di dalam pembangunan di wilayah mereka, khususnya di Desa Mangunjaya," tutur TIM Investigasi DPP LIN.

Ditanyakan bila  hal tersebut tetap dilakukan pemberian rekom dari tingkat Desa dan bahkan sudah sampai ke- Kecamatan apakah itu berarti itu termasuk keteledoran dari pihak Desa dan Kecamatan atau gimana? 

"Pak ya kalau kata saya mah ini makal akalan. Akal-akalan Royal Tam dengan Kepala Desa... iya,  jadi kita punya dugaan yang aneh aneh akhirnya. Apalagi ada warga yang mengadu, harusnyakan kalau ada warga yang mengadu, yang merasa punya tanah, mari kita adu bukti tanahnya. Royal Tam punya surat apa warga punya surat apa? Ayo kita adu ke BPN. Ya BPN mana yang ini?. Tapi kalau memang ini belum selesai untuk penyelesaian pembayaran tanah atau apa? Harusnya Desa ini bisa menghentikan dulu... sementara. Dan harusnya Desa juga jangan mengajukan rekom biar bagaimanapun itu kan masyarakat dia juga," tegas Yudi.

Ditanyakan bilamana pihak Desa Mangun Jaya belum melakukan atau memberikan rekom, namun PT Royal Tam sudah melakukan aktivitas untuk pembangunan. 

"Itu sudah salah besar pak.. salah besar karena apa?. Semua orang nanti takutnya di kemudian hari tiba tiba sertifikat perumahannya ini tidak keluar.. kan nanti konsumen merasa dirugikan, tapi kalau menurut di pembangunan tetap tahapan itu harus ditempuh ya kalau tidak ditempuh, Desa bisa menghentikan. Kalau Desa tidak menghentikan. Dia berarti di situ jadi ada dugaan menurut saya mungkin Desa bermain," jelas Thomas.

Ditanyakan seyogyanya seperti apa pak?. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pengembang di Kabupaten Bekasi ini untuk keseluruhan, 

"Untuk keseluruhan, karena ini kan boleh dibilang... jadi sekarang ini pembangunan perumahan di Kabupaten Bekasi ini boleh dibilang banyak yang melanggar aturan. Contohnya masih jalur hijau, banyak perumahan, contohnya yang di Kecamatan Cibitung aja itu hampir seluruh Perumahan-perumahan melanggar aturan. Tapi menurut informasi... itu fasos fasumnya juga enggak jelas. Iya karena apa? untuk pemakamannya terutama.. mereka ini di mana mengadakannya. Kan gitu membeli di mana... buat di mana.. kalau masalah dia mau beli di wilayah mana pun tidak jadi masalah. Yang penting ada di wilayah Kabupaten Bekasi gitu," papar Thomas.

Lembaga Investigasi Negara (LIN) juga menghimbau kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten Bekasi-Red) terkait maraknya persoalan para Pengembang nakal yang melakukan pembangunan dengan cara melanggar peraturan yang sudah di tetapkan agar segera melakukan Penegakkan Perda sesuai dengan motto PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan, "Bekasi Makin Berani"!.

"Pemerintah Daerah ini terutama Bupati ini harus ada ketegasan. Iya. Jadi kalau umpamanya ini..Pembangunan semua harus ada kejelasan, intinya harus ada perizinan, kalau sudah ada perizinannya silahkan, kalau tidak ada perizinannya di stop.Mungkin Bupati sibuk..harusnya Kepala Dinas-Kepala Dinas yang membawahi semua yang berkaitan termasuk Sat Pol PP.. ya harus tegas.. intinya harus ada ketegasan terkait Penindakan Penegakkan Perda," pungkas Divisi Intelijen Investigasi DPP LIN, Mohammad Yudi Thomas.

(JLambretta) MM

HUT 55 Tahun KADIN Indonesia, Ketua MPR RI Bamsoet Resmi Membuka Fun Walk di Gelora Bung Karno, Jakarta

JAKARTA, MM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo meawakili Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid membuka dan melepas bendera start Fun Walk 5,5 KM dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Kadin Indonesia yang ke 55 tahun. Diikuti ribuan peserta yang berasal dari jajaran Kadin pusat dan Kadin daerah seluruh Indonesia asosiasi/himpunan/gabungan anggota Kadin, serta masyarakat umum. Dimeriahkan hiburan dari para artis dan musisi, doorprize, serta bazaar UMKM sebagai bentuk dukungan Kadin terhadap pengembangan UMKM nasional.

"Tidak hanya di Jakarta, Fun Walk juga diselenggarakan serentak pada hari Minggu ini oleh para pengurus KADIN di setiap daerah. Sebagai wujud kontribusi Kadin dalam menggerakan perekonomian nasional serta menggerakan masyarakat untuk gemar berolahraga dan hidup sehat. Sekaligus untuk semakin mendekatkan Kadin dengan masyarakat," ujar Bamsoet usai melepas ribuan peserta Fun Walk 5,5 Km Kadin, di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (24/9/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di usianya yang ke 55 tahun, Kadin Indonesia dibawah kepemimpinan Ketua Umum Arsjad Rasjid telah menyerahkan 'peta jalan' (roadmap) Indonesia Emas 2045 kepada Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Jumat (22/9/2023). Peta jalan yang disusun secara inklusif dan kolaboratif ini diharapkan bisa menjadi panduan pembangunan untuk melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

"Peta Jalan Indonesia Emas 2045 merupakan persembahan Kadin Indonesia kepada bangsa. Dengan peta jalan ini, diharapkan segala inisiatif yang mengarah pada rencana pembangunan nasional untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, penyusunan peta jalan tersebut dibuat berlandaskan pada empat aspek prioritas. Pertama, meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan, dengan memajukan pelayanan kesehatan dan pangan. Kedua, aspek kesejahteraan yang tidak hanya menyangkut produk domestik bruto (PDB) tetapi juga masyarakat dengan penghasilan yang tinggi dan kehidupan yang layak. Aspek ini bisa dipenuhi salah satunya melalui hilirisasi industri dan digitalisasi UMKM.

"Ketiga, aspek inklusivitas yang menitikberatkan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan populasi rentan. Mengingat seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses kebutuhan dasar. Keempat, aspek keberlanjutan, yaitu mencapai target dekarbonisasi dengan tetap memperhatikan dan menjaga keberlangsungan lingkungan," pungkas Bamsoet. 

 

(*) MM

Tim Penilaian Kampung Bebas Narkoba Tingkat Polda Sumut Kunjungi Posko Kampung Bebas Narkoba Nagori Moho

SUMATERA UTARA, MM - "Kampung bebas narkoba ini dibentuk sebagai bentuk komitmen Polres Simalungun bersama Polsek Jajaran dalam upaya memberantas serta penecgahan penyalahgunaan narkoba dan sebagai upaya serta solusi untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa di Kabupaten Simalungun, untuk itu dibutuhkan kerjasama agar sama-sama bekerja dalam memberantas narkoba, "ujar AKBP Ronald, Selasa(19/9/2023).

Pada hari Selasa, 19 September 2023, Tim Penilaian Kampung Bebas Narkoba tingkat Polda Sumut melakukan kunjungan ke Posko Kampung Bebas Narkoba Nagori Moho, Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi, Kabupaten Simalungun. Kegiatan ini dimulai pukul 10.00 WIB dan diikuti oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H.

Kapolres Simalungun Dalam sambutannya menyampaikan, posko kampung bebas narkoba di Nagori Moho sudah berdiri selama dua tahun.

Oleh karena itu, Kapolres mengatakan Nagori Moho diajukan untuk menjadi perwakilan Simalungun ke Polda Sumut, karena dari sekian banyak tempat, Nagori, posko telah di coba untuk geliat kegiatan ini, tapi di Nagori Moho respon nya, mulai dari pangulu, tokoh masyarakat, dan warga sekitar begitu baik.

"Memang cukup berat untuk mencoba ke tempat lain, akan tetapi jika dari penilaian ini memperoleh hasil yang baik, tentu ini menjadi motivasi bagi Nagori yang lain,"ucap Kapolres.

Disampaikan Kapolres, bahwa narkoba merupakan kejahatan extra ordinary, oleh karena itu, ini harus menjadi tanggungjawab kita bersama.

"Perlu sinergitas dan kolaborasi, ada kepedulian dari aparat pemerintah, Kepolisian dan TNI. Yang paling penting adalah dukungan dari masyarakat,"tandas Kapolres.

"Mari sama-sama kita dukung kegiatan kedepannya, karena ini kegiatan jangka panjang, semoga Nagori ini kita harapkan bisa bebas dari narkoba,"pungkas Kapolres.

Kapolres menyebut kan bahwa pihaknya siap bersama BNN untuk menggelorafikasi dan membawa Nagori Moho ini ke kecamatan kecamatan dan Nagori. "Karena di desa-desa, di kampung-kampung masih banyak yang harus kita benahi terkait masalah narkoba,"tutup Kapolres.

Sementara Tim Penilai dari Dirresnarkoba Polda Sumut, di wakili AKBP Bakhtiar Marpaung menyampaikan bahwa, Polri mengadakan perlombaan kampung bebas Narkotika.

Menurut Bakhtiar, di seluruh Indonesia sudah berjalan penilaian tersebut, dan di Sumut juga sudah berjalan dan telah di verifikasi oleh tim, terpilihlah 6 daerah termasuk Simalungun di dalamnya.

"Yang enam inilah di audit lagi menjadi tiga. Dari tiga ini kita kirim satu perwakilan ke Mabes,"ujar Bakhtiar sembari menjelaskan kriteria penilaian.

Tim penilai dari Polda Sumut terdiri dari Kasubdit II Narkoba Polda Sumut, AKBP Dr. Bachtiar Marpaung, SH, S.Sos, M.Hum, Kasubbag Strabag Biro Rena Polda Sumut, Pembina Sopa Hutasoit, SH, MH, Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNN Propinsi Sumut, Pembina TK I Soritua Sihombing, M.Pd, Akademisi USU, DR. Zulkarnain, dan 3 personil Dit Resnarkoba Polda Sumut.

Sejumlah peserta hadir dalam kunjungan ini, termasuk Wakil Bupati Simalungun, Zonni Waldi, S.Sos, M.M., Ka BNN Simalungun, AKBP Suhana Sinaga, S.Kom, M.Si, dan Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Mansion Nainggolan, S.H. Selain itu, juga hadir para tokoh masyarakat dan warga sekitar sejumlah 40 orang.

Kegiatan dimulai dengan pengecekan Posko Kampung Bebas Narkoba oleh Kasubdit II Narkoba Polda Sumut. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari berbagai pihak, termasuk Pangulu Moho, Camat Jawa Maraja Bahjambi, Kapolres Simalungun, dan Wakil Bupati Simalungun. Pemaparan mengenai fungsi dan peran pembentukan Kampung Bebas Narkoba juga disampaikan oleh Kasubbag Renmin.

Kegiatan berakhir dengan sesi diskusi dan tanya jawab, sekaligus penilaian dari Tim Polda Sumut terhadap Posko Kampung Bebas Narkoba. Ini merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan upaya memelihara kamtibmas di wilayah Kabupaten Simalungun.

 

(Joe) MM

Sosialisasi Empat Pilar di Universitas Perwira Purbalingga, Ketua MPR RI Ingatkan Ancaman Degradasi Moralitas Bangsa

PURBALINGGA, MM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Pendiri Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) Bambang Soesatyo menuturkan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan adalah pembangunan karakter bangsa yang selama ini menjadi istilah yang begitu mudah diucapkan, namun sulit untuk diwujudkan. Tantangan tersebut menjadi semakin terasa nyata, manakala lompatan kemajuan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi, telah menghadirkan nilai-nilai modernitas zaman. Sehingga, membuat gagasan pembangunan karakter bangsa menjadi tidak menarik, bahkan hanya untuk sekedar dibicarakan saja.

"Generasi muda bangsa begitu terikat dengan gadget dan smartphone, sehingga cenderung anti sosial dan abai terhadap realitas sosial di sekitarnya. Budaya asing dianggap lebih modern, sehingga budaya sendiri cenderung dilupakan. Yang lebih membahayakan, nilai-nilai asing yang tidak selaras dengan karakter dan jati diri bangsa, begitu mudahnya masuk tanpa filter melalui dunia maya. Seperti budaya kekerasan, aksi radikalisme, hingga perilaku yang merendahkan nilai-nilai moralitas," ujar Bamsoet saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam Wisuda Sarjana Universitas Perwira Purbalingga (Unperba) di Purbalingga, Kamis (14/9/2023).

Purbalingga merupakan Daerah Pemilihan Bamsoet. Selain mendirikan kampus UNPERBA di Purbalingga, Bamsoet juga mendirikan PT BAMS pabrik pengolahan hasil pertanian di Banjarnegara yang menyiapkan berbagai cemilan ekspor serta ransum untuk TNI/Poli dan Hotel bintang tiga MEXOLIE di Kebumen.

Hadir dalam acara wisuda perdana itu antara lain Ketua Yayasan Perguruan Karya Bhakti Wisnu Bargowo, Pengawas Yayasan Karya Bhakti Sarjono, Rektor Unperba Eming Sudiyana serta sivitas akademika Unperba. Turut hadir pula Wakil Bupati Purbalingga Sudono dan Wakil Ketua DPRD Purbalingga yang juga Ketua DPD Partai Golkar Purbalingga, Ketua DPD Partai Golkar Banjarnegara Agus Junaedi dan Ketua DPD Partai Golkar Kebumen Halimah.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memaparkan, di tengah kegelisahan tersebut, muncul pula kasus sindikat rumah produksi film porno di Jakarta Selatan, yang mampu memproduksi 120 judul film hanya dalam kurun waktu satu tahun. Pemberitaan ini seakan-akan mengkonfirmasi data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencatat bahwa sepanjang tahun 2022, dari 26.112 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, mayoritas merupakan kasus kekerasan seksual.

"Ini adalah sinyal keras bahwa saat ini moralitas bangsa sedang mengalami degradasi. Fenomena di atas tidak hanya membuat kita mengelus dada, tetapi memberi tamparan keras pada muka kita yang selama ini mengklaim sebagai bangsa yang menghormati adat budaya, memuliakan kearifan lokal, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan agama," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Karya Bhakti yang mengelola Unperba dan Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad ini menambahkan, degradasi moralitas bangsa adalah salah satu indikator nyata bahwa pembangunan pada sektor pendidikan masih belum berdayaguna secara optimal. Konstitusi tegas mengamanatkan pada pasal 31 ayat 3, bahwa sistem pendidikan nasional yang dianut adalah sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.

Tidak hanya itu, saat ini juga dirasakan mulai memudarnya identitas dan jati diri ke-Indonesiaan, khususnya di kalangan generasi muda bangsa. Nilai-nilai kearifan lokal seperti adab sopan santun dalam sikap dan perilaku, mulai tergerus dan terpinggirkan oleh gaya hidup hedonis, individualis, egois dan pragmatis.

"Karena itu, kesadaran untuk membangun wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa, menjadi sangat penting. Karena wawasan kebangsaan generasi muda akan menjadi faktor kunci yang akan menentukan seperti apa wajah Indonesia di masa depan," pungkas Bamsoet.

 

(*) MM

77 Pangulu Nagori di 28 Kecamatan Siap Diamankan Jajaran Polres Simalungun Dalam Pemilihan Kepala Nagori Kedua

SIMALUNGUN, MM - Polres Simalungun siap dalam melaksanakan pengamanan kegiatan pemilihan kepala nagori gelombang kedua di wilayah kabupaten simalungun, hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Kapolres Simalungun, AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., saat menggelar Apel Pasukan Pengamanan Pemilihan Pangulu Nagori, di lapangan Apel, Kantor Bupati Simalungun, Selasa(12/9/2023).

"Jajaran Polres Simalungun Siap dalam melaksanakan kegiatan pengamanan Pemilihan Kepala Nagori Gelombang ke dua di Wilayah Kabupaten Simalungun, Kegiatan pengamanan dilaksanakan untuk 77 Pangulu Nagori di 28 Kecamatan se-Kabupaten Simalungun, "ujar AKBP Ronald.

Lebih lanjut Kapolres Simalungun memaparkan kesiapan Polres Simalungun dalam melaksanakan pengamanan, "Kita Polres Simalungun bersama jajaran Kodim 0207/Simalungun serta Sat Pol-PP Pemerintah Kabupaten Simalungun Siap bersinergi dalam mensukseskan kegiatan Pemilihan Kepala Nagori Gelombang ke dua di Wilayah Kabupaten Simalungun.

Ada sebanyak 938 Personel gabungan yang diturunkan untuk mengamankan Pilpanag gelombang kedua ini, dengan rincian Personel Polres Simalungun sebanyak 428 orang, Personel Kodim 0207/SMLN sebanyak 250 orang, Personel BKO Brimob Poldasu sebanyak 50 orang, Personel Samapta Poldasu sebanyak 120 orang, Personel Sat Pol-PP Pemkab.Simalungun sebanyak 90 orang, "ungkap AKBP Ronald.

"Dimulai hari ini sampai dengan tanggal 13 September seluruh personel akan melaksanakan pengamanan di 257 TPS dengan 104.854 DPT serta 232 jumlah calon pangulu, untuk itu kita berharap dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan stake holder terkait agar dapat bekerjasama dalam mensukseskan pemilihan kepala nagori gelombang ke dua ini agar dapat berjalan aman dan lancar, "pungkas AKBP Ronald.

Kegiatan Apel Gelar Pasukan untuk pengamanan pemilihan Pangulu Nagori dan pergeseran logistik berlangsung di Lapangan Apel Kantor Bupati Simalungun, Jalan Sudirman, Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun, Pada Selasa, 12 September 2023.

Pengamanan melibatkan sebanyak 938 personel dari berbagai unit, meliputi Polri, Kodim 0207/SMLN, Brimob Poldasu, Samapta Poldasu, dan Sat Pol-PP Pemkab.Simalungun.

Apel dibuka secara langsung oleh Kapolres Simalungun, AKBP Ronald F.C Sipayung, S.H., S.I.K., M.H., bersama Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga, SH. MH., dan dihadiri oleh berbagai pejabat terkait lainnya. Acara ini juga menandai pelepasan pergeseran logistik dari Kantor Bupati Simalungun ke 28 Kantor Camat di seluruh Kabupaten Simalungun.

Pada pukul 10.15 WIB, Forkopimpda secara langsung melepas kendaraan yang mengangkut logistik ke 28 Kecamatan yang akan melaksanakan pemilihan sebanyak 77 Pangulu Nagori pada tanggal 13 September 2023. Penyelenggaraan pemilihan Pangulu Nagori ini akan melibatkan 104.854 pemilih, dengan 232 calon yang akan bertarung di 357 TPS yang disediakan.

Sistem keamanan yang disiapkan meliputi pengamanan di 77 lokasi pemilihan Pangulu Nagori di 28 Kecamatan se-Kabupaten Simalungun, serta pengamanan logistik yang diangkut dengan menggunakan 28 kendaraan roda empat.

Menurut Forkopimpda, pengamanan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pemilihan Pangulu Nagori dan pengangkutan logistik, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta hambatan lainnya. Bupati dan Kapolres Simalungun juga mengingatkan semua pihak untuk menjaga situasi kondusif selama proses pemilihan berlangsung.

 

(Joe) MM