Pangdam XII/Tpr Beri Arahan Kepada Prajurit Tamtama Abituren Dikmata PK TNI AD Gel. II TA. 2019 di Kota Singkawang

SINGKAWANG, MM - Singkawang, Jum'at (30/4/21) -  Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad memberikan pengarahan kepada para Prajurit Tamtama Abituren Dikmata PK TNI AD GEL II TA. 2019 bertempat di Aula Dodik Bela Negara Rindam XII/Tpr, Kota Singkawang. Pengarahan ini dilakukan dalam rangka pembekalan masuk Satpur dan Satbanpur jajaran Kodam XII/Tpr.

Acara pengarahan dihadiri oleh Danrindam XII/Tpr, Kolonel Inf Washington Simanjuntak, Asintel Kasdam XII/Tpr, Kolonel Inf Agus Soeprianto, S.I.P., Aspers Kasdam XII/Tpr, Kolonel Inf Machfud Supriadi, Danpomdam XII/Tpr Kolonel Cpm Parlindungan Marpaung, para Dansatdik, para Danyon dan Dankikav 12/MDC.

Dalam pengarahannya, Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad mengingatkan kepada para Tamtama bahwa menjadi seorang prajurit TNI merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi keluarga. 

"Tentara merupakan pekerjaan yang  mulia. Jadilah Prajurit sejati dengan menanamkan rasa Kebanggaan yang Tinggi terhadap Satuan dan keluarga," kata Pangdam.

Selain hal tersebut, Pangdam XII/Tpr juga mengingatkan, agar para Prajurit Tamtama memiliki sikap dan bermental baja yang selalu siap berjuang untuk membela Ibu Pertiwi. 

"Sebagai Benteng Negara maka Prajurit TNI harus Siap Ditempatkan di mana saja sebagai Garda terdepan pengawal NKRI dan siap menerima tugas apapun dari Komando atas," tegasnya.

Untuk itu, Jenderal Bintang Dua ini menekankan kepada prajurit untuk menghindari tujuh pelanggaran berat Prajurit TNI. Diantaranya yaitu,  penyalahgunaan senpi dan muhandak, penyalahgunaan Narkoba, Desersi dan Insubordinasi. 

Kemudian, perkelahian dengan masyarakat maupun sesama TNI-Polri, pelanggaran susila terutama dengan keluarga TNI. Serta tidak melakukan Penipuan, perampokan, pencurian, perjudian, backing, illegal logging dan illegal mining.

Pangdam XII/Tpr mengatakan, bahwa perpindahan jabatan dalam tubuh TNI baik Perwira, Bintara dan Tamtama maupun PNS adalah hal biasa. Hal tersebut merupakan proses pematangan yang dilakukan dengan Giliran Penugasan Jabatan (Tour of Duty) dan Giliran Penugasan Daerah (Tour of Area).

 
"Untuk agar Prajurit selalu pelihara kemampuan fisik dan jaga Kesegaran Jasmani sehingga siap menghadapi Ujian kapan saja dan dimana saja," pesan Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad mengakhiri. 

(Dbl) MM

Sumber : Pendam XII/Tpr

Promosi Pariwisata Bertajuk "Sinergi Seniman Memulihkan Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif & Event di Indonesia" Diadakan Kemenparekraf di Jakarta

JAKARTA, MM - Artis senior Nurul Arifin yang juga anggota DPR RI mengatakan bahwa situasi Pandemi jangan sampai membunuh kreativitas para seniman, pelaku seni dan Artis Film untuk terus berkarya dengan mengupayakan berbagai cara memanfaatkan tehnologi yang ada sekarang.

Pernyataan tersebut disampaikan pada acara" Bimbingan Teknis Sinkronisasi New Normal Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif" di Provinsi DKI Jakarta. Rabu 28 april 2021 di Ballroom hotel Pullman dihadapan sejumlah pengurus besar dan anggota Persatuan Artis Film Indonesia.

Acara yang dilaksanakan oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta ini bertajuk "Sinergi Seniman Memulihkan Industri Pariwisata,ekonomi Kreatif& Event di Indonesia".

Ketua Umum PB PARFI Alicia Djohar yang memberi sambutan pada acara itu menyebutkan bahwa "Perlunya daya juang yang lebih kuat untuk mengatasi kesulitan ini, akan tetapi semangat dan harapan saja tidaklah cukup, diperlukan kerjasama dan bantuan dari seluruh stockholder,Pemerintah dan lembaga terkait agar para pelaku seni seni terutama para Artis Film bisa kembali berproduksi dan berkarya,"ungkapnya dalam sambutan.

Sejumlah pemateri hadir memberi paparan dan jawaban diacara ini seperti: Sigit Witjaksono( Direktur pemasaran Pariwisata Regional II), Dr.Ir.Hetifah Sjaifudin MPP( wakil ketua komisi X DPR RI),Helma Dahlia yang mewakili Gumilar Ekalaya ( Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta),Slamet Rahardjo (Aktor senior) dan Ninik L Karim ( Artis senior&Dosen) sebagai pemandu acara ini.

Dalam acara tersebut terbagi menjadi dua sesi yaitu pemaparan dan tanya jawab dalam bentuk Talkshow. hal menarik di tengah acara berlangsung adalah adanya agenda bagaimana mengupayakan para Artis terlibat dalam sejumlah program yang sudah disusun oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.

Menanggapi rencana agenda tersebut Hetifah Sjaifudin dan Nurul Arifin sangat merespon positif dan akan ikut membantu mewujudkan lewat kebijakan komisi X  DPR RI serta lembaga terkait.

Nampak terlihat beberapa Artis senior dan yunior hadir sebagai peserta undangan: Hana Widjaja, Neno warisman,Ozi Syahputra,Ricky Hosada,Emma Febry,Teddy Prangi, Lita Gading,Andi Mulyadi,Yuzar Nazaros,Krina Mukti, Every Jo, Barbie Kumalasari ,Netta Gabrynev, Rosita Simatupang ,Dinda Fitri,Adytyawarman,Dian Hasri,Linda Sulaiman, Anisa Queen,Maya Damayati,Ade Nurul, Rizal Gibran ,M Akis, Edo Chaniago, Teguh Yulianto,Yopie de Kock, Merry Eveline, Andi Marie,Ocha Marshal, Choky Sinambela( LBH PARFI),Sandra Naholo( Pengagas acara), Syam L Fin (Wasekum).

Sedangkan dari kalangan sutradara nampak hadir : Bedjo Sulaktono, Ismail Sofyan Sani,Iran AR., Sukarya , Mohan Mehra.

Acarapun berlangsung sukses dan diakhiri dengan buka puasa bersama.

(Tnr) MM

Pangdam I/BB Dampingi Kapoldasu Gelar Konferensi Pers, Tentang Kasus Alat Rapid Test Antingen Bekas di Kualanamu

MEDAN, MM - Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, SIP, MM, Dampingi Kapoldasu Irjen Pol RZ. Panca Putra Simanjuntak, Menggelar Konferensi pers di halaman Mapoldasu Jl. SM. Raja Medan, Kamis (29/4/2021).

Pangdam I/ BB mengapresiasi  Poldasumut  dalam pengungkapan   kasus  penyalah gunaan alat rapid test antigen bekas yang dilakukan di layanan rapid test Bandara Kualanamu, Deli Serdang.

 Pengembangan kasus ini Akhirnya ditetapkan 5 orang petugas Kimia Farma sebagai tersangka, kelimanya adalah PC yang menjabat sebagai Bisnis Manager Kimia Farma, beserta 4 pegawainya, masing-masing berinisial DP, SP, MR dan RN.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan, kelimanya kini ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Kapolda saat memberikan keterangan.

Irjen Pol Panca menjelaskan, modus para pelaku sendiri adalah dengan mendaur ulang stick rapid test Antingen yang telah digunakan dengan cara mencucinya sendiri untuk digunakan kembali di Bandara. Dalam sehari sebut dia, stick daur ulang itu bisa digunakan 100-150 orang masyarakat yang hendak melakukan perjalanan. "Tentu itu tidak sesuai standar kesehatan," jelasnya.

Panca menyebutkan, stick bekas yang digunakan itu didaur ulang di laboratorium Kimia Farma di Jalan Kartini Medan untuk selanjutnya dibawa kembali ke Kualanamu. Panca mengaku kasus ini juga masih akan dilakukan pengembangan.

Kapoldasu menambahkan bahwa kelima tersangka akan dijerat dengan UU kesehatan dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Selain itu juga akan dijerat dengan UU perlindungan konsumen, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan denda Rp 2 miliar, pungkasnya.

(Dbl) MM

Sumber :(Pendam I/BB)

Dilema Surat Edaran Dewan Pers, Kasihhati : "Hal Ini Yang Patut Dicurigai dan Dipertanyakan Tingkat Pendidikan Ketua Dewan Pers"??

JAKARTA, MM - Dunia Pers kembali dihebohkan, dengan dikeluarkannya surat edaran dari Dewan Pers yang beredar pada semua Instansi Pemerintah, dan sudah bukan lagi menjadi rahasia umum, dalam membahas masalah pemberian THR untuk Wartawan ataupun Organisasi Pers, (30 april 2021).

Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia(FPII), Kasihhati menyikapi langsung, tentang Surat Edaran Dewan Pers tersebut, Ketika diminta oleh awak media untuk memberikan tanggapannya melalui Watshapp pada 30 april 2021, dengan mengatakan, "Saya sebenarnya lucu membaca surat yang diedarkan oleh Dewan Pers, sama saja"Dewan Pers itu Menepuk air didulang terpercik ke Muka sendiri,""ungkapnya.

Ia menegaskan ,"Dengan adanya surat edaran tersebut,seolah menunjukan rasa ketakutan dan kualitas dari Dewan Pers,"Menurut bunda (sapaan akrab kasihhati), "Surat tersebut juga salah satu bentuk pengungkapan sebenarnya, bahwa dirinya (ketua Dewan Pers-Red) telah gagal membina Wartawan dan Media yang melaju begitu pesat berkembang sekarang-sekarang ini,"tegasnya.

Kasihhati kembali menegaskan bahwa,"Ketua Dewan Pers yang sekarang ini menganggap dirinya merupakan seorang 'PENGUASA"di dunia Pers, sudah lepas kontrol, seolah Hakim yang memutuskan bahwa Dewan Pers adalah satu satunya Lembaga yang memayungi wartawan dan organisasi Pers," tandasnya.

"Hal ini yang patut dicurigai dan dipertanyakan tingkat Pendidikan ketua Dewan Pers"?? Bukannya menyatukan suatu perbedaan pandangan malah memecah belah, apa itu sikap seorang pemimpin?, Harusnya,"kata kasihhati,"Ketua Dewan Pers Coolling down,bertobat dan minta ampun kepada Allah SWT, atas apa yang dilakukan apalagi dibulan Ramadhan bulan suci yang penuh berkah ini," papar Kasihhati.

"Janganlah buat gaduh setelah Viral buat Pernyataan di BNSP dengan mengatakan Dewan Pers satu satunya lembaga yang memayungi insan Pers dan sekarang buat edaran lagi masalah THR,"

"Kami tekankan sebagai contoh ,semenjak berdiri,kami  belum Pernah mengirim surat atau meminta minta THR kepada Pemerintah maupun swasta,murni kami dan anggota anggota usaha sendiri,karena FPII mangajarkan semua anggotanya jangan jadi Pengemis,tapi berkarya dan bekerjalah untuk menghasilkan uang,"ungkapnya.

"Dewan Pers memgedarkan surat dengan menyebutkan organisasi yang menjadi konstituennya dan memberikan nomor hand phone yang bisa dihubungi untuk berkordinasi, maksudnya apa?, apa begitu cara Dewan Pers mempermalukan organisasi yang menjadi konstituennya?,"tanya Kasihhati.

"Dewan Pers melarang semua instansi bermitra dengan organisasi lain dan wartawan wartawan, serta media-media yang tidak menjadi bagian darinya, memang Dewan Pers Siapa?,Tuhan ? atau Presidenkah Dewan Pers?, sehingga membuat kebijakan yang nyeleneh dan semaunya, disitulah masyarakat awam maupun masyarakat Pers bisa menilai, seperti apa kredibilitas Dewan Pers?, kerjanya hanya mengadu domba insan Pers dan organisasi Pers!,"tandasnya.

Lanjut kasihhati, "Dari masalah UKW sampai THR , Dewan Pers buat statement yang tidak Profesional, Masalah UKW, lah kok baru sekarang Dewan Pers mau menyambangi dan bekerja sama dengan BNSP, kemarin kemarin bertahun tahun kemana saja, baru setelah Lembaga lain mampu untuk melaksanakan UKW yang sah melalui LSP yang sudah ada lisensi dari BNSP, Dewan Pers meradang dan sifat sok berkuasa serta iri hati nya terlihat jelas, apa Dewan Pers tidak tau, tidak sadar atau memang tidak Paham, bahwa setiap warga Indonesia dilindungi undang undang dan punya hak yang sama di Republik ini, jadi bebas untuk menentukan pilihan mau kemana dan diorganisasi apa bernaung," tukis Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia(FPII).

Menutup pembicaraan kasihhati mengingatkan seraya menghimbau kepada Pengurus dan anggota FPII diseluruh Indonesia untuk terus berjuang membela kemerdekaan Pers Sejati,Melaksanakan peliputan sesuai kaidah kaidah jurnalistik,dan jangan lupa tetap melaksanakan ibadah puasa dengan khusuk.

(**) MM

Sumber Presidium FPII dan insan Pers

Polemik Edaran Dewan Pers, Wilson Lalengke: Saya Himbau Abaikan Saja, Jangan Mau Jadi Jongos Dewan Pers Malpraktek!

JAKARTA, MM – Dewan Pers (DP) menerbitkan dan mengedarkan siaran pers tahunannya menjelang Idul Fitri yang ditujukan ke berbagai instansi, baik di lingkungan pemerintah maupun kepada kalangan swasta. Isinya selalu sama dari tahun ke tahun, yakni meminta agar para instansi atau lembaga yang ada di seluruh negeri ini menolak memberikan bantuan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para wartawan, khususnya yang tidak menjadi konstituen DP.

Terkait surat edaran nomor: 01/DP/K/IV/2021, tertanggal 28 April 2021, dengan perihal Imbauan Dewan Pers Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, memberikan komentar singkat atas perilaku DP tersebut. “Kurang kerjaan dia, setiap mau lebaran hanya bisa mengeluarkan surat edaran semacam itu,” kata Lalengke, Kamis, 29 April 2021.

Hal ini disampaikannya ketika sejumlah wartawan ibukota mengirimkan file berisi surat edaran DP itu ke nomor WhatsApp-nya, seraya meminta tanggapan tokoh pers nasional yang terkenal gigih membela para wartawan yang selama ini termarginalkan oleh kebijakan diskriminatif DP itu. Menurut Lalengke, selama ini DP lalai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Padahal dalam pasal 15 ayat (1) UU Pers, sangat jelas bahwa Dewan Pers bertugas mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers. Pengertian meningkatkan kehidupan pers dapat dilihat di bagian penjelasan UU Pers tersebut, yakni meningkatkan kualitas serta kuantitas pers,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Bagaimana mungkin meningkatkan kualitas pers, lanjut Lalengke, jika kondisi ekonomi pekerja pers tidak tersentuh dalam program kerja lembaga DP itu. Pers adalah domain orang-orang bebas, tidak terikat dengan siapa atau pihak manapun. Hanya dengan kebebasan atau independensi yang dimiliki seseorang, maka ia dapat menyuarakan kebenaran dan fakta yang didapatkannya dari lapangan secara berani, jujur, dan terbuka.

“Nah, agar kehidupan ekonomi wartawan tidak terkoneksi ke sesuatu pihak atau lembaga yang membuat mereka terkooptasi oleh kepentingan pihak atau lembaga tertentu itu, maka diperlukan suatu institusi yang akan mengayomi pers di segala bidang, termasuk kehidupan ekonominya. Itulah pentingnya DP dibentuk,” jelas Lalengke.

Selanjutnya, perilaku dan kebijakan Dewan Pers selama ini justru kontradiktif dengan ketentuan perundangan di pasal 15 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 yang mewajibkan Dewan Pers meningkatkan kuantitas pers di tanah air. “Yang dilakukan justru menghambat perkembangan dan pertambahan media-media dan organisasi pers. Tindakan DP itu jelas dan nyata melanggar UU Pers,” tegas lulusan pasca sarjana di bidang Applied Ethics dari Utrecht University (Belanda) dan Linkoping University (Swedia) ini.

Untuk itu, kata Lalengke lagi, kepada para pihak yang disurati oleh Dewn Pers terkait larangan memberikan THR kepada wartawan, agar mengabaikan surat edaran nomor: 01/DP/K/IV/2021 dimaksud. Menurutnya, surat itu merupakan bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan Dewan Pers terhadap publik pers di tanah air. Lebih daripada itu, surat itu secara substansial merupakan bukti nyata pelanggaran DP terhadap pasal 15 ayat (1) UU Pers.

“Saya menghimbau kepada semua lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah agar mengabaikan surat edaran Dewan Pers itu. Janganlah Anda sebagai bagian dari pejabat publik, termasuk lembaga swasta yang pasti hidup dari publik, termasuk dari keringat para wartawan di lingkungan Anda, justru menjadi jongos Dewan Pers yang malpraktek itu. Bulan Suci Ramadhan seharusnya tidak dinodai oleh kebijakan diskriminatif nan penuh kesombongan seperti yang dilakukan Dewan Pers. Sebaliknya, kita semestinya memperbanyak amal dengan saling membantu, saling memberi, saling menolong, saling meringankan beban sesama manusia, sesama anak bangsa,” pesan Lalengke yang juga adalah Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko itu berharap.

Sebagaimana banyak beredar di media massa dan jaringan WhatsApp, Dewan Pers baru-baru ini mengirimkan surat edaran nomor: 01/DP/K/IV/2021, tertanggal 28 April 2021, perihal Imbauan Dewan Pers Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Surat tersebut ditujukan kepada:

1. Panglima TNI
2. Kapolri
3. Sekretaris Negara
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Komunikasi dan Informatika
6. Pimpinan BUMN/BUMD
7. Pimpinan Perusahaan
8. Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Indonesia
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Indonesia di- Indonesia

Secara singkat, surat itu menyatakan bahwa, “Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang akan jatuh pada 13 -14 Mei 2021 ini, Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh yang mengatasnamakan media baik dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan. Hal ini menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media.”

Pada bagian lain di surat itu, disebutkan nama organisasi konstituen DP, yang dipersepsikan sebagai organisasi resmi yang diakui DP, sebagai berikut:
1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
4. Perusahaan Radio Siaran Swata Nasional Indonesia (PRSSNI)
5. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)
6. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)
7. Serikat Perusahaan Pers (SPS)
8. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)
9. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
10. Pewarta Foto Indonesia (PFI)

Bagi publik, pemuatan nama-nama lembaga atau organisasi konstituen DP dalam surat edaran tahunannya ini secara tersirat sebagai pesan bahwa ‘jika ingin memberikan THR, berikanlah kepada mereka-mereka yang nama lembaganya ada di daftar tersebut. DP akan sangat berterima kasih atas bantuan THR yang Anda berikan kepada konstituen DP sehingga para konstituen kami itu akan merasa nyaman, lancar, dan bahagia dalam merayakan Idul Fitri 1442 H mendatang’.

“Selamat berlebaran para konstituen DP, semoga Anda semua berbahagia dengan THR-THR yang diberikan oleh instansi/lembaga atas rekomendasi DP,” ujar seorang jurnalis papan bawah yang tidak ingin disebutkan namanya seraya tersenyum sinis. 

(APL/Red) MM

Sumber : DPP PPWI

Mengaku Polisi dan Ormas, OTK 'mengobrak-abrik' Kantor Redaksi Nuansa Metro dan Sekretariat DPC GANN Kab. Karawang

KARAWANG, MM - Dengan dalih mencari pelaku dugaan kasus penipuan, sekelompok orang yang diduga mengaku-ngaku sebagai petugas kepolisian dan mengaku dari salah satu Ormas ternama, 'mengobrak-abrik' kantor Redaksi Nuansa Metro dan Sekretariat DPC Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Kabupaten Karawang, pada Selasa (27/4/2021) malam, sekitar pukul 20.00 Wib.

Orang yang diduga mengaku sebagai aparat kepolisian dan salah satu Ormas ternama itu berjumlah lima orang, mendobrak pintu utama dan pintu garasi, hingga mengakibatkan kunci rusak dan tak bisa dipergunakan kembali. Ternyata bukan hanya sampai disitu, lemari tempat menyimpan arsip pun tak luput dari penggeledahannya.

 
Hal itu terungkap dari pernyataan ketua RW Perumahan Karang Indah, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, H. Joko dan salah satu Anaknya bernama Kiki,(28/04/2021).

 
"Awalnya saya kedatangan satpam perumahan, menginformasikan kepada saya ada Buser menunggu di rumah belakang bernomor F17, akan melakukan penangkapan dirumah itu. Namun satpam tidak secara detail mengatakan kepada saya ada apa- apanya" ucap H. Joko kepada nuansametro.com dan pengurus DPC GANN Karawang, Djajat Sudrajat.

 
Lebih lanjut H. Joko mengungkapkan, setelah dirinya tiba di kantor redaksi Nuansa Metro dan Sekretariat DPC GANN, disitu sudah ada lima orang menunggu kedatangannya.

 
"Sesampainya di kantor redaksi Nuansa Metro dan Sekretariat DPC GANN, saya tanyakan maksud ke lima orang tersebut hingga ingin mendobrak pintu kantor. Kata mereka didalam kantor itu ada orang yang sedang mereka cari. Mereka memperlihatkan alat GPS, bahwa orang yang mereka cari ada didalam kantor" ungkapnya.

Diduga dengan ijin ketua RW dan disaksikan oleh anaknya, kelima orang tersebut mendobrak pintu depan kantor, Padahal pintu itu didalam nya di sekat oleh potongan besi, namun mungkin karena kerasnya dobrakan, akhirnya pintu itu terbuka.

Setelah pintu terbuka, orang yang dicari tidak diketemukan, saking penasarannya menurut H. Joko, ke lima orang tersebut kembali merusak dengan cara menendang pintu garasi yang berbahan kayu hingga terbuka dan merusak kuncinya.

 
Namun, kembali orang yang dicari tidak ada juga, lalu kelima orang tersebut, mengambil tangga alumunium untuk mencari orang yang dimaksud diatas plapon. Kembali orang yang di cari ke lima orang tersebut tidak ada.

Tidak hanya disitu, kelima orang itu mengobrak-abrik kesetiap ruangan dan kamar, termasuk membuka-buka lemari Arsip redaksi dan arsip DPC GANN Karawang.

"Akhirnya, memang tidak ada orang didalam kantor tersebut. Saya juga heran dan curiga terhada ke lima orang tersebut, masa yang mengaku aparat sikapnya seperti itu. Lalu saya tanya ke salah satu orang itu, sebenarnya mereka dari mana. Lalu yang bernama DN mengaku, bahwa dirinya dari salah satu Ormas ternama dan berasal dari Bandung" kata Kiki anaknya ketua RW haji Joko.

Kiki pun menuturkan, bahwa kelima orang tersebut mengendarai kendaraan mobil jenis Minibus Ertiga bernopol Wilayah D.

 
"Kalau gak salah mereka berlima memakai mobil jenis Minibus Suzuki Ertiga, kalau gak salah juga berwarna merah maroon. Namun saya tidak ingat no polisi nya berapa, yang saya ingat plat D. Soalnya waktu itu sudah malam juga sih Pak" tutur Kiki.

Ditempat terpisah Pemimpin Redaksi nuansametro.com Endang Nupo yang diwawancarai terkait adanya dugaan tindakan melawan hukum mengatakan, bahwa tindakan ke lima orang tersebut jelas telah melakukan tindakan melawan hukum.

 
"Walaupun mereka ada ijin dari ketua RW untuk melakukan penggeledahan Dikantor kami. Seharusnya mereka minta ijin dulu kepada pemilik kantor (rumah). Rumah ini jelas berpenghuni, bukan rumah kosong. Ini jelas tindakan melawan hukum. Mereka memasuki pekarangan dan rumah milik orang lain tanpa ijin dari pemilik. Hal itu jelas ada pasal nya dalam KUHPidana. Apalgi mereka bukan petugas kepolisian yang sedang bertugas melakukan penyelidikan suatu kasus" tegas Endang Nupo.

Menurut Endang Nupo, setelah menanyakan hal itu kepada ketua RW H. Joko, bahwa H Joko juga sempat menanyakan surat tugas dan surat penggeledahan bahkan surat penangkapan kepada ke lima orang tersebut, namun mereka tidak bisa memperlihatkan itu semua. 

"Menurut H. Joko, mereka cuma berkata hanya suruhan seseorang, bahkan terkait GPS yang menunjukkan ada orang didalam kantor redaksi Nuansa Metro dan Sekretariat DPC GANN Karawang juga dikendalikan dari orang yang menyuruh nya. Inikan jelas aneh dan mencurigakan kami. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka kami akan melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian" pungkasnya.

(-) MM

PT. Kapuas Prima Coal Tbk Adakan Buka Puasa Bersama Berbagi Kasih Dalam Sambut Ramadan hari ke- 17

JAKARTA, MM - Perusahaan yang bergerak di sektor Tambang Biji Besi, Gelana Zing atau Timbal Simelter di Kabupaten Kobar dan Lamandau , Kalteng PT. Kapuas Prima Coal Tbk, (www.kapuasprima.co.id),  berbagi kasih dan berbuka bersama pada bulan Ramadan hari ke- 17/tahun /1442 Hijriah atau Kamis, (29/April/ 2021).

Disampaikan Humas PT. KPC, Hendra Pratama, berbagi kasih ini merupakan kegiatan solidaritas PT. KPC untuk saudara-saudara Muslim yang menjalankan ibadah puasa dan segera akan merayakan Idul Fitri.

 
"Kegiatan ini kembali kami selenggarakan untuk yang ke enam kalinya  pada bulan Ramadhan ini," ungkap Hendra, Kamis petang melalui aplikasi pesan singkat.

Adapun  lanjut Hendra, lokasi berbagi kasih ini di halaman Masjid Cut Muthia dan di depan Aula A.H. Nasution, Jalan Cut Muthia nomor 1 Menteng Jakarta Pusat.

"Acara ini didukung oleh Rumah Makan Abang Suhai Soto Kuin asli Kalimantan Selatan kegiatan ini dihadiri sekitar 500 orang," ujar Hendra.

Hendra berharap, dengan adanya berbagi kasih dari PT. KPC masyarakat penerima lebih merasa ringan beban ekonomi di masa pendami Covid -19. Kegiatan ini juga mengikuti Prokes Covid -19.

Salah seorang penerima warga setempat Ari Budi Santoso mengucapkan terimakasih kepada pihah PT. KPC yang telah berbagi untuk masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan hal hal seperti yang dilakukan PT. KPC.

 
"Secara pribadi saya ucapkan terima kasih kepada PT. KPC yang telah peduli kepada masyarakat di sini," kata Ari  ditemui sesaat setelah acara usai. 

(**) MM

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, Resmi Ditetapkan Pemerintah Indonesia Sebagai Teroris dan Organisasi Teroris

JAKARTA,MM - Pemerintah RI telah menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua masuk sebagai Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) ,(29/4/2021).

Penetapan KKB masuk sebagai Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris DTTOT itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dalam jumpa persnya, Kamis (29/4/2021).

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan massif dikategorikan sebagai teroris," ujar Mahfud 

Oleh karena itu, pemerintah meminta TNI dan Polri untuk menindak KKB Papua yang semakin meresahkan. "Pemerintah sudah meminta kepada Polri TNI, BIN, dan aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya bahwa pandangan dan sikap pemerintah tersebut, karena tindakan kekerasan di Papua dalam beberapa hari terakhir ini semakin meresahkan.

"Banyak tokoh adat Papua datang ke Menko Polhukam dan pimpinan daerah di sana menyatakan dukungan pemerintah melakukan tindakan diperlukan guna menangani tindak kekerasan yang muncul di Papua," pungkas Mahfud.

(Dbl) MM

Warga Kota Depok Dikejutkan Dengan Hadirnya "Babi Ngepet" di Wilayah Kelurahan Bedahan

DEPOK, MM - Peristiwa fenomenal terjadi di saat umat muslim di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan terkait adanya penemuan dan penangkapan yang di indikasikan sebagai"Babi Ngepet" di Wilayah Kelurahan  Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pada Selasa 27 April 2021 pukul 09.00 Wib.

Sementara lokasi penemuan dan penangkapan terindikasi "Babi Ngepet" tersebut, tepatnya di perkebunan milik. Suratiyo, di bilangan Kampung. Bedahan RT 02/04 Kel. Bedahan Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Terindikasi "Babi Ngepet", berhasil ditangkap oleh warga Kelurahan Bedahan,para penangkap diantaranya adalah, Ust. Adam Ibrahim (44), Heri Sunarya (36), Muhammad Rizki (16), Farhan (16) dan Iwan Kurniawan (40).

Dalam keterangan mereka pada petugas dan Awak Media, hal tersebut berawal pada sekitar bulan Maret 2021, "Warga sekitar lingkungan RW.04 banyak yang kehilangan uang, sementara kejadiannya setiap pada malam Selasa dan malam Sabtu,"ungkapnya.

"Sebulan lalu warga melihat babi dan di tangkap selalu hilang,"imbuh mereka.

Lebih lanjut mereka menjelaskan, bahwa, "Kemudian Tokoh masyarakat sekitar melakukan pertemuan dan berupaya untuk menangkap dengan cara Wirid,"jelas mereka.

Ketika ditanyakan cara mereka menangkap "Babi Ngepet" tersebut, mereka mengatakan,"Saat melakukan penengkapan "Babi Ngepet",kami lakukan dengan bertelanjang bulat,"ungkap mereka.

Kemudian Ust. Adam Ibrahim (44) menguraikan kronologis penangkapan "Babi Ngepet"di hadapan masyarakat dengan memaparkan, bahwa, 

"Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 22.30 wib, warga mempersiapkan diri dan pada jam 24.00 wib terlihat ada 3 orang menggunakan motor matic satu orang turun menggunakan jubah menuju ke kebun milik Pak Suratiyo dengan berjalan kaki tapi tidak menapakkan kaki di tanah seoerti naik sepatu roda.... kemudian orang berjubah tersebut duduk dan setelah di tunggu selama 1,5 jam... orang tersebut berubah menjadi Babi hutan, warna hitam , menggunakan kalung ( Seraya di pertunjukan oleh Bpk. Hamdani / mantan Ketua RW.04-Red ) dan memakai ikat kepala warna merah, setelah menjadi orang tersebut berlari kesana kemari karena dikepung,...lalu babi berhasil di tangkap dengan menggunakan Sorban berwarna Hijau oleh sdr. Heri dan Iwan , nah..setelah di tangkap kemudian di tabur garam Kasar dan di sabet dengan sapu lidi berjumlah 7 batang... kemudian di kandangin di lokasi kebun Bpk. Suratiyo," paparnya menerangkan Kronologis peristiwa penangkapan terindikasi "Babi Ngepet tersebut.

Sementara kondisi "Babi Ngepet" tersebut saat di tangkap berjenis Babi Hutan berwarna hitam,dengan ukuran sebesar anjing dewasa, dan memakai kalung kayu berwarna hitam berbentuk tasbeh serta memakai ikat dikepala berwarna merah ( saat ini babi tersebut mengecil ).

Selanjutnya di ketahui bahwa sampai usai penangkapan "Babi Ngepet" masih dalam kondisi hidup namun dari hasil kesepakatan tokoh masyarakat sekitar, bahwa mereka berencana untuk mematikan "Babi Ngepet" tersebut, menginggat semakin lama semakin banyak warga yang berkerumun untuk menyaksikan keberadaan "Babi Ngepet itu, serta guna mencegah terrjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

(Andr) MM

Terkait Ketersediaan Daging, Ketum JWI : Kemana Erick Tohir Bersinergi?, Dengan Rakyat Atau Dengan Asing?

JAKARTA, MM -“Bangun Kemandirian Ketersediaan Daging, Jika Orientasi Visi Keindonesiaan, Visi Kebangsaan, Maka BUMN Bersinergi Dengan Rakyat Bukan Dengan Asing, Bukan Beli Peternakan Belgia. Itu visi bisnis, Saya tidak tau itu visi bisnis pribadi Pak Erick Tohir atau visi bisnis BUMN silahkan di konfirmasi” Tandas  Qusyairi Sumbermanggis, Ketua Umum Jaringan Wirausaha Indonesia, menjawab konfirmasi awak media, terkait pernyataan di beberapa mediaonline, di Jakarta, Kamis (21/04/2021).

“Jika di katakan rencana Menteri BUMN membeli peternakan di Belgia adalah suatu solusi bagi bangsa Indonesia, agar kedepannya kita tidak butuh import daging lagi karena kita sudah memiliki Peternakan sapi yang bisa memenuhi kebutuhan daging untuk rakyat Indonesia, itu tidak benar, bagaimana tidak butuh import, masuknya sapi dari belgia ke Indonesia apa kalau bukan impor, memang ada pengecualian?”, Ungkap Qusyairi Sumbermanggis dengan nada bertanya, Minggu (25/04/2021).

 
“Jika rencara Beli Peternakan Belgia teralisasi maka Pertama seluruh kebutuhan daging akan di cukupi oleh sapi-sapi dari peternakan dari belgia, yang di distribusikan keseluruh peternak pengemukan sapi di seluruh Indonesia. Sedangkan sapi-sapi lokal akan tergusur dan pada masanya  Indonesia tidak akan lagi punya Sapi Bali, Sapi Madura dan sejenis sapi lokal lainya".

Lebih lanjut Qusyairi mengatakan,“Kedua Secara ekonomi Belgia sangat di untungkan dengan masuknya investasi pembelian peternakan sapi, berapa lapangan kerja tersedia untuk Belgia?, Berapa pendapatan pajak pertahun untuk Belgia?, berapa pendapatan bea ekspor untuk Belgia? Ketiga Belgia yang hanya belasan juta pendudukanya tidak perlu lagi ciptakan pasar baru produk sapi pedaging, sedangkan bagi Indonesia dengan penduduk 265 juta jiwa sebaliknya. Bagaimana jika suatu saat penjualan sapi ke Indonesia di hentikan?, sedangkan sapi-sapi dari Belgia itu sudah di seteril, sudah di (KB) Keluarga Berencana, sudah tidak bisa di kembang biakkan”, Katanya.

Dalam uraiannya Qusyairi mengatakan, bahwa "Maka untuk mengatasi kelangkaan ketersediaan daging jangka panjang, di butuhkan visi kebangsaan, visi keindonesiaan. Setiap tahun permasalahan yang di hadapi selalu sama, kelangkaan daging menjelang idul fitri, harga produk pertanian jatuh disaat musim panen, pupuk langka di musim tanam dan seterusnya. Di butuhkan kebijaksanaan para pemangku kebijakan, dibutuhkan duduk bersama kementrian pertanian, kementrian perdagangan, Bulog, kementrian Koperasi dan UKM, dan kementrian BUMN untuk bersinergi dengan rakyat dalam rangka mengatasi permasalahan yang setiap tahun itu-itu saja dalam rangka menuju keadilan ekonomi, mandiri dan bermartabat”, Urai, Qusyairi Sumbermanggis yang juga salah satu pendiri Pesantren Masyarakat Wirausaha Indonesia di Kabupaten Bekasi menambahkan.

  
Ketua Umum Jaringan Wirausaha Indonesiapun memaparkan, bahwa,“Saya selaku Ketua Umum Jaringan Wirausaha Indonesia  membangun “Konsep Pertanian Berkelanjutan, adalah sinergi anggota Jaringan Wirausaha Indonesia, membangun Pertanian berkelanjutan satu juta hektar seluruh Indonesia, Jaringan Wirausaha Indonesia bersinergi bersama petani di daerah-daerah seluruh Indonesia, setiap satu hektar lahan pertanian, petani mengelola 5 sampai dengan 10 ekor kambing atau satu sapi, dan setiap 5 hektar dengan satu sumur bor, untuk lahan tadah hujan atau lahan yang tidak mendapatkan pengairan, produk pertanian akan di sesuaikan dengan kondisi lahan pertanian, bisa jagung, padi, bawang putih, bawang merah, kedelai dan lain-lain”,Paparnya.

“Khusus Pengelolaan Ternak dengan system bagi hasil antara petani dengan bagi 70 petani, Pengurus Kelompok Tani 6 Persen, Pengurus Tingkat Kecamatan 6 Persen, Kabupaten 5 Persen, Tingkat Propinsi 5 Persen dan Tingkat Pusat 3 persen, sisanya 3 Persen plus pokok akan di kembalikan kepada  pemerintah atau investor secara bertahap syukur-syukur investasi tersebut berupa hibah yang terus di gulirkan pada petani lain”,Imbuhnya.

"Dana akan di kelola oleh Recapital Wirausaha Indonesia, jasa keuangan dan investasi di bawah naungan Jaringan Wirausaha Indonesia yang berbadan hukum koperasi. Dan telah Saya disiapkan aplikasi khusus wirausahaindonesia.com direktori Produk, Layanan dan Bisnis Indonesia”. Sebagai pusat pemasaran Produk, Layanan dan Bisnis wirausaha di seluruh Indonesia," Pungkas Qusyairi Sumbermanggis yang juga Ketua NU Nanting Sumbermanggis Periode 2000-2005 mengakhiri uraianya. 

(Tim/Red) MM

Tumpas dan Ratakan Para Separatis dan Teroris Papua,Bamsoet: "Memang Mereka Pakai HAM Saat Bunuh Rakyat dan Aparat"

JAKARTA, MM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan kepentingan dalam negeri dan rakyat adalah yang utama. Karenanya jangan sampai ada ruang toleransi bagi tumbuh suburnya gerakan separatis dan teroris di bumi Indonesia. Termasuk bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang oleh Badan Intelijen Negara, kini dilabeli sebagai kelompok separatis dan teroris.

"Memangnya para separatis dan teroris itu pakai teori Hak Asasi Manusia saat membunuh rakyat dan aparat yang bertugas? Sikat habis, tumpas dan ratakan para separatis dan teroris yang tidak berprikemanusiaan itu. Sebagai pimpinan MPR RI, demi melindungi rakyat dan negara, saya siap menjadi orang yang bertanggungjawab dihadapan hukum internasional atau hukum manapun. Terpenting, para separatis dan teroris bisa musnah dari bumi Indonesia," tegas Bamsoet dalam merespon pernyataan Amnesty Internasional Indonesia, di Jakarta, Selasa (27/4/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dari aspek pertahanan keamanan nasional dan hukum, sangat jelas bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua bukanlah kelompok kriminal bersenjata biasa. Melainkan termasuk gerakan yang memiliki motivasi politik untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Mereka jelas tidak punya right to self determination (hak menentukan nasib sendiri). Karena ketika Papua telah menjadi bagian integral NKRI berdasarkan New York Agreement 1962, maka hak menentukan nasib sendiri serta merta batal demi hukum," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, sangat tepat jika gerakan KKB dinilai sebagai gerakan pemberontakan melawan pemerintah yang sah (makar) dengan cara-cara teror. Sehingga penetapan keadaan darurat militer, baik secara hukum nasional maupun internasional, sudah sah dan bisa segera diberlakukan.

"Tidak boleh lagi ada toleransi terhadap para separatis dan teroris untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa. Kerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki negara. Kalau perlu turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Densus 88 dan Brimob Polri. Yakni Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan, mereka pasti bisa menumpas habis para separatis dan teroris di Papua hingga ke akarnya," pungkas Bamsoet. 

(TN) MM

Diduga Lakukan Bai'at Disejumlah Tempat, Pengacara Habib Riziq Shihab, Munarman, SH Diringkus Tim Densus 88/AT

TANGGERANG, IT -  Tim Densus 88/AT menangkap Pengacara Habib Riziq Shihab, Munarman, SH di Perumahan Modern Hills, Cinangka - Pamulang, Tangerang Selatan, sekitar pukul 15:00 WIB. Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, bermufaakat jahat untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dan menyembunyikan informasi tentang Tindak Pidana Terorisme, Selasa (27/04).

Kapolsek Tanah Abang AKBP Singgih Hermawan membenarkan penangkapan tersebut. 

"Ya benar (ditangkap)," ucap Singgih saat dikonfirmasi.

"Polisi juga tengah melakukan penggeledahan di Petamburan," ungkapnya pada Awak Media.

Penangkapan Terkait Bai'at Disejumlah Tempat

Senada akan hal itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi Awak Media membenarkan terjadinya peristiwa penangkapan Pengacara Habib Riziq Shihab, Munarman, SH dengan mengatakan bahwa pihaknya bakal menelusuri lebih lanjut keterkaitan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman dengan aksi dan jaringan bom Makassar, Sulawesi Selatan.

"Nanti kita telusuri. Tentunya kalau itu terkait dengan yang di Makassar, nanti bisa jelas dimana," tutur Ahmad kepada wartawan, Selasa (27/4).

Diketahui, pada 28 Maret lalu terjadi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar yang dilakukan jaringan Jamaah Asharut Daulah (JAD).

Ia menjelaskan,"Penangkapan Munarman terkait kegiatan baiat jaringan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) di Makassar dan baiat lain di UIN Jakarta dan Medan," jelasnya.

Namun Ahmad belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai jaringan teroris yang berafilisasi dengan kegiatan baiat di Jakarta maupun di Medan.

"Ada tiga hal (kegiatan baiat) tersebut. Nanti lebih detailnya bisa ke Kabid Humas Polda Metro Jaya," lanjut dia.

Sebelumnya, Munarman diringkus Densus 88 Antiteror di Perumahan Modern Hills, Cinangka-Pamulang, Tangerang Selatan sekitar pukul 15.00 WIB.

Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Penangkapan Munarman merupakan hasil pengembangan yang dilakukan oleh Densus 88 dari serangkaian penangkapan teroris di beberapa wilayah belakangan ini.

Munarman disebut kooperatif dan tidak melakukan perlawanan selama penangkapan oleh pihak kepolisian.

Sementara selanjutnya dari keterangan yang didapat saat dikonfirmasi Awak Media, pada Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan bahwa, Munarman ditangkap terkait tindak pidana terorisme.

"Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme," tandasnya.

Benda Mencurigakan

Sebelumnya Munarman sempat muncul saat ada temuan benda mencurigakan bertuliskan 'FPI Munarman' ditemukan di warung yang berlokasi daerah Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (4/4) malam.

Benda mencurigakan itu disebut merupakan sebuah kaleng yang dibungkus menggunakan kertas. Saat penemuan, tim gegana langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pengecekan.

Sementara itu, Munarman menegaskan bahwa dirinya tak punya kaitan dengan benda mencurigakan bertuliskan 'FPI.

(Wd) MM

Ahli Hukum Tata Negara, Kapitra Ampera Tegaskan, "Aksi KKB di Papua Termasuk Terorisme dan Separatisme !"

JAKARTA, MM- DR Kapitra Ampera SH MH (Ahli Hukum Tata Negara) menyatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Papua merupakan gerakan Terorisme dan Separatisme, (27/04/2021).

Karena itu Kapitra minta agar aksi tersebut jangan lagi disebut kelompok kriminal maupun kelompok kriminal bersenjata.

"Tindakan sekelompok orang Papua itu adalah aksi terorisme dan separatisme yang harus segera ditumpas oleh aparat," kata Kapitra.

Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 27 April 2021 Kapitra juga meminta Pemerintah mengubah status aksi sekelompok orang di Papua menjadi kelompok teroris dan separatis.

Dengan demikian aksi tersebut bisa ditindak dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dia meminta Pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) segera mengambil sikap tegas mengubah status di Papua itu menjadi kelompok teroris dan separatis.

"Selama ini aksi di Papua telah mengancam keamanan masyarakat dan menciptakan rasa takut bagi warga sipil dengan tindakan teror yang dilakukan. Itu kan aksi teroris," kata Kapitra.

Serangan KKB banyak menimbulkan korban jiwa. Terbaru, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha meninggal dunia akibat ditembak oleh KKB, di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, "Banyak lagi tindakan teror lainnya, seperti ancaman kekerasan dan penggunaan senjata api yang menimbulkan efek ketakutan secara luas di masyarakat," katanya.

Kapitra mendesak pemerintah pusat bersama TNI-Polri segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi aksi kekerasan dan baku tembak yang sering terjadi antara aparat TNI-Polri di Papua.
Menurut dia, Pemerintah perlu memetakan lokasi dan mengidentifikasi strategi agar TNI dan Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dapat melawan aksi kekerasan yang dilakukan teroris dan separatis.

"Tidak ada KKB di Papua, yang ada adalah teroris dan separatis. Kegiatan separatisnya adalah melakukan pemborontakan bersenjata ingin melepaskan diri dari wilayah sah dan  pemerintah yang sah," ungkap Kapitra selaku ahli dalam bidang Hukum Tata Negara..

"Untuk itu pemerintah pusat harus tegas ini waktunya untuk menghentikan teroris separatis dengan menumpas dan menghancurkannya," tandasnya.

Kapitra juga menyebutkan kondisi ini sudah terlalu  dibiarkan sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat yang belum ditemukan jawabannya secara tegas.

(Jg) MM

Ir. Dorry Sonata Dalam "Solusi Pengusaha Manufaktur Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19"

BEKASI, MM - Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan dunia, banyak memukul sendi – sendi kehidupan, tak terkecuali bidang manufaktur. Banyak perusahaan yang gulung tikar dan merumahkan sebagian karyawannya.

Melalui wawancara di daerah Bekasi, Ir. Dorry Sonata,M.Eng.Sc.,MM.,ACMC.,CHRP., CHt., yang merupakan praktisi dan professional Coach mengatakan kepada awak media " Pengusaha Manufaktur harus lebih jeli melihat peluang usaha, jangan menyalahkan keadaan, dan lebih mengutamakan Internal Factor dari pada External Factor (Inside Out)."

Dorry Sonata, pria kelahiran Jakarta, 51 tahun silam, dikenal sudah malang melintang di dunia manufaktur, menamatkan Pendidikan formal di Universitas Trisakti,Jakarta jurusan Tehnik Mesin , kemudian melanjutkan S-2 di The University Of New South Wales, Sydney, Australia, School Of Mechanical and Manufacturing. Marketing Management di IPWIJA-Jakarta. Dan kemudian mengikuti Internasional Development Executive-Essilor World Wide di Singapore Management University, Nanyang Technological University-Singapore serta Essec Business School-Paris,Perancis. 

Dorry Sonata juga mempunyai sertifikasi Internasional di bidang Coach dan Group Coaching dari Meta Coach Foundation (MCF)-USA dan Sertifikasi Internasional NLP (Neuro Linguistic Program)-USA.

Karena juga saat ini mendalami dunia Human Resources Dorry telah menyelesaikan sertifikasi CHRP dari Universitas Atmajaya Jakarta.

Debut karir Dorry Sonata berawal di perusahaan Multi Nasional besar seperti Firmenich,  British American Tobbaco, Amcor Asia Indopack Pratama, Essilor,Allianz, dan Panarub Group-Adidas, berkarir mulai dari Yunior level sampai pada posisi Top Management Level.
Di akhir sesi wawancara, Dorry berharap semoga kedaaan perekonomian cepat segera pulih, dan karyawan yang terkena dampak PHK dapat segera kembali bekerja.

Untuk informasi lebih lanjut untuk jasa pelayanan perusahaan manufaktur dapat menghubungi Markom (Marketing Communication ) 085781018377.

(The Rock) MM

Kabinda Papua Gugur Ditembak KKB Papua, Bamsoet : KKB Tumpas Habis Dulu, Urusan HAM Bicarakan Kemudian

JAKARTA, MM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta aparat TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) turunkan kekuatan penuh yang dimiliki untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.

 
"Saya turut berduka cita atas meninggalnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha akibat ditembak oleh KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Beliau gugur dalam kontak senjata dengan KKB akibat terkena tembakan dibagian kepala. Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Kalau perlu turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan untuk menumpas mereka,” tegas Bamsoet di Jakarta, Senin (26/4/21).

Ketua DPR RI ke-20 yang juga Warga Kehormatan BIN ini menuturkan, tindakan KKB di Kabupaten Puncak Papua dalam beberapa waktu belakangan ini sudah sangat meresahkan. Pada tanggal 8 April 2021 lalu, KKB di Kabupaten Puncak telah menembak mati seorang guru bernama Oktavianus Rayo. KKB juga membakar tiga sekolah di Kabupaten Puncak.

 
Tidak hanya itu, dI tanggal 9 April 2021, seorang guru SMP bernama Yonathan Randen kembali ditembak mati KKB di Kabupaten Puncak. Disusul tewasnya seorang pengemudi ojek bernama Udin akibat ditembak di area Pasar Ilaga Kabupaten Puncak oleh KKB pada tanggal 14 April 2021. Tanggal 15 April KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom.

"Aparat TNI, Polri serta intelijen harus terus melakukan pengejaran dan menindak tegas terhadap KKB tersebut tanpa ragu dengan kekuatan penuh yang kita miliki. Kita tidak boleh membiarkan kelompok separatis terus melakukan tindakan yang mengakibatkan korban jiwa," tandas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga meminta TNI, Polri serta BIN untuk memperkuat dan meningkatkan pengamanan di wilayah konflik di Papua. Selain, mengkaji secara tepat langkah efektif dalam menumpas KKB di Papua.

 
"Korban yang terus berjatuhan akibat konflik yang tidak berkesudahan ini harus segera diselesaikan. Salah satunya dengan langkah tegas TNI, Polri dan BIN untuk meningkatkan keamanan dan kewaspadaan di wilayah konflik. Polri dan TNI bisa menggencarkan patroli gabungan di seputaran wilayah Papua, khususnya di objek vital maupun lingkungan penduduk untuk memberikan rasa aman sekaligus mempersempit ruang gerak KKB," pungkas Bamsoet. 

(Tnr) MM

Teroris (KKB) Papua Dikabarkan Telah Menembak Mati, Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua

PAPUA, MM - Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Putu IGP Dani Nugraha Karya, dikabarkan gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Dambet Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4/2021).

 
Kabar gugurnya Kabinda Papua ini dibenarkan oleh Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen Ignatius Yogo Triyono. “Iya betul, gugur," ujar Pangdam.

Disampaikan Pangdam, penembakan terhadap Kabinda itu terjadi sekitar pukul 15.50 WIT, dan pelaku penembakan dilakukan oleh kelompok Lekagak Telengen. “Dari laporan yang saya terima pelaku penembakan terhadap korban berasal dari kelompok Lekagak Telengen,”ucapnya.

Disampaikannya lebih lanjut, bahwa jenazah saat sekarang berada di Beoga dan akan dievakuasi ke Timika, untuk selanjutnya pada Senin (26/4) akan diterbangkan ke Jakarta. "Jenazah masih di Beoga, ini masih kami monitor terus, rencana besok dievakuasi," pungkasnya.

Dengan kejadian ini, menambah jumlah korban atas aksi brutal bersenjata yang dilakukan KKB di Kabupaten Puncak, yang mana aksi-aksi ini mendapat kecaman keras dari berbagai tokoh dan masyarakat serta menilai bahwa perbuatan KKB ini bukan lagi kriminal bersenjata biasa, namun sama dengan perbuatan teroris. 

Usulan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris, sebelumnya pernah diusung Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (22/3) bulan lalu.

Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan pendapatnya bahwa kelompok kriminal bersenjata dan organisasi separatis di Papua seharusnya dapat dipidana dengan pasal-pasal tindak pidana terorisme. Ia beralasan perbuatan kelompok tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan menebar ketakutan di tengah masyarakat. 

“Aksi yang nyata dari mereka, yaitu menyerang anggota TNI/Polri dan masyarakat sipil di sana (Papua)," kata Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Pol Boy Rafli Amar saat itu.

Sedangkan Pengamat Sosial Politik, Universitas Pasundan Bandung (UNPAS), Dr. Tugiman, S.H., M.Si, mengungkapkan bahwa aksi sadis, brutal dan teror kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau separatis Papua bisa dijerat Pidana Terorisme.

 
Pengamat Sosial Politik, Universitas Pasundan Bandung (UNPAS), Dr. Tugiman, S.H., M.Si, mengungkapkan bahwa aksi sadis, brutal dan teror kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau separatis Papua bisa dijerat Pidana Terorisme.

 
Dikatakan Tugiman, KKB selama ini telah melakukan aksi-aksi teror yang sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme.

“Tindak kekerasan yang dilakukan oleh KKB telah menimbulkan korban jiwa yang meluas, merusak pasilitas publik, mengancam keamanan dan keselamatan warga, membuat suasana mencekam dan mencemaskan serta mengancam stabilitas keamanan nasional," kata Tugiman pada Jumat (23/4/2021) di Yogyakarta.

(Dbl) MM

Berikan Dukungan Moril, Menko PMK dan Menteri Sosial Kunjungi Keluarga KRI Nanggala-402 di Gedung PTA (MKA II), Surabaya

JAKARTA, MM- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Prof. Dr. Muhajir Effendy, M.A.P. dan Menteri Sosial Tri Rismaharini mengunjungi keluarga KRI Nanggala-402 dan memberikan dukungan moril atas musibah yang dialami saat latihan penembakan torpedo pada Kamis 23 April 2021 yang lalu. Dukungan moril  dan rasa empati ini ditunjukkan saat memberikan bantuan dari Presiden RI Ir. Joko Widodo untuk keluarga ABK  KRI Nanggala-402 bertempat di Gedung Panti Tjahaja Armada (PTA) Markas Komando Armada II Surabaya, Minggu (25/4).

Kedatangan rombongan tamu Menko PMK dan Mensos  yang didampingi  Ketum Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto dan  Ketum Jalasenastri Ny. Vero Yudo Margono diterima di ruang Lounge Mojopahit oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M.,  Gubernur AAL Laksda TNI Tunggul Suropati, S.E., M.Tr.(Han)., Kadiskual Laksma TNI Poedji Santoso, CHRMP., Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Dafit Santosa dan  Kadispsial Laksma TNI Dr. Wiwin Handayani, M.Si.Psikolog. Pada kesempatan ini Menko PMK dan Mensos mendapat penjelasan perihal KRI Nanggala-402 dari Gubernur AAL. Seusai menerima paparan dilanjutkan doa bersama mendoakan KRI Nanggala dan ABKnya 

Penyerahan Bantuan Sosial (Bansos) dari  Presiden RI sebagai bentuk rasa peduli dan empati serta memberikan penguatan dan dukungan moril kepada keluarga ABK Nanggala-402 terhadap terjadinya musibah KRI Nanggala-402 yang dihadiri 15 perwakilan keluarga dan 6 orang putra-putri ABK dan non ABK yang berdomisili di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. 

Dalam keterangan persnya Menko PMK dan Menteri Sosial berharap agar seluruh keluarga tabah dalam menghadapi musibah ini. Kedua pejabat Negara ini akan mengunjungi keluarga lainnya yg berada di luar kota Surabaya untuk memberikan penguatan dan dukungan moril seperti yang diinstruksikan Presiden RI. Mereka juga akan membantu kelancaran serta kemudahan bagi anak-anak ABK dan keluarga dalam memperoleh pendidikan,  maupun pekerjaan,  seperti contohnya beasiswa.

Usai menyerahkan bantuan di PTA selanjutnya kedua Menteri menuju salah satu keluarga ABK yang berdomisili di Kebraon kemudian ke Gresik dan Sidoarjo.

(Dbl) MM

Kerahkan Kekuatan Terbaik, Kapolri : Ada 2 Posko SAR Polri , Pertama di Celukan Bawang dan Kedua Pelabuhan Banyuwangi

JAKARTA , MM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa sampai saat ini, Korps Bhayangkara terus mengerahkan kekuatan terbaik yang dipunyai untuk membantu evakuasi dari kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali. 

Sigit menyebut bahwa, pihaknya mendirikan dua posko untuk membantu TNI Angkatan Laut (AL) dalam proses evakuasi Nanggala 402. Hal itu sebagai salah satu bentuk sinergitas TNI-Polri dalam peristiwa tersebut. 

"Ada 2 posko SAR Polri yang didirikan, pertama di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng dan kedua Pelabuhan Banyuwangi," kata Sigit dalam siaran pers, Jakarta, Minggu (25/4/2021).

Sigit mengungkapkan, sebanyak 331 personel kepolisian dengan rincian 265 jajaran Polda Jawa Timur dan 66 prajurit dari Polda Bali. Adapun para personel yang dikerahkan itu nantinya bakal menjalankan tugasnya sebagaimana terkait upaya evakuasi.

"Personel tersebut berisi, tim DVI, Brimob, Polair, Polres, tim Trauma Healing," ujar Sigit.

Disisi lain, eks Kabareskrim itu mengungkap bahwa, dua awak KRI Nanggala itu ternyata masih bagian dari keluarga besar Polri. Yakni, Letkol Laut (P) Heri Octavian adalah putra dari seorang Purnawirawan Kompol Imron Haki.

Kemudian, Letda Rhesa Tri Utomo S.Tr (Han) adalah adik sepupu dari AKP Maria SN Manafe yang beralamat di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebab itu, Polri bakal memberikan bantuan kepada mereka.

"Polri akan memberikan dikungan baik moril atau materil kepada leluarga awak kapal selam Nanggala 402," ucap Sigit.

Tak lupa, eks Kapolda Banten ini menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala tersebut.

 
"Keluaga besar Polri dan saya selalu pimpinan Polri menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya para prajurit terbaik KRI Nanggala 402," tutup Sigit. 

(Ardon) MM

Ditemukan Pada Kedalaman 850 Meter, Kasal Yudo Margono Pastikan Kapal Selam KRI Nanggala 402 Tidak Meledak

JAKARTA, MM – Kapal selam KRI Nanggala 402 ditemukan di kedalaman 850 meter di bawah laut. Kasal Laksamana TNI Yudo Margono memastikan kapal selam KRI Nanggala 402 tidak meledak. Insiden yang terjadi di perairan utara Bali lebih pada keretakan.

“Apakah ledakan atau keretakan? Bukan ledakan. Kalau ledakan pasti sudah hancur. Juga ada suara yang akan terdengar sonar. Ini lebih pada keretakan,” kata KSAL dalam konferensi pers, Sabtu (24/4/2021).

Yudo menuturkan, dalam insiden ini diyakini terjadi keretakan pada KRI Nanggala sehingga jatuh pada pada kedalaman. Karena retakan itu barang-barang pada kapal selam buatan Jerman ini keluar dari kapal dan muncul di permukaan.

Kasal mengatakan, operasi pencarian akan terus dilakukan. KRI Nanggala saat ini berada pada kedalaman 850 meter.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian ini. Dia kembali meminta doa masyarakat agar penyelamatan para prajurit on board KRI Nanggala dapat ditemukan. 

(Aci) MM

Diinisiasi Indonesia, Sultan Brunei Darussalam (Ketua ASEAN) Gelar ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) di gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta

JAKARTA, MM - Para pemimpin hingga perwakilan negara-negara ASEAN tengah mengikuti jalannya ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) yang digelar di gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada Sabtu, 24 April 2021.

ALM kali ini terselenggara atas undangan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, selaku Ketua ASEAN. Sebelumnya, Indonesia menginisiasi ALM ini untuk membahas dan mencapai kesepakatan serta solusi yang baik bagi rakyat Myanmar.

Selain dihadiri oleh Sultan Hassanal Bolkiah dan Presiden Joko Widodo, sejumlah pemimpin atau perwakilan dari negara-negara ASEAN hadir dalam pertemuan tersebut. Tampak dalam pertemuan ialah Perdana Menteri Vietnam Phạm Minh Chính, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Menteri Luar Negeri Filipina sebagai Utusan Khusus Filipina Teodoro L. Locsin Jr., Menteri Luar Negeri Thailand sebagai Utusan Khusus Thailand Don Pramudwinai, Menteri Luar Negeri Laos sebagai Utusan Khusus Laos Saleumxay Kommasith, juga Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing turut hadir dalam ALM kali ini.

Penyelenggaraan ASEAN Leaders’ Meeting ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan mengenai langkah-langkah yang baik bagi rakyat Myanmar dan membantu Myanmar untuk dapat keluar dari situasi saat ini.

Selain itu, para pemimpin atau perwakilan negara-negara ASEAN juga memiliki tekad yang sama untuk bersama berbagi pandangan demi kepentingan rakyat Myanmar.

(Iksn) MM

Sumber : (BPMI Setpres)

Upaya Pencarian Kapal Selam, Kapolri : Kami Turunkan KP Gelatik-5016, KP Enggang-4016, KP Barata-8004 dan KP Balam-4017

BALI, MM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri akan memberikan yang terbaik dalam upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali. Saat ini, kata Sigit, Polri telah menurunkan beberapa peralatan dan kapal guna mendukung upaya pencarian.

"Seluruh kegiatan memberikan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Kami telah menurunkan 4 kapal guna mensupport pencarian kegiatan kemanusiaan," kata Sigit di Bali, Sabtu (24/4/2021).

Dalam upaya pencarian KRI Nanggala, Kapolri menyampaikan akan terus mendampingi. Ia pun menyampaikan keprihatinan insiden hilangnya KRI Nanggala.

"Kami keluarga besar Polri mengucapkan keprihatinan yang sangat mendalam terkait insiden ini," katanya.

Mantan Kabareskrim ini pun menuturkan 4 kapal milik polairud yang diturunkan yakni KP Gelatik-5016, KP Enggang-4016, KP Barata-8004 dan KP Balam-4017. Keempat kapal itu dilengkapi dengan robot pencarian yakni ROV atau drone bawah laut.

"Dalam kesempatan ini kami selalu berusaha untuk terus melakukan apa yang bisa kami lakukan, dengan segala upaya yang ada kami akan menurunkan 4 unit kapal, kapal gelatik, barata, balam, dan enggang, yang tentunya kami turunkan untuk membantu dalam rangka pencarian," ucapnya.

Tak hanya menurunkan kapal, drone dan peralatan pendukung pencarian KRI Nanggala, Sigit menuturkan pihaknya juga siap menyiapkan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) jika nantinya diperlukan.

Seperti diketahui, kapal selam Nanggala 402 pembawa 53 awak kapal sejak hilang kontak hingga kini belum juga ditemukan. Sejumlah instansi termasuk beberapa negara turut membantu proses pencarian namun belum membuahkan hasil.

(Ardon) MM

Safari Ramadhan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, Kunjungi Ponpes Binaan SMSI Bekasi Raya

BEKASI, MM – Dalam rangka Safari Ramadhan 1442 hijriah, Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya Kompol Budi Prasetya, S.IK berkunjung ke Pondok Pesantren Darut Taufiq binaan anggota SMSI Bekasi Raya di Kampung Rukem, RT.01/05, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (23/04_2021) sore. Safari Ramadhan kali ini, Kompol Budi Prasetya didampingi ketua Bhayangkari beserta jajaran. 

Selain bersafari Ramadhan, Kompol Budi Prasetya memberikan bantuan berupa tempat tidur santri sebanyak 7 set lengkap dengan ranjang tingkatnya, peralatan masak bagi pengurus ponpes dan para santrinya, sembako berupa beras dan makanan untuk berbuka puasa serta santunan untuk para santri yang sebagian besar merupakan yatim.

Kepada salah satu santri bernama Faris (10 tahun_asal Rengasbandung Desa Karangsambung Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi), Kompol Budi Prasetya menanyakan cita-citanya setelah lulus sekolah.

"Saya ingin jadi polisi seperti bapak," jawab Faris spontan.

Mendengar jawaban spontan tersebut, Kompol Budi

Prasetya tampak terharu. 

"Cita-citanya luhur ingin mengabdi kepada bangsa negara," ucap Kompol Budi Prasetya. 

Lalu, Kompol Budi Prasetya memberikan semangat dan motivasi kepada Faris agar tetap bersemangat dalam belajarnya sehingga besar nanti cita-citanya bisa terlaksana.

“Semangat terus, rajin mengaji dan belajar, pasti cita-citamu nanti tercapai, nak,” ujar Budi Prasetya sambil membelai kepala Faris di hadapan rekan-rekan santri lainnya.

Usai melihat-lihat kondisi asrama santri laki-laki dan perempuan, beberapa anggota Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya memasang tempat tidur ranjang tingkat untuk santri.

Kompol Budi Prasetya kemudian mengajak para santri, guru-guru pendamping dan beberapa pengurus majelis untuk berpose foto bersama kemudian berpamitan.

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan pondok pesantren, Taufik Suprapto menyampaikan rasa syukur dan terimakasih atas kedatangan Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya beserta ibu Bhayangkari dan jajarannya guna menengok anak santrinya yang mayoritas yatim. 

"Dalam kesehariannya santri bermukim di pesantren ini. Mereka belajar dan mengaji tanpa dipungut biaya apapun," ucap CEO media siber Topikkita.com yang merupakan salah satu

pengurus SMSI Bekasi Raya ini.

Taufik laberberdo'a agar Allah SWT membalasnya dengan yang lebih besar.

"Jazakallah komandan, semoga komandan beserta anggotanya dan ibu Bhayangkari semakin sukses, senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah swt dan tentunya Polri semakin dicintai rakyat,” tutup Taufik. 

(Ardon) MM

Wilson Lalengke : Dewan Pers Itu Ibarat Kambing Bandot Sedang Birahi, Dicolek BNSP, Dewan Pers Panik Dan Akhirnya Kalap

JAKARTA, MM - Kontroversi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) produk Dewan Pers yang selama ini diagung-agungkan, baik oleh pemegang Sertifikat UKW, organisasi pers underbow Dewan Pers, maupun oleh segelintir Pemerintah Daerah, tiba-tiba menyeruak ruang publik usai pelaksanaan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Assessor Kompetensi Khusus Wartawan yang dilaksanakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia,(23/04/2021). 

Pernyataan telak Komisioner BNSP, Henny S. Widyaningsih, terkait UKW Dewan Pers yang tidak berlisensi BNSP dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, akhirnya membuka mata publik.

“Dewan Pers boleh melaksanakan sertifikasi kompetensi tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP. Jadi bukan Dewan Pers yang mensertifikasi wartawan, tapi oleh LSP yang diberikan lisensi untuk mensertifikasi dari BNSP,” tegas Henny [1].

Tidak tanggung-tanggung, Ketua Dewan Pers yang bergelar professor doktor, Muhammad Nuh, langsung turun tangan. Rupanya Nuh tidak tahan melihat keberhasilan para wartawan yang selama ini berada di luar Dewan Pers berhasil membuat gebrakan untuk meluruskan pelaksanaan sistem uji sertifikasi kompetensi ke jalurnya yang benar. Nuh, dengan tidak malu-malu, melakukan percakapan pribadi dengan pihak BNSP, mempertanyakan tentang pernyataan Komisioner BNSP, Henny S. Widyaningsih, itu.

Berdasarkan chatting pribadi tersebut, dibuatlah release pemberitaan oleh Dewan Pers bahwa BNSP membantah melarang Dewan Pers melakukan uji kompetensi [2]. Sebuah pola pemberitaan berdasarkan chatting pribadi, tanpa meminta izin kepada pihak lawan chatting (BNSP – Red) seperti ini boleh-boleh saja. 

Namun, sebagai sebuah lembaga yang selama ini dijunjung tinggi oleh segelintir organisasi pers underbow lembaga itu, tentulah karya jurnalistik (press release – red) Dewan Pers semacam ini amat disesalkan karena terkesan sebagai hasil karya calon peserta ukw kelas rendah.

Bukan itu saja, Dewan Pers kemudian melalui Wakil Ketuanya, Hendry Ch Bangun, secara demonstratif langsung mengeluarkan release terbaru tentang rencana lembaga tersebut untuk melakukan UKW bagi 1.700 wartawan di 34 provinsi seluruh Indonesia. “Pada 2021 ini ditambah menjadi 34 provinsi dengan target 1.700 peserta,” kata Henry sebagaimana dikutip dari lembaran 3 halaman press release Dewan Pers, tertanggal 20 April 2021.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyatakan bahwa hal tersebut biasa saja, tidak perlu direspon berlebihan. “Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa Dewan pers itu ibarat kambing bandot yang sedang birahi [3]. Nah, sekarang semakin tegang birahinya karena dicolek oleh BNSP, dia panik, akhirnya jadi kalap. Hajar sana-sini membabi-buta, hahaha…” ujar Lalengke santai, Rabu, 21 April 2021.

Pengurus Dewan Pers, menurut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, seharusnya taat azas, taat hukum, taat tata tertib berbangsa dan bernegara. Bukan berlaku seenaknya dalam membuat kebijakan dan peraturan di bidang pers. Negara ini punya tata tertib yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan. UU itu dibuat untuk dipatuhi oleh setiap warga negara, tidak peduli Anda bergelar professor, orang kaya, punya jabatan, dan lain sebagainya.

“Dewan Pers harus mengikuti aturan perundangan yang mengatur tentang sertifikasi profesi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaga yang diberi kewenangan melakukan uji kompetensi dan mengeluarkan sertifikat kompetensi atas nama negara adalah BNSP,” jelas alumni Program Persahabatan Indonesia – Jepang Abad-21 itu.

Untuk itu, tokoh pers nasional yang telah melatih ribuan anggota TNI, Polri, guru, dosen, PNS/ASN, mahasiswa, wartawan, LSM, ormas dan lain-lain di bidang jurnalistik ini, menghimbau kepada seluruh elemen pers dan masyarakat di tanah air, marilah bersama-sama membenahi kerancuan-kerancuan yang diciptakan oleh Dewan Pers bersama beberapa gelintir underbow-nya itu selama ini. “Kepada semua rekan wartawan, pewarta warga, dan setiap orang yang ingin menggeluti dunia kewartawanan, silahkan mengikuti pola pendidikan, pelatihan, dan uji sertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan negara, yakni melalui LSP yang dilisensi oleh BNSP. 

Dengan demikian, negara bisa dan harus bertanggung jawab atas sertifikat kompetensi aka profesi yang Anda dapatkan. Sertifikat dari BNSP itu menggunakan logo Garuda Pancasila dan dicetak bermeterai (seal) khusus di Perum Peruri. Bukan seperti sertifikat uka-uka Dewan Pers berlogo bunga kamboja yang dibuat di Senen itu yaa,” pungkas Lalengke sambil berkelakar. 

(APL/Red) MM

Dandim 0311/Pessel Dampingi Bupati Sambut Kedatangan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

PESSEL, MM - Komandan Kodim 0311/Pessel Letkol Inf Gamma Arthadilla Sakti mendampingi Bupati Pessel menyambut kedatangan menteri pariwisata dan ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno di kawasan wisata pantai carocok painan.jumat 23/04/2021.

Turut Hadir Dalam penyambutan menteri pariwisata Bupati Pessel Bapak Drs.Rusma Yul Anwar,M P.d , Ketua DPRD Bapak Ermizen S P.d ,Dandim 0311/Pessel Letkol Inf Gamma Arthadilla Sakti, Kapolres di wakili Wakapolres Kompol Taufik Isra Serta tamu undangan dan tokoh masyarakat lainnya.

Tampak Hadir mendampingi kedatangan menteri pariwisata Sandiaga Uno di dampingi oleh Anggota DPR RI Andre Rosiade dan Wakil Gubenur Sumbar Audi Joinaldi.

Dalam Sambutanya,Bupati Pesisir Selatan mengatakan, Selamat Datang Bapak Menteri,dengan kedatangan bapak berkunjung ke pesisir selatan ini semoga pesisir selatan lebih maju kedepannya.

Selain itu,Bupati Pesisir selatan juga menyampaikan Potensi pesisir selatan,kaya dengan potensi wisata bahari dan wisata alam lainnya.seperti pulau mandeh,pulau cubadak,pulau cingkuak dan pulau lainnya.

Disamping itu,sambutan dari pada menteri pariwisata dan ekonomi Kreatif Sandiaga uno mengatakan,

Ekonomi kreatif dari pesisir selatan ini,akan maju kedepannya dan supaya ekonomi kreatif pesisir selatan seperti batik lumpo,rendang lokan serta lainnya semoga lebih berkembang dengan pesatnya.

(Dbl) MM