Ongkos Haji Naik, Gerindra Desak Kenaikan Ongkos Haji Rp 69 juta Dikaji Ulang, Muzani : Terlalu Berat Untuk Rakyat!

LAMPUNG, MM - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Gerindra Lampung pada Senin (30/1/2023). Rakerda ini dihadiri lebih dari 2 ribu kader Gerindra mulai dari ranting, PAC, DPC, dan relawan serta simpatisan Partai Gerindra se Provinsi Lampung.

Siaran pers Partai Gerindra yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyebutkan, dalam kesempatan itu,  Muzani menyampaikan, Provinsi Lampung harus jadi basis suara Prabowo dan Gerindra di Pemilu 2024.

Namun, kata Muzani, semangat perjuangan untuk memenangkan Prabowo Presiden Gerindra Menang tidak hanya berhenti sampai di situ. Partai Gerindra harus setia berjuang untuk kebaikan dan kepentingan rakyat.

"Perjuangan kita tidak akan pernah surut karena apa yang kita perjuangkan adalah kebaikan. Karena kami meyakni memperjuangkan kebaikan tidak boleh merasa lelah apalagi merasa kalah. Karena kekuasaan yang kita perjuangkan dengan menjadikan Prabowo Presiden Gerindra Menang sejak awal kita niatkan untuk membela rakyat miskin, orang-orang lemah dan terpinggirkan," kata Muzani.

Menurut Muzani, untuk memperbaiki nasib rakyat miskin dan orang-orang terpinggirkan hanya bisa dibela oleh kekuasaan. Salah satu wujud nyata Partai Gerindra untuk membela rakyat yaitu dengan meminta pemerintah untuk mengkaji kembali rencana kenaikan ongkos naik haji (ONH) Rp 69 juta.

"Sebagai bentuk kesungguhan dari Partai Gerindra ingin terus bersama rakyat dalam usia 15 tahun kami ingin memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat. Baru-baru ini misalnya Kementerian Agama menyampaikan kenaikan biaya ongkos naik haji (ONH) menjadi Rp 69 juta untuk calon jemaah haji reguler. Menurut kami jumlah kenaikan ONH ini, kenaikan biaya haji ini terlalu berat. Terlalu berat untuk rakyat," ujar Muzani.

"Rakyat yang sekarang membayar ONH umumnya orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan. Mereka adalah orang-orang kecil, seperti pedagang bakso, tukang ojek, guru honorer yang mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk ditabungkan dalam ONH. Jadi, kalau ONH naik menjadi 69 juta rasanya masih terlalu tinggi. Itu sebabnya Fraksi Gerindra di Komisi VIII meminta untuk berunding lagi dengan pemerintah guna membicarakan masalah ini. Sehingga masyarakat yang sudah menabung ONH tidak mengurungkan niatnya untuk berhaji," tambah Wakil Ketua MPR itu.

Muzani mengatakan, partai politik adalah wadah menempa bagi calon-calon pemimpin mendatang. Untuk itu, Partai Gerindra akan terus belajar dari partai politik lainnya yang telah lebih dulu berkuasa. Belajar untuk bagaimana melayani rakyat sebaik-baiknya dan bagaimana mengelola kekuasaan yang dimaksudkan untuk kepentingan rakyat.

"Karena itu dalam usia 15 tahun Partai Gerindra, kami akan terus belajar menjadi partai politik yang baik dalam melayani rakyat. Berusaha menjadi partai politik yang bisa mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Kami ingin belajar dari partai politik yang sebelumnya sudah berkuasa. Kami ingin belajar dari PDIP, PKB, Gokar, PAN, NasDem, Demokrat, PPP, dan PKS. Kami merasa bahwa pembelaan terhadap orang-orang lemah harus serius. Dan Pak Prabowo mentekadkan diri bahwa jabatan presiden yang nantinya akan diraih itu dimaksudkan sebagai alat perjuangan untuk orang-orang kecil," tutur Ketua Fraksi Gerindra DPR itu.

Muzani menambahkan, mudah-mudahan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Lampung bisa menerima Partai Gerindra dengan tangan terbuka. Jangan pernah menganggap Gerindra sebagai rival abadi.

"Karena sesungguhnya membangun Lampung, membangun Indonesia tidak mungkin bisa dilakukan dengan hanya satu kekuatan partai politik. Melainkan harus bersama-sama sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita terdahulu," tutup Muzani.

Acara Rakerda ini turut dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Wagub Lampung Chusnunia Chalim, Ketua DPD Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua Gerindra Aceh M Fadullah, Ketua Gerindra Jambi Sutan Adil Hendra, Ketua Gerindra Sumsel Kartika Sandra Dewi, Ketua Gerindra Batam Iman Sutiawan, dan Ketua Gerindra Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan.

 

(Andhy) MM

7 Unit Motor Darling Disdukcapil Kab.Bekasi Diduga 'Hilang Tanpa Pesan', Carwinda : Yang Dilakukan Oleh Motor Itu Apa?

KABUPATEN BEKASI, MM - Disdukcapil Kabupaten Bekasi berinovasi dengan mengeluarkan Program Jemput Bola dalam rangka memberikan  pelayanan pada masyarakat secara optimal dalam bentuk "Darling Disdukcapil" (Kendaraan Keliling Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Program yang di gulirkan pada TA 2020 tersebut bertujuan untuk dapat melayani masyarakat sampai tingkat pedesaan dengan mempersiapkan3 (tiga) unit kendaraan mobil dan 7 (tujuh) unit kendaraan bermotor untuk alat operasional kegiatan, (27/01/2023).

 

Namun sangat disayangkan, untuk pelayanan warga saat ini hanya terlihat 3 (tiga) Unit kendaraan mobil yang tersedia sementara  7 (tujuh) Unit kendaraan motor sudah tidak terlihat lagi keberadaannya, seperti pepatah mengatakan "Seolah Hilang Lenyap Bak Ditelan Bumi", sedangkan beberapa nara sumber ada yang mengatakan "Hilang Tanpa Pesan"dan ada juga menyebut"Hilang Tanpa Permisi"

 

Hal tersebut diungkapkan Irwan Kunta, Staff Analisa Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bekasi saat di jumpai Awak Media di kantornya pada (25/1/2023) dengan mengatakan bahwa Kendaraan Keliling atau Darling Disdukcapil yang seyogyanya dapat melayani masyarakat sampai ketingkat paling bawah (Desa-Red), dengan jumlah 3 (Tiga) Unit Kendaraan Mobil dan 7 (tujuh) Unit Kendaraan Motor, saat ini hanya ada sisa 3 (Tiga) Unit Kendaraan Mobil sementara 7 (tujuh) Unit Kendaraan Motor yang biasa digunakan untuk operasional sudah tidak difungsikan dan sudah tidak ada lagi.

 

"Ada 7 (Tujuh) Unit Motor di jamannya Alisyahbana atau Hudaya saya agak lupa pastinya tapi kemudian saat Pak Carwinda menjabat sebagai Plt, Tujuh kendaraan motor itu "Hilang Tanpa Pesan", entah kemana saya juga kurang faham dan kenapa progrm bagus ini dihentikan, saya juga kurang faham," ungkapnya.

 

Irwan juga sangat menyayangkan terkait kendaraan yang seharusnya di manfaatkan untuk operasional namun di gunakan untuk kepentingan pribadi.

"Hanya ada di ketahui berdasarkan informasi bahwa kendaraan motor itu di gunakan oleh orang yang bukan pada tupoksinya, jadi di gunakan individu-individu begitu," kata Irwan Kunta.

Ia juga merasa kecewa dengan di hentikannya Program Darling Motor Dukcapil, dimana hal tersebut adalah hasil dari perjuangannya bersama rekan yang lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dengan menyentuh pada akar rumput dan tepat sasaran.

"Saya sebenarnya kecewa juga, sebab program tersebut adalah hasil perjuangan kita-kita yang berharap dapat memberikan pelayanan sampai akar rumput, ya engga bedanya misalkan seperti para pejuang di Timor-timor yang tiba-tiba di hentikan karena adanya kebijakan lain, tentu para pejuangnya di lapangan merasa kecewa," terang Staff Analisa Dukcapil.

Disinggung berapa kendaraan Mobil Maupun Motor yang idealnya untuk operasional memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Bekasi secara maksimal.

"Kendaraan mobil keliling yang Stand by per Kecamatan, jadi sekitar 23 Unit mobil dengan kru 3 (Tiga) orang/Unit kendaraan di tambah dengan 7 (Tujuh) motor yang "Hilang Tanpa Prana"untuk operasional ke Desa-desa, nah itu baru berhasil pelayanan, jadi tidak perlu lagi masyarakat berkunjung ke Dinas arena mau ngapain ke Dinas, jauh-jauh datang kesini (Disdukcapil-Red), kasihankan masyarakat," paparnya.

"Kalau dulu saya ngomong sama orang Dewan, maunya Dewan ini per Dapil itu punya mobil, nah dulu itu mereka mengupayakan mobil, nah dulu itu kitanya yang tidak sanggup," tandas Irwan Kunta, Staff Analisa Disdukcapil.

 

Yang Dilakukan Motor Itu Apa?

Sementara Kepala Plt Kadisdukcapil Carwinda saat dikonfirmasi Awak Media terkait mengenai keberadaan 7 (Tujuh) motor Darling Disdukcapol Kabupaten Bekasi yang disinyalir "Lenyao Tanpa Prana" dikantornya mengatakan bahwa, "Membantu siapa, kan sudah membantu masyarakat. dan yang dilakukan oleh motor itu apa,?" kata Carwinda seraya bertanya. Kamis (26/1/2023).

 

Lanjutnya,"Kendaraan itu sekarang ada di kita, jadi gini sekarang kendaraan itu sudah tidak di gunakan lagi, dulu itukan yang saya denger itu..jadi itu bisa melayani juga, sekarang Kecamatan itu namanya Unit Pelayanan Minduk, kita semua pengen dan besok kita akan tutup rencananya sebab kita sekarang kaitan adanya aspek digital, jadi sebab kita pengen sudah memulaikan ada beberapa Kecamatan yang kita jadikan Pilot Project untuk pelayanan, pelayanankan tidak bisa Off Line harus Online, kalau sampean dateng misalkan  situ, itu di Onlinekan dulu, tidak bisa berhubungan dengan operator langsung melayani," tuturnya.

"Kita semua pengen tahun depan semua Online, engga ada yang engga Online, kalau seumpamanya masyarakat datang ke Kecamatan dia datang langsung..itu ada petugas operator yang mengonlinekan itu, jadi Idealnya nanti orang sambil tidur sudah bisa dapet KTP, dia menggunakan Online, jadi engga ada hubungannya dengan 7 (Tujuh) Unit motor itu," pungkasnya.

 

Carwidapun berdalih dengan menegaskan bahwa kendaraan tersebut sekarang di gunakan oleh orang Disdukcapil , kendati telah disinggung tentanginformasi yang di himpun oleh Awak Media mengenai adanya dugaan para Individu-individu yang justru menggunakan kendaraan tersebut, dimana para pengguna kendaraan tersebut adalah bukan yang memiliki kapasitas untuk itu.

(JLambretta/Surya) MM

Dalam Rangka 'Tour of Duty And Tour of Area', Pangdam I/BB Pimpin Sertijab Danbrigif 7/RR di Markas Brigif Rimba Raya

DELI SERDANG, MM  - Pangdam I/BB, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, SE, MSi, memimpin acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Brigade Infanteri 7/Rimba Raya ((Danbrigif 7/RR), dari Kolonel Inf Gede Setiawan kepada Letkol Inf Nur Wicahyanto, SE, di Markas Brigif Rimba Raya, Kecamatan Galang, Deliserdang, Rabu (25/1/2023).

Pangdam mengatakan, mutasi dan pergantian pejabat di lingkungan TNI Angkatan Darat khususnya Kodam I/Bukit Barisan merupakan bagian dari proses sinkronisasi kepentingan pembinaan satuan guna meningkatkan kinerja organisasi kedepannya, serta salah satu upaya pembinaan personel dalam rangka Tour of Duty dan Tour of Area.

"Acara serah terima jabatan ini juga dimaksudkan dalam rangka pengembangan karier dan penempaan berkelanjutan untuk memperoleh pengalaman dan wawasan dalam bidang tugas yang lebih luas," ucap Pangdam.

Pati TNI AD abituren Akmil 1990 ini berharap kepada Letkol Inf Nur Wicahyanto beserta istri bisa memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan sebagai Komandan Brigif 7/Rimba Raya, serta sebagai Ketua Persit KCK Cabang XVIII Brigif 7/RR.

"Begitu pula kepada Kolonel Inf Gede Setiawan dan istri, saya ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas sumbangsih dan pemikiran serta karya terbaik selama ini untuk mendukung tugas pokok Kodam I/Bukit Barisan," pungkas Pangdam.

Dalam acara ini juga dilakukan tradisi korps penerimaan Letkol Inf Nur Wicahyanto serta pelepasan Kolonel Inf Gede Setiawan menuju tempat tugas yang baru.

Hadir di acara, Kasdam I/BB, Irdam, Kapoksahli, Danrem 022/PT, Danrindam, para PJU Kodam I/BB, para Dansat BS, Bupati dan unsur Forkopimda Deliserdang, serta Ketua Persit KCK PD I/BB beserta para pengurus.

(Pendi) MM

Amankan Perayaan Imlek dan Cap Go Meh Wakapolda Kalbar Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Liong Kapuas 2023

KALIMANTAN BARAT, MM - Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Asep Safrudin memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Kewilayahan Liong Kapuas 2023, dalam rangka Pengamanan Imlek 2574 dan Cap Go Meh 2023 di Lapangan Jananuraga Mapolda Kalbar, Jum'at (20/1/2023).

"Apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan seluruh personel pengamanan, berikut kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya, serta keterpaduan unsur lintas sektoral dalam mengamankan perayaan hari raya Imlek 2574 dan Cap Go Meh tahun 2023 berjalan aman dan lancar," kata Wakapolda Kalbar dalam mengawali sambutannya.

Ia mengatakan, perayaan imlek dan cap go meh dilaksanakan mulai tanggal 22 Januari 2023, kemudian perayaan puncak dari tanggal 3 sampai 5 Februari 2023 dan tanggal 6 Februari 2023 akan diakhiri dengan ritual bakar naga di vihara yang telah ditentukan.

"Sasaran kegiatan operasi ini adalah terwujudnya kegiatan perayaan festival Imlek dan Cap Go Meh dengan aman, nyaman dan lancar," ujarnya.

Menurutnya, wilayah Kalimantan Barat tahun ini tentu berbeda dengan tahun sebelumnya, karena perayaan Imlek dan Cap Go Meh tidak dibatasi oleh PPKM sesuai kebijakan pemerintah, oleh karena itu bersama dengan TNI dan stakeholder terkait dan ormas melaksanakan pengamanan selama 17 hari kedepan.

"Kalimantan Barat yang kaya akan budaya dan sudah terbiasa hidup dalam keberagaman, hingga saat ini kita semua dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan lancar dengan penuh semangat. Kita harus berbangga bahwa Kalbar dengan berbagai potensinya dapat hidup rukun sebagai bangsa yang beradab," ungkapnya.

Perayaan hari raya imlek dan cap go meh tahun 2023, yang dilaksanakan di wilayah Kalbar terutama Kota Singkawang dan Kota Pontianak maupun di Kabupaten lainnya.

"Penggelaran kekuatan pada setiap titik-titik rawan, harus dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, melalui koordinasi dan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dan instansi terkait, sehingga terwujud sinergitas dan keterpaduan serta kebersamaan dalam setiap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara," jelas Asep.

Wakapolda Kalbar menegaskan kepada seluruh personel yang mengamankan imlek dan cap go meh agar selalu konsisten dengan aturan dan disiplin, pelihara keterpaduan dan kebersamaan di lapangan serta jaga kesehatan dan keselamatan. 

(Juni) MM

Upacara Tradisi Penerimaan Bintara Remaja Satbrimob Polda Kalbar Dengan Rangkaian Tradisi Cium Bumi Dan Siraman

KALIMANTAN BARAT, MM - Komandan Satuan Brimob Polda Kalbar Kombes Pol. M. Guntur, mempimpin Upacara Penerimaan Bintara Remaja lulusan T.A. 2022 di Lapangan Apel Mako Satbrimob Polda Kalbar, Kamis (19/01/2023).

Sebanyak 17 Personel Bintara Remaja lulusan T.A. 2022 yang baru selesai melaksanakan pendidikan pembentukan, diantaranya 3 personel Pusdik Brimob Watukosek, 14 personel SPN Polda Kalbar telah bergabung di Satbrimob Polda Kalbar dan melaksanakan Tradisi yang dimulai dari kemaren tanggal 18 lari menuju Mako Brimob Kalbar, dilanjutkan masuk dengan mendorong mobil taktis Brimob. 

 

Adapun hari ini dilaksanakannya Upacara tradisi penerimaan bintara remaja dengan rangkaian tradisi cium bumi dan tradisi siraman. Dalam Tradisi tersebut terkandung banyak makna yang dapat menumbuhkembangkan jiwa Nasionalisme, Patriotisme, dan semangat soliditas yang bernilai positif bagi pemupukan jiwa korsa, diharapkan mampu menjadi Bhayangkara Brimob sejati.

“Selamat atas pencapaian selama kurang lebih 5 bulan dalam pendidikan dasar pembentukan Polri di Pusdik Brimob Watukosek dan Spn Polda Kalbar, dengan ditempatkannya di Satbrimob Polda Kalbar. Saya berharap rekan-rekan punya semangat dan kebanggaan yang tinggi menjadi personel Brimob yang merupakan pasukan elit Polri”, amanat Dansatbrimob Kombes Pol. M. Guntur.

Tugas Brimob kedepan akan semakin sulit dengan situasi kamtibmas yang tidak menentu, untuk mendukung tugas-tugas yang diberikan oleh Negara maka diperlukan pembinaan Personel yang tepat guna memperoleh kesiapan mental, fisik yang prima dan ilmu pengetahuan yang cukup bagi Bintara Remaja, sehingga dapat melaksanakan tugas yang dihadapi ke depan.

“Selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar Korps Brimob Polri terkhusus Satbrimob Polda Kalbar, semoga rekan-rekan sekalian segera dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan Brimob Polri yang kita banggakan ini,” tambah Dansatbrimob.

 

(Jono) MM

Personel Denpom III/2 Garut Bersama Siswa Taruna Akmil Tingkat IV/Sermatutar Gelar Praktek Razia Ranmor

GARUT, MM - Bertempat di Jl. Raya Garut Tasik tepatnya di depan Ponpes Darul Arqam Kab Garut, Personel Denpom III/2 Garut dan Siswa Taruna Akmil Tingkat IV/Sermatutar melaksanakan praktek Razia Kendaraan Bermotor.

Kegiatan Razia dipimpin oleh Pasi Gakkum Denpom III/2 Garut Kapten Cpm Eko Budiyanto dengan melibatkan 35 orang terdiri dari 18 personel Denpom III/2 Garut dan 16 Siswa Taruna Akmil yang sedang melaksanakan OJT beserta 1 orang pendamping.

Demikian disampaikan Kapendam III/Siliwangi Letkol Inf Adhe Hansen kepada awak media di ruang kerjanya Kantor Pendam III/Siliwangi Jl. Aceh No. 69 Kota Bandung, Jabar (16/01/2023).

Lanjut dikatakannya, kegiatan razia kendaraan yang dilakukan Denpom III/2 Garut kali ini melibatkan sejumlah siswa Taruna Akmil tingkat IV/Sermatutar dalam rangka On the Job Training (OJT) yang berlangsung sejak 12 Januari 2023 lalu. Mereka para Taruna Akmil selama OJT hingga 24 Januari 2023 mendatang akan mengaplikasikan ilmu yang didapat untuk menyempurnakan data tugas akhir para Taruna kecabangan POM yaitu materi penegakkan hukum yang didapatnya selama mengikuti pendidikan di kecabangan POM.

Sementara itu Dandenpom III/2 Garut Letkol Cpm (K) Wiana Warsanah, S.H., saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa sasaran razia adalah prajurit TNI AD dan PNS Angkatan Darat saat mengendarai kendaraan dinas maupun pribadi, meliputi kelengkapan surat-surat kendaraan dan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai kendaraan yang digunakan.

”Razia yang kami lakukan bertujuan menegakkan hukum dan ketertiban prajurit TNI AD juga PNS di lingkungan Angkatan Darat dalam berkendaraan, meliputi kelengkapan surat-surat kendaraan (STNK), kelengkapan data diri seperti Kartu Anggota, Surat izin keluar markas, SIM serta kelengkapan kendaraan itu sendiri. Hal ini sekaligus juga sebagai pendampingan bagi para siswa Taruna Akmil yang sedang melaksanakan OJT,” imbuh Dandenpom.

Terkait tindak lanjut terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas tertentu seperti saat mengendarai sepeda motor tidak dilengkapi SIM, Dandenpom menjelaskan bahwa terhadap pelanggar akan diproses dan berkas perkaranya dikirim kepada Oditur Militer (Otmil) selanjutnya Otmil melimpahkan berkas  perkaranya ke Pengadilan Militer (Dilmil) untuk mendapatkan putusan.

“Putusan pengadilan terhadap pelanggaran lalu lintas tertentu berupa denda dan besarannya sesuai dengan pasal yang dilanggar,” terang Dandenpom.  

Dandenpom menambahkan, terhadap suatu pelanggaran/pidana yang diancam dengan pidana denda dan telah dibayar maksimum dendanya terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin militer, hal ini sesuai pasal 55 Undang-Undang RI No. 25 tahun 2014 tentang hukuman disiplin militer. 

 

(Pendi) MM

Ninik Terpilih Komandoi Dewan Pers, IMO : 'Kendala Verifikasi Media Semoga Dapat Diatasi Dan Diberikan Kemudahan!'

JAKARTA, MM - Pergantian pucuk pimpinan di tubuh lembaga Dewan Pers baru saja dilakukan. Dr Ninik Rahayu, terpilih menjadi Ketua Dewan Pers, sisa masa periode keanggotaan 2022 – 2025. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno Anggota Dewan Pers yang berlangsung di Jakarta, pada Jumat (13/1/2023).

 

Terpilihnya pimpinan baru mendapat sambutan luas, termasuk dari Ikatan Media Online (IMO-Indonesia).

 

Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F Ismail turut memberikan ucapan selamat kepada Dr Ninik atas posisi barunya sebagai Ketua Dewan Pers.

 

“Mewakili seluruh rekan-rekan IMO-Indonesia saya sampaikan selamat kepada Ibu Ninik atas terpilihnya sebagai Ketua Dewan Pers yang baru,” ucap Yakub di Jakarta, Jumat (13/1).

 

Yakub berharap di bawah kepemimpinan Ninik, Dewan Pers menjadi lebih maju dan mampu mengakomodir seluruh industri pers di Indonesia.

 

“Saat ini ada ratusan ribu media online ditambah media cetak lainnya. Tentu semua media berada di abwah naungan Dewan Pers. Untuk itu, kita berharap hadirnya kepemimpinan baru di tubuh Dewan Pers bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

 

Yakub juga menyoroti perihal banyaknya media-media online yang masih kesulitan untuk verifikasi Dewan Pers. Masalah ini, menurutnya harus dapat dibantu oleh Dewan Pers.

 

“Misal ada kemudahan instrumen dan sisi administratif lainnya. Sebab, saya yakin banyak media yang ingin terverifikasi, namun terkendala masalah teknis dan administratif. Harapnnya semoga ini dapat teratasi di bawah pimpinan Dewan Pers yang baru,” pungkasnya.

 

(Red) MM

Sumber:DPP Imo-Indonesia /Yakup Ismail Ketum DPP