Ketua MPR RI Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Th 2022 Melalui Aplikasi Daring e-Filing Dihari Libur Nasional

JAKARTA, MM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2022 melalui aplikasi daring e-Filing di hari libur nasional, di hari puasa pertama. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan SPT Tahunan hingga batas akhir 31 Maret 2023, sebagai bentuk gotong royong menyukseskan berbagai agenda pembangunan nasional.

"Melalui aplikasi e-Filing sangat mudah untuk melaporkan SPT Tahunan kita dari mana saja dan kapan saja. Bahkan, di saat libur seperti hari ini pun, saya bisa dengan mudah melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2022. Uang yang berasal dari rakyat melalui pajak nantinya akan dikembalikan lagi ke rakyat dalam berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah," ujar Bamsoet usai melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2022, dari kediamannya di Jakarta, Kamis (23/3/23).

Hadir antara lain Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti, Kasubdit Kerjasama Perpajakan Direktorat P2 Humas Natalius, Kabid P2Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur Sugeng Satoto, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Duren Sawit Amty Nur Hayati.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan, per 13 Maret 2023, sebanyak 7,1 juta wajib pajak sudah melaporkan SPT Tahunan. Setara 37,46 persen dari angka kepatuhan SPT Tahunan 2023, dan tumbuh 15,41 persen dibandingkan tahun 2022. Penerimaan pajak sampai dengan Februari 2023 juga masih sangat kuat dengan realisasinya Rp 279,98 triliun atau 16,3 persen dari target APBN 2023.

"Untuk dapat memaksimalkan kinerja penerimaan negara, saya mendukung rencana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagai penggantinya akan dibentuk suatu badan pengelola pajak otonom atau Badan Penerimaan Negara yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Ide tersebut sebenarnya bukan hal baru. Melainkan masuk dalam salah satu visi misi kampanye Presiden Joko Widodo di tahun 2014. Ketika saya menjabat sebagai Ketua DPR RI 2018-2019 pun, telah dibahas masalah ini. Namun hingga kini belum terealisasi," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, jika badan khusus yang mengurusi perpajakan dibentuk, maka otoritas pajak akan lebih leluasa dan fleksibel menentukan kebijakan, rekrutmen pegawai hingga penataan regulasi perpajakan. Termasuk meningkatkan penerimaan negara.

Terlebih, saat ini penerimaan pajak Indonesia mencapai lebih dari 75 persen dari pendapatan negara. Pemerintah sendiri dalam APBN 2023 telah menargetkan penerimaan negara mencapai Rp 2.463 triliun. Dimana pendapatan dari pajak sebesar Rp 2.021,2 triliun atau sekitar 82 persen dari total penerimaan negara.

"Sejumlah negara juga telah melakukan pemisahan badan pajak dengan Kemenkeu. Semisal, Amerika Serikat yang memiliki lembaga pajak otonom terpisah dari Kemenkeu, bernama Internal Revenue Service (IRS). Singapura memiliki Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS), otoritas pajak semi otonom yang tidak berada dibawah Kemenkeu. Beberapa negara lain juga telah membuat lembaga pajak semi otonom," pungkas Bamsoet.

 

(*) MM

PPKM Award 2023, Pemerintah RI Memberikan Piagam Penghargaan Penanganan Covid-19 Pada Kodam I/BB

JAKARTA, MM - Kodam I/Bukit Barisan menerima piagam penghargaan PPKM Award 2023 dari Pemerintah RI dalam acara puncak PPKM Award 2023 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jln Senen Raya No.1, Ps. Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023) petang.

Piagam penghargaan untuk Kodam I/BB diterima langsung oleh Kasdam, Brigjen TNI Rifky Nawawi, SE, SIP.

Acara puncak PPKM Award 2023 yang diselenggarakan Pemerintah RI ini untuk mengapresiasi pihak-pihak yang membantu menangani masalah pandemi dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di Indonesia dengan 16 kategori mulai dari pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga satuan TNI-Polri di daerah.

Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berjuang dan melebihi panggilan tugasnya termasuk didalamnya TNI dan Polri, kementerian dan negara-negara sahabat yang memberikan bantuan.

"Saya berharap semua upaya keras di sekitar kita, semua track holder tetap bisa dipelihara paska pandemi dan berharap semangat bersamaan yang itu bisa mengatasi kelemahan ekonomi, mengatasi stunting, ketahanan pangan dan mengatasi kemiskinan sesuai dengan program Pemerintah untuk memajukan kembali negara," ungkap Presiden.

Turut hadir di acara, Menko Marves, Luhut B Panjaitan sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebagai koordinator PPKM Luar Jawa-Bali, Menkes, Budi Gunadi Sadikin, Mendagri, Tito Karnavian, Menkeu, Sri Mulyani, Seskab, Pramono Anung, Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, serta sejumlah pejabat utama TNI-Polri.

 

(Idam) MM

Kasad Terima Gelar 'Dr.H.Mas Panji Dudung Abdurachman Suryoadiningrat' Dari Kesultanan Bangkalan Madura

MADURA, MM - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman diangkat sebagai Keluarga Kehormatan Kesultanan Bangkalan Madura dengan Gelar Dr. H. Mas Panji Dudung Abdurachman Suryoadiningrat, yang memiliki makna Pemimpin Bangsa Yang Baik dan Bijaksana. Gelar tersebut resmi diterima Kasad dalam prosesi upacara yang dihadiri para tokoh adat dan tokoh Kesultanan Bangkalan, di Pendopo Agung, Kabupaten Bangkalan, Madura, Senin (20/3/2023).

Kasad yang didampingi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ny. Rahma Dudung Abdurachman dengan khidmat mengikuti rangkaian prosesi upacara yang diawali dengan pembacaan Surat Keputusan pengangkatan Kasad sebagai Keluarga Kehormatan Kesultanan Bangkalan oleh Perwakilan Kesultanan Bangkalan. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pemasangan Tongkos (penutup kepala khas Bangkalan), Bintang Arisbanggi, pemasangan kain sawir dan penyerahan keris kepada Kasad oleh Raden Panji Abdul Hamid Mustari Cakraadiningrat, yang merupakan generasi  ke-6 Sultan Raden Abdul Kadirun, sekaligus Ketua Yayasan Kesultanan Bangkalan (YKB).

“Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya beserta keluarga, karena pengangkatan ini merupakan suatu amanah yang sakral dan memiliki makna luar biasa yang harus dijaga, serta dipertanggungjawabkan. Terkait dengan pengangkatan tersebut, saya memandang bahwa adat istiadat seperti ini, patut terus dipertahankan sebagai tradisi dan budaya khas Kabupaten Bangkalan yang sangat erat dengan nilai historis,“ terang Kasad dalam sambutannya setelah prosesi upacara pengangkatan Keluarga Kesultanan Bangkalan.

Sementara itu, Plt. Bupati Bangkalan Drs. Mohni, M.M, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyematan gelar yang telah diberikan pada Kasad juga menjadi anugerah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bangkalan.

“Karena dengan dianugerahkannya gelar Keluarga Kehormatan Kesultanan Bangkalan, maka Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurachman bukan hanya menjadi bagian dari keluarga besar Kesultanan saja, namun juga menjadi keluarga besar bagi masyarakat Bangkalan,“ tuturnya.

Usai rangkaian prosesi Pengangkatan Keluarga Kehormatan Kesultanan Bangkalan, Kasad menandatangani Prasasti Renovasi Pesarean Sultan Raden Abdul Kadirun, kemudian menuju Lapangan Kerapan Sapi  H. R.P. Moh. Noer Bangkalan dengan menaiki Kereta Kencana, untuk menyaksikan lomba Karapan Sapi Piala Kasad.

(Dpd) MM

Sosialisasi Empat Pilar Dengan Peserta Kades, BPD Dan Perangkat Desa Terbanyak, Ketua MPR RI Raih Rekor MURI

JAKARTA, MM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama tiga organisasi penggerak pemerintahan desa, yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Diikuti ribuan anggota APDESI, PPDI dan ABPEDNAS, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diadakan dalam rangka Peringatan 9 Tahun Undang-Undang Desa ini, memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) 'Penyelenggaraan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Peserta Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa Terbanyak'. (19/03/2023).

Pemberian rekor MURI ini melengkapi 4 Rekor MURI sebelumnya yang diterima Bamsoet. Pertama, Rekor MURI Penyelenggaraan Turnamen Catur Terbuka Piala Ketua DPR RI dengan Peserta Master Terbanyak di Dunia 2019. Kedua, Rekor MURI Penyelenggaraan Turnamen Catur dan Sosialisasi 4 Pilar MPR dengan pecatur terbanyak 2020. Ketiga, Rekor MURI Katagori Sosialisasi 4 Pilar MPR RI kepada Komunitas Motor Terbanyak 2020 dan Keempat, Rekor MURI Penyelenggaraan Kejuaraan Tembak Reaksi Level III Sekaligus Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dengan Peserta Terbanyak 2020.

"Membangun Indonesia tanpa membangun Desa, adalah omong kosong. Karenanya, komitmen kolektif dari puluhan ribu desa untuk bersatu, bekerjasama bahu membahu, adalah modal penting dan fundamental dalam membangun Indonesia. Sangatlah tepat jika semangat desa bersatu membangun Indonesia bisa diwujudkan bersama," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan ribuan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama APDESI, PPDI dan ABPEDNAS, di Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (19/3/23).

Turut hadir antara lain Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol. Boy Rafli Amar, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APDESI Surta Wijaya, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional PPDI Widhi Hartono, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ABPEDNAS Indra Utama.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, desa adalah unit pemerintahan terkecil yang langsung bersentuhan dengan kehidupan rakyat. Sehingga menjadi ujung tombak pembangunan, dimana aspirasi rakyat digali, dihimpun, dikelola, dan disalurkan.

"Desa merupakan dinamisator dan akselerator pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Sekaligus menjadi parameter dan indikator kekuatan perekonomian nasional yang memberikan daya tahan dan daya tangkal, ketika kita dihadapkan pada berbagai ancaman krisis perekonomian," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, desa juga berperan sebagai stabilisator iklim politik. Dimana isu-isu yang cenderung menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat direduksi dan diminimalisir oleh kesahajaan kehidupan sosial masyarakat desa.

"Desa merupakan sumber nilai-nilai kearifan lokal yang membentuk jati diri dan kepribadian bangsa. Dimana masih dapat dirasakan kehidupan masyarakat yang penuh dengan gotong royong, tepa selira, jiwa solidaritas dan semangat kebersamaan. Desa juga pilar utama kedaulatan pangan, dimana berbagai produk pertanian dihasilkan dan menjadi tumpuan bagi keberlangsungan kehidupan bangsa, dari generasi ke generasi," urai Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini mengapresiasi atas beberapa kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan desa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Data Kementerian Keuangan mencatat jumlah desa dalam kategori 'Sangat Tertinggal' mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari 14.047 desa 'sangat tertinggal' pada tahun 2018, menjadi 4.365 desa pada tahun 2022. Sedangkan desa dengan kategori 'tertinggal' sebanyak 33.339 Desa pada tahun 2018, turun menjadi 9.221 Desa pada tahun 2022.

Catatan menggembirakan lainnya adalah dalam ranah kehidupan sosial politik, semakin banyak program desa yang diselenggarakan dalam kerangka membangun wawasan kebangsaan. Misalnya, pencanangan program 'Desa Pancasila'  atau 'Desa Konstitusi' yang diselenggarakan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila, dan membangun masyarakat sadar Konstitusi di tingkat desa.

"Sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Tanpa beliau barang kali perhatian negara pemerintah ke desa amatlah minim. Mudah-mudahan ke depan perhatian pemerintah akan lebih besar lagi kepada desa-desa. Termasuk menyetujui usulan agar Anggaran Dana Desa dinaikan menjadi 10 persen dari APBN," pungkas Bamsoet.

 

(*) MM

Pangdam XII/Tpr Turut Hadiri Peresmian Asrama Brimob Polda Kalbar Oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

KALIMANTAN BARAT, MM - Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.I.P., M.M., dan Ketua Persit KCK Daerah XII/Tpr Ny. Helly Sulaiman Agusto menghadiri acara peresmian pembangunan rumah dinas atau hunian personel Satuan Brimob Polda Kalbar, Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, Kubu Raya. Peresmian dilakukan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.Sabtu (18/3/2023).

Kegiatan juga dihadiri, Sekda Kalbar, Dr Horisson, M.Kes Kapolda Kalbar, Irjen Pol Suryanbodo Asmara, Para pejabat utama Mabes Polri dan Polda Kalbar, Ketua Umum Bhayangkari, Ketua Bhayangkari Daerah Kalbar beserta para donatur.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat memberikan keterangan pada awak media mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak yang telah mendukung proses pembangunan Asrama Brimob.

Kapolri mengatakan, Asrama Brimob Polda Kalbar ini sangat dekat dengan sungai Kapuas dan selama puluhan tahun belum pernah dilaksanakan renovasi. Namun atas inisiatif dari para donatur yang tergerak ikut melakukan perbaikan dan pembangunan termasuk juga dukungan dari Pemda sehingga pembangun dapat terlaksana.

"Alhamdulilah direncanakan akan diselesaikan 266 unit rumah dinas beserta isinya yang nanti akan dilaksanakan secara bertahap. Hari ini di blok B ini sudah terbangun 87 persen mudah-mudahan yang lain akan segera menyusul," ucapnya.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan tersebut menjadi bukti perhatian dari masyarakat kepada Polri khususnya Satbrimob Polda Kalbar. Sebaliknya perhatian dan dukungan dari masyarakat ini harus semakin memacu motivasi seluruh anggota agar terus berbuat baik memberikan pelayanan di dalam melaksanakan tugas pokok menjaga Kamtibmas

Serta memberantas terjadinya tindak pidana dan mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah ke depan berkaitan dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan juga rute untuk pembangunan IKN.

"Dan saya perintahkan kepada seluruh anggota untuk bekerja dengan lebih baik tanpa kenal lelah, buktikan bahwa kita semua bisa menjadi pelayan publik yang mampu memberikan pengabdian yang terbaik. Ini semua harus kita lakukan karena masyarakat sampai saat ini masih sayang sama kita semua," tegasnya mengakhiri.

 

(Idam) MM

PT KAI, PT IPU Dan PT GMI Klaim Tanah Milik Warga Tanpa Dasar, Riyanta : 'Diduga Kuat Ada Keterlibatan Oknum BPN!'

SEMARANG, MM – Jawa Tengah Seusai melakukan kunjungan kerja Panja Pembahasan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jateng Ganjar di Lt 2  Kantor Gubernuran, pada Kamis (16/3/2023), Anggota Komisi II DPR- RI Fraksi PDIP Riyanta mengatakan persoalan Pertanahan atau Agraria menjadi isu strategis yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan DPR-RI.(17/03/2023).

Riyanta meminta dalam penyelesaian Konflik, Sengketa maupun Mafia Tanah, Pemerintah harus tegas dan keras sesuai dengan UU. Dia akan terus mendorong agar negara jangan sampai kalah dengan mafia tanah.

"Kemudian untuk penyelesaian kasus-kasus Konflik Pertanahan, Sengketa Pertanahan, maupun Mafia Pertanahan itu menjadi tugas konstitusional lembaga perwakilan,” ujar Riyanta, Kamis (16/3/2023) di Kantor Gubernur.

Menurutnya, Komisi II DPR-RI telah menerima banyak aduan sengketa tanah, termasuk di Jateng dan Kota Semarang.

"Komisi II DPR- RI," lanjutnya, "Memberi perhatian khusus atas dugaan kejahatan pertanahan di Kota Semarang yang belakangan marak dan sulit terselesaikan."

Riyanta menuturkan, sudah banyak mendapat laporan tentang persoalan dugaan kejahatan tanah atau saat ini lazim disebut mafia tanah di Jateng, khususnya di Kota Semarang.

"Komisi II DPR-RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN, akan menjalankan fungsi pengawasan dengan turun langsung ke Semarang," tegasnya.

Lanjutnya, “Kejahatan Mafia Tanah itu persoalan yang serius, bahkan Presiden Jokowi memberikan atensi khusus. Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga sudah memerintahkan jajarannya di daerah untuk tidak main-main dengan kejahatan pertanahan ini. Sekarang kita lihat implementasinya terutama di daerah, kalau masih marak dan tidak terselesaikan maka Komisi II akan bertindak lebih lanjut sesuai fungsinya,” tutur Riyanta.

Legislator PDI Perjuangan ini menambahkan, jika kejahatan pertanahan atau sengketa pertanahan di beberapa wilayah seringkali ada indikasi melibatkan oknum pegawai internal BPN dan pihak ketiga yang punya kepentingan.

“Saya sebagai anggota Komisi II DPR- RI siap untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kalau ada aparat di daerah yang terindikasi terlibat dalam kejahatan mafia tanah ini laporkan ke saya, termasuk aparat di BPN daerah. Pak Menteri ATR/BPN itu orang baik, saya biasa berkomunikasi intens dengan beliau. Jadi tolong kinerjanya dibantu, jangan sampai reputasi Pak Menteri rusak gara-gara aparat di daerah nakal dan main-main,” ujarnya.

Riyanta menyebutkan bahwa salah satu masalah dugaan kejahatan pertanahan di Kota Semarang yang sudah diketahui adalah Kasus sertifikat Fiktif atau Bodong dengan Modusnya Peta Bidang yang diduga ada keterlibatan Oknum BPN dalam kasus tersebut.

 

"Kasus sertifikat FIKTIF atau BODONG; SHM.892 dan SHM.1192 Gayamsari atas nama Harjanto alias Hie Kok Siong, 2 Sertifikat tersebut Faktanya Tidak ada Obyeknya, Fisik Tanah Tidak Ada, MODUSnya Peta Bidang sertifikat FIKTIF atau BODONG; SHM.892 dan SHM.1192 tersebut DiPloting dan Diletakkan Diatas sebidang tanah yang belum bersertifikat yaitu Tanah Hak Milik Yasan C.434 Persil No.2 di Kelurahan Gayamsari yang merupakan Hak Miliknya Bapak Adi Yantono CS (11 orang) dan Miliknya Masjid  Sabilul Mutaqin di RT5 RW3 Gayamsari," katanya.

 

"Diduga ada keterlibatan Oknum BPN karena mulai tahun 2017 sudah Mengajukan Sertifikat secara mandiri tapi BPN tidak mau menerbitkan Sertifikatnya dan 11 Orang Pemilik tanah Yasan C.434  pada Th.2021  telah mengajukan PTSL akan tetapi Ditolak Oleh BPN Kota Semarang karena adanya MAFIA TANAH yang MODUSnya menggunakan  Peta Bidang dan NIB FIKTIF dan sertifikat FIKTIF atau BODONG; SHM.892 dan SHM.1192 ini," ungkap Riyanta.

 

Lanjutnya,"Juga ada kasus serupa di Kelurahan Sambirejo, Kelurahan Randusari punya pak Agus (orang tua Madjo jongko luas tanah 347 m2) sejak tahun 1958 ditempati di klaim PT KAI, Kelurahan Babankerep Punya Pak Chandra Gunawan di klaim PT IPU dengan cara memanipulasi letak obyek tanah, Kelurahan Tambakaji punya Pak Wachid ,pak Rofikan,pak Hadi Sugino ( sekitar 30 warga) di klaim PT GMI Wilayah Kecamatan Ngaliyan, bahkan laporan pengaduan warga Tambakaji  kecamatan Ngaliyan Kota Semarang," imbuhnya.

Menurut Riyanta, dalam pengaduannya warga kecamatan Ngaliyan atas nama pak Chandra dan pak Wachid pak Adi yantono pak Agus Kota Semarang sudah menempati tanah yang ditinggali lebih 30 tahun, tetapi ketika akan melakukan kepengurusan administrasi tanahnya ATR/BPN, tiba-tiba muncul bawah tanah itu diklaim milik PT KAI PT GMI dan PT IPU.

Riyanta menekankan, "Siap memberi perhatian khusus atas tanah yang sekarang secara fisik dikuasai salah satu pengembang perumahan tersebut dan instansi BUMN itu," tandasnya.

Dia mendesak agar Kementerian ATR/BPN dalam hal ini Kantor BPN Kota Semarang segera memberikan kepastian hukum atas kepemilikan masyarakat yang benar - benar membutuhkan dan ada dasarnya jangan sampai kalah dengan para Mafia Tanah dan GJL, GAMAT-RI Kota Semarang akan mendorong memastikan masyarakat kota Semarang yang tertindas yang di lemah kan akan di kawal sampai tuntas.

 

Prihatin, PT KAI Kalaim Tanah Warga Tanpa Dasar

Budi Priyono, SE ketua GJL, GAMAT-RI DPD Kota Semarang menyampaikan sangat prihatin terkait tanah egendom yang ditempati pak Agus dan ibu Herlina 64 tahun harus dengan terpaksa menyerahkan tanah yang sudah ditempati Lebih 50 tahun dan sekarang harus tinggal di pinggir jalan dengan tidak menentu.

 

"Kasihan ibu Herlina harus dipaksa pergi dan menyerahkan rumah yang ditempatinya ke pada pihak PT KAI, begitu pula warga yang lain juga sama ,pak RW setempat juga selalu ada surat dari PT KAI, yang selalu mengklaim tanah milik PT KAI, padahal tidak berdasar,"tukisnya.

“Saya sudah menerima laporan secara panjang lebar permasalahan mafia tanah di Semarang tersebut. Saya kira ini persoalan serius dan saya akan minta BPN kota Semarang dan  Kementerian ATR/BPN menuntaskannya, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dengan pengawasan dari komisi II dan Anggota Komisi II Bapak H Riyanta,SH," pungkas Budi Priyono.


(Sukindar) MM

Bersama Aparat Penegak Hukum Karutan Pimpin Langsung Razia Blok Hunian Guna Pastikan Situasi Aman Dan Kondusif

DEPOK, MM - Dalam rangka menyambut Hari Bakti  Pemasyarakatan (HBP) ke-59 tahun 2023, Kepala Rutan Kelas I Depok, Andi Gunawan beserta jajaran dan Aparat Penegak Hukum (APH), Koramil 03/Sukmajaya dan Polsek Sukmajaya siang ini melaksanakan kegiatan Razia kamar Hunian WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), (16/03/2023).

Kegiatan yang dipimpin langsung Kepala Rutan Kelas I Depok, Andi Gunawan dengan didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR), Nu'man Fauzi beserta Pejabat Struktural lainnya dan Danramil 03/Sukmajaya, Kapten Inf. Iswardi berjalan dengan aman dan kondusif. Dalam kegiatan Razia Kamar Hunian ini, Rutan Kelas I Depok membagi 2 (dua) Tim untuk diterjunkan ke Blok Hunian Pria dan Blok Hunian Wanita.

Kepala Rutan pun mengungkapkan bahwa Kegiatan Razia Kamar Hunian WBP ini selain sebagai rangkaian dari kegiatan menyambut HBP ke-59, kegiatan ini pun dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir adanya barang-barang terlarang yang tak semestinya memasuki area steril (Blok Hunian).

"Dalam kegiatan ini kami berhasil mengamankan benda-benda tajam dan  kabel-kabel yang tidak boleh berada didalam kamar hunian. Selain itu kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen nyata jajaran Rutan Kelas I Depok untuk tetap menjaga ketertiban dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Kami ucapkan terimakasih banyak atas bantuan Danramil Sukmajaya dan jajaran beserta Polsek Sukmajaya yang telah membantu terlaksananya kegiatan razia ini", ucapnya.
 

(Setiawan) MM