Tiga Orang Menjadi Korban, Kantor Hukum Hery Chariansyah Tegaskan PT. EAWM Lakukan Praktek Perdagangan Orang

JAKARTA, MM - "Tim Advokat Kantor Hukum Hery Chariansyah & Rekan mendapatkan permintaan pendampingan hukum dari keluarga tiga orang perempuan yang di duga menjadi korban perdagangan orang dengan modus sebagai pekerja migran di negara-negara Timur Tengah yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki usaha sebagai perusahaan pengirim dan/atau penyalur Tenaga Kerja Indonesia yang berinisial EAWM," ujar Hery Chariansyah, S.H., M.H., Managing Partner dan Advokat pada Kantor Hukum Hery Chariansyah & Rekan. Minggu, (29/05/2022).

Tiga orang yang menjadi korban perdagangan orang yang diduga dilakukan oleh perusahaan PT. EAWM ini adalah pertama, wanita berinisial M (23 thn) asal Sukabumi di duga menjadi korban perdagangan orang di negara Bahrain. Kedua, wanita berinisial S (23 thn) asal Indramayu di duga menjadi korban perdagangan orang di negara Arab Saudi, dan ketiga wanita berinisial MA, (26 thn) asal Majalengka di duga menjadi korban perdagangan orang di negara Bahrain.

"Berdasarkan informasi dari keluarga korban saat ini korban berinisial M asal Sukabumi telah kembali ke Indonesia, sedangkan korban perdagangan orang lainnya saat ini masih belum kembali ke Indonesia dan sedang dalam kondisi sakit dan harus segera mendapatkan penanganan medis,"jelasnya.

Lebih lanjut, Hery menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari pihak keluarga korban, pada awalnya para korban ini berniat untuk memperbaiki nasib dan membantu perekonomian keluarga dengan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dan kemudian oleh agen agen perusahaan penyalur Tenaga Kerja Indonesia dari PT. EAWM membujuk para korban dengan iming iming dan akhirnya dikirim bekerja ke negara-negara Timur Tengah. 

"Berdasarkan informasi yang kami dapat tentang praktek dan mekanisme perekrutan calon pekerja migran yang dilakukan, kami meyakini ini adalah bentuk praktek tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai Pekerja Migran ke negara negara Timur Tengah, yang dilakukan oleh PT. EAWM atau yang lebih dikenal dengan nama PT. Elshafah Adi Wiguna Mandiri dengan menggunakan bantuan sekelompok orang dengan perannya masing-masing.  Sehingga dapat disebut sebagai sindikat perdagangan orang yang bekerja secara sistematis," ungkap Hery. 

"Pertama, ada pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan rekruitmen yang memberikan iming-iming tentang keuntungan pekerjaan dan upah yang akan diterima ketika bekerja di negara Timur Tengah. Kedua ada pihak yang bertanggung jawab untuk membiayai dan menyiapkan dokumen-dokumen keberangkatan yang diduga sebagiannya adalah palsu. Ketiga ada pihak yang bertanggungjawab membawa korban ke Jakarta untuk mengurus keberangkatan dan kemudian PT. EAWM bertanggungjawab untuk berkordinasi dengan agensi di negara Arab Saudi dan negara Bahrain serta negera negara Timur Tengah lainnya serta memberangkatan korban ke negara yang menjadi tempat tujuan. Keempat ada pihak yang disebut sebagai agensi yang bertanggungjawab menampung dan mendistribusikan korban di negara Arab Saudi dan negara Bahrain dan kota tujuan untuk dipekerjaan yang dapat disebut sebagai pekerjaan yang bersifat eksploitatif," paparnya.

Menurut pandangan tim Kuasa Hukum, "Pekerjaan yang bersifat eksploitatif ini tidak hanya tentang jenis pekerjaan tetapi juga mempekerjakan orang dengan cara melanggar dan atau melawan hukum dan atau tidak sesuai dengan hukum juga dapat disebut menjadi eksploitasi. Karena Pemerintah Indonesia melalui beragam peraturan perundang undangan secara tegas mengatur tentang penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada penggunaan perseorangan di 19 negara Kawasan Timur Tengah yang salah satunya adalah negara Arab Saudi dan negara Bahrain," tegas Hery. 

"Selain itu," sambungnya,"Proses pemberangkatan korban Perdagangan Orang ini sebagai PMI di negara Timur Tengah juga dilakukan dengan melanggar ketentuan Undang undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran yakni pasal 82 jo pasal 86 yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan penempatan calon pekerja migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) serta Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberikan sanksi pidana penjara lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)."

Lanjutnya,"Dengan melihat defenisi perdagangan orang, apa yang dialami korban sudah masuk dan sempurna sebagai perbuatan sebagai mana yang dimaksud dalam tindak pidana Perdagangan Orang. Karena telah terjadi perekrutan, pengangkutan, pengiriman dan penerimaan orang dengan pemalsuan dan posisi rentan (kemiskinan) yang dilakukan antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi yang dilakukan PT. EAWM dan jaringan rekruitmennya," ujar Hery.

"Dengan demikian, kami tim Kuasa Hukum akan melakukan tindakan tindakan hukum melalui upaya diantaranya, kami telah mengirimkan somasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses yang diduga perdagangan orang ini serta akan membuat pengaduan kepada pihak kepolisian, termasuk surat pengaduan ke Kapolri dan ke Kementerian kementerian yang masuk sebagai anggota dan pimpinan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat Pusat," tandasnya.

"Mengingat dalam perkembangan hukum dewasa ini Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, maka Tim Kuasa Hukum akan memastikan bahwa kasus di duga perdagangan orang ini dapat menjadi perhatian publik, pejabat negara dan pihak aparat penegak hukum sehingga ada upaya hukum pidana yang dapat diberikan kepada pelaku dan adanya keadilan bagi korban dan keluarganya yang saat ini mengalami kerugian ekonomi, sosial dan kesehatan," terang Hery.

"Selain itu, seandainya pun ada upaya pemulangan korban yang dilakukan oleh pihak yang diduga Pelaku, maka tindakan ini juga tidak menghapus tanggung jawab pidana bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses yang diduga perdagangan orang ini," pungkasnya. 

Demikianlah siaran pers ini kami sampaikan, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami Hery Chariansyah, SH., MH., di nomor HP: 0812 9459 1981. 

(Red) MM

Hadiri Silaturahmi Kebangsaan Lintas Sektoral, Dani Ramdan : 'Kita Hidupkan Kembali Berbagai Aktifitas Adat Dan Budaya'

KABUPATEN BEKASI, MM – Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menghadiri acara Halal Bi Halal dan Silaturahmi Kebangsaan Lintas Sektoral Korem 051/Wijayakarta bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Paguyuban Kesatuan di Hotel Grand Zuri Cikarang Selatan, pada Jumat  (27/5/22).

Dalam acara yang dihadiri Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto serta Danrem 051/Wijayakarta Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto tersebut, Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan bahwa, kegiatan tersebut besar manfaatnya mengingat Kabupaten Bekasi memiliki masyarakat dari beragam Suku dan Agama serta Bangsa dari berbagai Negara. 

Pj Bupati Bekasi menyebutkan bahwa, Kabupaten Bekasi adalah Kawasan Industri terbesar se-Asia Tenggara yang memiliki lebih dari 7.000 pabrik, sehingga banyak warga yang datang untuk bekerja, dari berbagai wilayah di Tanah Air bahkan Mancanegara. 

“Silaturahi Kebangsaan Lintas Sektoral ini sangat tepat, sebagai perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, khususnya di Kabupaten Bekasi, karena di sinilah tempat untuk bisa mewujudkan sikap toleransi dan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan yang kuat,” ungkapnya.

Dikatakan Dani Ramdan bahwa, di Kabupaten Bekasi juga sudah hadir Warung NKRI yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sebagai tempat diskusi para pekerja dan perusahaan.

“Insya Allah nanti kita hidupkan kembali dengan berbagai aktivitas seperti dialog, ngobrol santai dan festival hari besar keagamaan, memakai baju adat, supaya para pekerja kita dan masyarakat umumnya semakin mengenal kembali Adat dan Budaya serta mengenal lagu-lagu perjuangan dan lagu-lagu daerah,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Bekasi juga menyampaikan terimakasih kepada TNI/Polri yang telah berperan aktif dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

“Saya menyampaikan terimakasih kepada TNI/Polri dan semua pihak yang telah ikut membantu pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19," ucapnya. 

Sementara itu Pangdam Jaya, Mayjen TNI Untung Budiharto menyampaikan bahwa, masyarakat Indonesia telah memiliki Konsensus dan Komitmen dalam Berbangsa dan Bernegara, dengan mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

“Dan jangan ada satu pun orang yang menghianati konsensus kita, dengan menawarkan Ideologi-ideologi yang lain,” tegasnya.

Pangdam Jaya berharap, semua elemen masyarakat bersama-sama dapat merawat dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa, agar Indonesia menjadi negara yang damai, maju dan sejahtera. 

(*) MM

Tinjau PT INKA, Ketua MPR : 'Sesuai Perintah Presiden, Kementerian/Lembaga Dan BUMN Utamakan Produk Dalam Negeri'

MADIUN, MM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo meninjau kantor pusat dan workshop PT Industri Kereta Api (INKA) yang sedang memproduksi 53 bus listrik yang akan digunakan sebagai transportasi para delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20, di Bali pada November 2022. INKA memanfaatkan momentum G-20 untuk men-showcase produknya, sehingga bisa lebih banyak mendapatkan kepercayaan pasar internasional. Selain bus listrik, dalam mendukung Presidensi G-20 dan pariwisata Indonesia, INKA juga sedang memproduksi tram mover yang akan digunakan di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), serta mengembangkan autonomous line tracker bus bertenaga baterai, hingga kereta gantung.

"Sesuai perintah Presiden Joko Widodo agar Kementerian/Lembaga serta BUMN mengutamakan produk dalam negeri, INKA juga telah menandatangani MoU dengan PT Kereta Api Indonesia tentang pengadaan kereta api, sehingga mulai tahun 2024 pengadaan kereta rel listrik (KRL) tidak lagi bergantung kepada impor, sepenuhnya bisa menggunakan produk dalam negeri dari INKA. Selain memantapkan diri di pasar dalam negeri, sebagai manufaktur perkeretaapian terintegrasi pertama di Asia Tenggara yang berdiri sejak 18 Mei 1981, INKA juga telah menjadi pemain penting di pasar perkeretaapian internasional. Karenanya apresiasi perlu diberikan terhadap kepemimpinan Direktur Utama INKA Budi Noviantoro," ujar Bamsoet dalam kunjungannya ke kantor pusat dan workshop INKA, di Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (26/5/22).

Turut hadir antara lain Anggota MPR/DPR RI Robert Kardinal serta tokoh pengusaha nasional Setiawan Djodi. Sementara jajaran INKA yang hadir antara lain, Direktur Utama Budi Noviantoro, Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko Andy Budiman, Direktur Pengembangan Agung Sedaju, serta Direktur Operasional I Gede Agus Prayatna. Hadir pula Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya, serta Dansatpom Lanud Iswahjudi Letkol Pom Mucharam Rachman.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di pasar internasional, INKA telah menandatangani perjanjian kemitraan untuk mengekspor 262 gerbong barang jenis Container Flat Top Wagon untuk Kiwi Rail, BUMN New Zealand yang bergerak sebagai operator transportasi perkeretaapian dan operator ferry antar pulau terbesar di New Zealand. Menjadi langkah besar INKA untuk semakin memperkuat peran di pasar kereta api Oceania. Melanjutkan kesuksesan setelah mensuplai 224 unit Blizzard Centre Sills untuk BradkenRail, Australia pada periode tahun 2004-2005.

"Pasar ekspor INKA juga sudah menembus Bangladesh dengan mengekspor 50 unit BG Passenger Carriages pada tahun 2005, 50 unit BG Passengers Carriages dan 100 unit MG Passenger Carriages pada tahun 2016, dan 200 unit MG BG Passenger Carriages serta 50 unit BG Passenger Carriages pada tahun 2017," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia serta Ketua Umun Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menerangkan, INKA juga telah meramaikan pasar perkeretaapian di Asia Tenggara. Antara lain dengan mengekspor 2 Trainset DMU, 3 set Lokomotif, 3 unit Lokomotif, 15 Car Passenger PNR, dan 4 Trainset DMU ke Filipina pada tahun 2018. Sebelumnya pada 1996, juga mengekspor 1 unit lokomotif ke Filipina.

"Untuk Malaysia, INKA telah mengekspor 12 unit Air ConSecond Class (ACS) pada tahun 2012, 4 unit Air Buffet Class Car (ABC) pada tahun 2010, 2 unit Power Generating Car (PGC) dan 50 unit Bogie Refer Flat (BRF) pada tahun 2022, serta 150 Unit Flat Car pada tahun 1991. INKA juga telah mengeskpor 20 unit Ballast Hoper Wagon ke Thailand pada tahun 2000, setelah sebelumnya mengekspor 70 unit Ballast Hoper Wagon pada tahun 1998. Serta mengekspor 5 unit Well Wagon ke Singapura sepanjang tahun 2011-2012," pungkas Bamsoet. 

(*) MM

Selaraskan Pembangunan, Pangdam l/BB : TNI AD Siap Mendukung Program Pembangunan di Kabupaten Bengkalis

BENGKALIS, MM - Tugas Kodim adalah menyelaraskan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah dengan kepentingan dari sisi pertahanan keamanan, Hal ini disampaikan Pangdam I/BB, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, SE, MSi, di sela kunjungan kerja  di lokasi TMMD ke-113  Dusun III, Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau, Selasa (24/5/2022). 

"Selalu saya sampaikan kepada jajaran komandan satuan di kewilayahan di jajaran Kodam I/BB, bahwa tidak ada alasan pembenar apapun kalau Dandim tidak bisa sejalan dengan Bupati. Jadi, Bupati jangan ragu  karena memang tidak ada alasan pembenaran apapun bagi Dandim untuk tidak mendukung pembangunan yang diselenggara kan oleh Bupati," tegas Pangdam.

Kunjungan ini juga diakui Pangdam sebagai sarana bernostalgia. Di mana pada tahun 2012 lalu, pertama kali datang ke Kodim 0313/Bengkalis bersama Danrem 031/Wira Bima saat itu, Brigjen TNI Teguh Raharjo.

"Siang ini saya bersyukur bisa hadir kembali di Kabupaten Bengkalis, dan terima kasih kepada segenap unsur Forkopimda yang telah menyambut dengan begitu hangat," pungkas Pangdam.

Tampak hadir di lokasi, Bupati Bengkalis, Kasmarni, Dandim 0313/Bengkalis, Letkol Inf Endik Yunia H, Kasi Intel Kejari Bengkalis, Isnan Ferdian dan unsur Forkopimda Bengkalis lainnya.

(Pendi) MM

Dani Ramdan Resmi Sebagai Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Sebut SMSI Kabupaten Bekasi Semakin Solid

BEKASI, MM - Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi semakin solid menyambut kepemimpinan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan tanggal 23 Mei 2022.  Hal ini diungkapkan Sekretaris SMSI Kabupaten Bekasi Rochmatillah pada rapat internal di Rumah Makan Alam Sari, Kota Deltamas, Selasa, 24 Mei 2022.

Lelaki yang akrab disapa Bung Pajar itu mengatakan kesolidan SMSI Kabupaten Bekasi merupakan implementasi media massa berpijak pada jurnalisme sebagai produk/layanan publik (public goods) yang layak dipertahankan.

Dia menilai kepemimpinan Dani Ramdan sebagai Penjabat Bupati Bekasi dapat menjadi momentum yang baik bagi insan pers untuk berperan terhadap pembangunan dalam menyampaikan informasi informasi positif yang mengajak semua kalangan berinovasi mendorong kemajuan Kabupaten Bekasi.

Tentang hal tersebut, kata Pajar, SMSI Kabupaten Bekasi terus berbenah melakukan konsolidasi organisasi dan penataan legalitas perusahaan media siber anggota SMSI Kabuoaten Bekasi.

Dalam waktu dekat SMSI Kabupaten Bekasi berencana menggelar Rapat Kerja SMSI Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2022/2023. Pelaksanaannya setelah Rapat Kerja Daerah (Rakerda) SMSI Provinsi Jawa Barat.

"Semoga Rakerda SMSI Jawa Barat tahun ini dapat dipusatkan kembali di Kabupaten Bekasi," harapnya.

Dalam rapat internal tersebut, Wakil ketua Bidang Organisasi SMSI Kabupaten Bekasi Irwan Awaluddin menyampaikan susunan pengurus SMSI Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan SMSI Provinsi Jawa Barat nomor 013/KPTS/SMSI-JABAR/III/2022 tentang Pengangkatan Perwakilan Pengurus SMSI Kabupaten Bekasi masa bakti 2022-2025.

SK tersebut ditandatangani Ketua SMSI Jawa Barat Hardiyansyah dan Sekretaris Akhmad Syukri pada tanggal 21 Maret 2022 lalu.

Berikut susunannya : 

Dewan Pengurus, Ketua : Doni Ardon, Sekretaris : Rochmatillah, Bendahara : Tahar Amsah, Wakil Ketua Bidang Organisasi : Irwan Awaluuddin, Wakil Ketua Bidang Pendataan dan Verifikasi : Ujang Tayudin, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif : Dadang Marasabessy, Wakil Ketua Bidang Sosial : Paulus Simalango, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga : Suryono.

Selanjutnya pada jajaran penasehat SMSI Kabupaten Bekasi, yakni Melody Sinaga (Ketua PWI Bekasi Raya), Heri Noviar (Ketua KADIN Kabupaten Bekasi), Hartono Muhammad Fadli (Ketua Umum Aspelindo) dan Heru Budian Timor.

Ketua SMSI Kabupaten Bekasi Doni Ardon di hadapan jajaran pengurus dan dewan penasehat SMSI Kabupaten Bekasi menyampaikan dukungan pimpinan SMSI Provinsi Jawa Barat dan Ketua Umum SMSI, Firdaus terhadap rencana kerja SMSI Kabupaten Bekasi berkontribusi terhadap program kerja pemerintah.

"Insya Allah semakin solid dan ke depan tak ada lagi trik intrik dari oknum yang memecah belah persatuan dan kesatuan insan media, saya harap seluruh jajaran pengurus SMSI Kabupaten Bekasi dapat menjaga citra dan nama baik profesi pers serta kelembagaan," katanya. 

 

Juara nasional Lomba Karya Jurnalistik Polri tahun 2010 dan penerima Reward dari Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui Komjen Pol Jepang Harry Hiroto Yamazaki itu optimis terhadap kesolidan pengurus SMSI Kabupaten Bekasi.

"Soliditas organisasi menjadi modal dasar yang kuat bagi SMSI Kabupaten Bekasi dalam berkontribusi program pembangunan secara merata di Kabupaten Bekasi yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama," tandasya. 

Wakil Ketua Bidang Keorganisasian SMSI Kabupaten Bekasi, Irwan Awaluddin mengemukakan dengan nada sejuk yang seirama, sehingga terkesan semakin terlihat soliditas dan kekompakan yang masif serta konprehensif didalam tubuh keorganisasian SMSI Kabupaten Bekasi.

"Transparansi, kekompakan dan saling mendukung, membantu serta mengisi satu sama lain adalah kunci utama di dalam berorganisasi yang sehat, semua di lakukan secara bersama-sama tanpa adanya "One Man Show"didalam menjalankan aktifitas. Begitupun di dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di Internal SMSI, kita menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat," tuturnya.

Dikatakan Irwan yang juga sebagai CEO dari sejumlah Media dimana salah satunya mediahukumindonesia.com yang secara eksplisit oleh sejumlah Politikus salah satunya, Budiman Sudjatmiko dan lainnya, kemudian Komandan Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Iroth Sonny Edhie serta Kajati DKI Jakarta Reda Manthovani, di akui sebagai media Cyber terbaik di Indonesia bahwa, SMSI Kabupaten Bekasi lebih mengutamakan keterbukaan dan kejujuran di dalam berorganisasi, agar tidak adanya berbagai persoalan yang muncul akibat dari ketidakterbukaan di lingkungan internal Organisasi SMSI.

"Kita menginginkan SMSI Kabupaten Bekasi senakin kompak dan semakin maju serta terus semakin dewasa dengan selalu mengedepankan keterbukaan dalam setiap aktifitas dan kegiatan. Dan kesemuanya di ketahui oleh pengurus, sehingga berbagai persoalan dapat dengan mudah diatasi oleh kita secara bersama-sama, dengan motto "Tidak Ada Dusta Diantara Kita"," pungkas, Wakil Ketua Bidang Keorganisasian, Irwan Awaluddin.

(*) MM

Berikan Motivasi Pada Acara Apel Dansat di Aula Sahlan Siregar, Gubsu : 'Setiap Orang Harus Memiliki Cita-cita Besar!'

LANGKAT, MM - Gubernur Sumatera Utara  Edy Rahmayadi memberi motivasi kepada para Dansat  jajaran Kodam I/BB, pada pembekalan  Apel Dansat di  Aula Sahlan Siregar, Yonif Raider 100/PS, Desa Namu sira-Sira Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, Sabtu (21/5). 

Setiap orang, menurut Edy Rahmayadi, harus memiliki cita-cita besar untuk diraih, apapun itu. Termasuk menjadi gubernur, seperti dirinya. 

"Saya pernah seperti kalian, silahkan bercita-cita sampai ke tingkat apapun, tapi jangan lupa jati dirinya sebagai Prajurit TNI-AD " kata Edy, yang didampingi Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis. 

Edy juga berpesan agar seluruh anggota TNI untuk terus bersama-sama rakyat saling membantu dan berusaha memikirkan nasib  bangsa. Salah satunya dengan berkontribusi menjaga ketahanan pangan rakyat. 

"Inilah tantangan ke depan, yang harus kalian lakukan,  bersama-sama rakyat menciptakan ketahanan pangan, sehingga saya  sebagai Gubernur bangga mempunyai prajurit yang handal dalam mensejahterakan dan melindungi segenap rakyatnya," kata Edy. 

Edy juga meminta kepada segenap komandan pasukan yang menjadi peserta apel untuk terus menjaga nama baik korpsnya. Edy akan sedih apabila Angkatan Darat ada yang menyimpang. 

"Karena sudah terpatri rasa cinta kepada Angkatan Darat mari terus kita jaga , walaupun  sudah diluar Angkatan Darat sekalipun namun tetap pegang teguh Angkatan Darat ini, sehingga bisa disayangi oleh rakyat, karena itu kebanggaan kita," ujar Edy. 

Turut hadir pada pembekalan tersebut Pangdam I/BB Achmad Daniel Cardin, Asops Kasdam I/BB Hindratno Devidanto dan seluruh peserta Apel Dansat Kodam I/BB .

(Pendi) MM

Hendak Dikonfirmasi Pembangunan Desa, Kades Lambang Jaya Menghilang Bak Ditelan Bumi Usai Acara Umroh Warga

KABUPATEN BEKASI, MM - Pembangunan di lingkungan Desa Lambang Jaya mendapat sorotan tajam dari para Media serta kritikan tajam dari para Aktivis, LSM dan pemerhati kinerja Penyelenggara Negara, pasalnya para Aktivis menilai bahwa didalam melakukan pengerjaan selain para pekerja proyek pembangunan tersebut tidak di lengkapi dengan Safety Tools ditambah dengan tidak adanya transparansi didalam penggunaan anggaran, (20/05/2022).

sehubungan tidak adanya keterangan jelas tentang proyek pembangunan tersebut di lokasi, Tim Awak Media melakukan konfirmasi pada pihak Desa Lambang Jaya, namun sayangnya tak ada satupun yang dapat memberikan keterangan jelas tentang proyek tersebut.

"Wah saya tidak tahu, pak..lebih baik bapak langsung saja menghubungi Kepala Desanya," ujar salah satu Staff Desa yang berhasil di jumpai namun tidak mau di sebutkan namanya,(19/05/2022) pagi.

Tim Awak Media menghubungi Kades Kimhlan Sahroni melalui Whatsapp baik tlp maupun SMS guna mendapatkan keterangan jelas terkait Proyek Pembangunan gedung di lingkungan Desa Lambang Jaya, dikarenakan tidak adanya papan proyek yang menjelaskan tentang pembangunan gedung tersebut, namun sayangnya tidak di gubris oleh Pak Kades, kendati telepon Whatsapp berdering.

Berdasarkan informasi yang di himpun Awak Media bahwa hari ini (19/05/2022) siang akan ada pelepasan umroh warga Desa Lambang Jaya dan Pak Kades akan hadir di lokasi.
Saat tiba acara pelepasan Pak Kades Kimhlan Sahroni muncul dan melakukan pelepasan warganya untuk melakukan ibadah umroh, namun anehnya, usai memberikan ceramah dan setelah acara selesai Kades Lambang Jaya tak terlihat lagi batang hidungnya, seolah sirna tanpa prana, bak hilang di telan bumi.

Beberapa aktivis yang hadir di lokasi dengan maksud dan tujuan yang samapun merasa bingung dengan menghilangnya sang Kepala Desa dari lokasi, kendati merekapun sudah mencari dan menanyakan pada para Perangkat Desa di lokasi yang menjawab dengan saling lempar lokasi (Disana pak-Disitu pak-Red).

Ketika dimintakan tanggapannya di lokasi terkait akan Pembangunan yang tak transparan serta Pak Kades Menghilang saat ingin di konfirmasi, Daniel Apolo (Aktivis dari LPPN-RI) menegaskan bahwa," Para Oknum Kepala Desa yang tidak transparan didalam menggunakan Anggaran Negara yang Notabene adalah uang rakyat dapat di katakan masuk dalam golongan "Kades Kutil!'," tandasnya.

Lanjutnya,"Pembangunan gedung ini dapat diduga ada pekerjaan kotor di dalamnya dan ditambah lagi tidak ada transparansi publik yang di lakukan, misalnya dengan memasang papan proyek untuk menjelaskan tentang sumber dananya dari mana dan berapa besar dana yang di alokasikan untuk pembangunan gedung di lingkungan Kantor Desa di bawah kepemimpinannya," tutur Daniel.

'Anehnya lagi, Pak Kadeskan tahu kita akan minta penjelasan tentang pembangunan itu dan dia ada tadi di lokasi saat pelepasan warganya yang akan menjalankan ibadah Umroh...tapi setelah acara selesai, tidak terlihat pula batang hidungnya, entah kemana Pak Kadesnya, kita sudah tanyakan ke para Staffnya, semua menjawab sama...tidak tahu..nah kalau Pak Kadesnya di culik orang bagaimana itu," ungkap Apolo seraya garuk-garuk kepala.

"Bila pengguna anggaran tidak mau memberikan penjelasan terkait kewenangan yang di embannya, maka patut di duga ada Indikasi miring pada Oknum tersebut!,"tegas Apolo

"Seharusnya Kepala Desa jangan melarikan diri disaat Jurnalis dan Penggiat Sosial Kontrol hendak menanyakan tentang hal itu, sebab ini dapat menjadi preseden buruk bagi dunia per Kepala Desaan, yang di takutkan kalau semuanya jadi ikut-ikutan, coba anda bayangkan kalau semua Kepala Desa melarikan diri saat ditanya berbagai persoalan yang menyangkut Desa, kalau Oknum tersebut latah bagaimana, saat Pak Camat bertanya tentang perkembangan Desa dan kemudian Oknum Kepala Desa tersebut melarikan diri," urainya seraya tertawa lepas.

Danielpun menekankan bahwa,"Dinegara kita ini, peran masyarakat sangat di perlukan oleh Negara (Pemerintah-Red) dalam pembangunan, soal dugaan adanya kesalahan pada para Oknum-oknum tertentu pada prinsipnya tetap menggunakan azaz praduga tak bersalah, sementara para kontroling dalam hal ini para penggiat sosial kontrol yang mengawasi kinerja pemerintah baik dalam aspek hukum, tekhnis maupun anggaran, dan ini ketiganya harus singkron agar Kepemerintahan yang memiliki tujuan berdemokrasi, akuntabel dan transparan segera dapat terrealisasi," pungkas Aktivis LPPN-RI, Daniel Apolo.

Sejak berita ini diturunkan, Tim Awak Media belum mendapatkan jawaban dari Kades Lambang Jaya dan Tim Awak Media terus berupaya untuk menghubungi Pak Kades Kimhlan Sahroni guna mendapatkan penjelasan terkait Pembangunan Gedung di lingkungan Kantor Desa Lambang Jaya.

(JLambretta) MM