Sabtu, 27 Agustus 2022

Wujudkan Akuntabel, Kodam XII/Tpr Bersama Puslapbinkuhan Sosialisasi Juklak Kebijakan Akuntansi dan Kapwabku


KALIMANTAN BARAT, MM - Guna mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, Keuangan Kodam (Kudam) XII/Tanjungpura bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan (Puslapbinkuhan) Kemhan RI, pada Kamis (25/8/22)   melakukan Sosialisasi Juklak Kebijakan Akuntansi, Kapwabku,  penyelesaian normalisasi dan tutup periode laporan keuangan TA 2022, bertempat di Aula Makudam XII/Tpr.(26/08/2022).

Sosialisasi juklak Kebijakan Akuntansi, dan Kapwabku hari ini dibuka secara resmi oleh Asrendam XII/Tpr, Kolonel Kav Dino Martino. Dihadiri Kakudam XII/Tpr. Sosialisasi diikuti oleh para pejabat pengelola keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI yang ada di Kalimantan Barat. Materi disampaikan oleh Tim dari Puslapbinkuhan Kemhan RI yang dipimpin oleh Kolonel laut (S) Arwinto Arsan.

Asrendam XII/Tpr, Kolonel Kav Dino Martino saat membuka kegiatan mengatakan, untuk mewujudkan TNI yang Profesional, Adaptif Dan Militan, maka setiap komponen harus terus meningkatkan kinerja dan profesionalismenya. Keuangan Angkatan Darat, Laut dan Udara sebagai bagian integral dari TNI yang merupakan satuan bantuan administrasi berperan sebagai penyelenggara dalam pengurusan Keuangan Negara di lingkungan Kemhan dan TNI.

Selanjutnya mengatakan, tantangan tugas semakin kompleks dan berbasis teknologi, diharapkan personel keuangan selalu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta SDM, dengan cara, mempelajari dan menguasai aturan-aturan bidang keuangan, personel keuangan harus update, adaptif dan patuh terhadap peraturan yang berkembang saat ini untuk pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan dan akuntabel.

"Serta menguasai dan memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan melaksanakan aturan dari Juklak Kapuslapbinkuhan Kemhan RI," kata Asrendam XII/Tpr.

Sedangkan Ketua Tim Sosialisasi, Kolonel laut (S) Arwinto Arsan saat membacakan sambutan Kapuslapbinkuhan Kemhan RI, mengatakan pada kesempatan ini akan dilaksanakan sosialisasi Juklak Kapuslapbinkuhan Kemhan Nomor: Juklak/29/III/2022 tentang Standardisasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI dan Juklak Kapuslapbinkuhan Kemhan Nomor: Juklak/30/IV/2022 tentang Kebijakan Akuntansi di lingkungan Kemhan dan TNI.

"Kebijakan Akuntansi dan Kapwabku sangat diperlukan untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip, dasar, konvensi, aturan-aturan, serta praktek-praktek spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI," katanya. 
 
(Idam) MM

Jumat, 26 Agustus 2022

Silaturahmi Pangdam Kasuari Dan Komda APHI Papua Barat, Pangdam : Sejatinya Keamanan Itu Tanggung Jawab Bersama


PAPUA BARAT, MM – Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema, didampingi para pejabat Kodam menggelar silaturahmi bersama Komisariat Daerah (Komda) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Papua Barat, di Officer’s Mess Kasuari, Trikora, Arfai 1, Manokwari, Kamis (25/8/2022).

Dalam kesempatan ini, Ketua APHI Papua Barat, Haryoto menyampaikan atas nama Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia terima kasih kepada Pangdam XVIII/Kasuari dan jajaran yang telah berkenan memfasilitasi untuk dapat memberikan arahan secara langsung kepada APHI dan anggota terkait dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada di Papua Barat.

“Tentunya upaya ini perlu kita apresiasi bersama karena TNI telah melakukan beberapa hal menyangkut stabilitas keamanan sehingga mendukung keterjaminan usaha para pemegang perizinan pengusaha pemanfaatan hutan saat ini dan tentunya di masa yang akan datang,” tuturnya.

Disamping itu, aspek keamanan ini merupakan salah satu faktor pendukung untuk menjamin berjalannya kegiatan perusahaan dalam rangka meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari.

“Kedepan harus memahami kondisi keamanan di lapangan sebagai landasan dalam bekerja karena kondisi lapangan khususnya keselamatan SDM merupakan unsur yang tak terpisahkan untuk menjamin berjalannya pengelolaan hutan itu sendiri,” ungkapnya.

Menyikapi apa yang disampaikan oleh Ketua APHI Papua Barat, Pangdam menyampaikan bahwa dalam tugas dan tanggungjawab itu ukurannya adalah negara dan bangsa untuk memberikan keamanan.

“Sejatinya keamanan itu terletak dalam konteks kebersamaan yang hakikatnya adalah kita saling mengisi, mendukung, membackup, mengingatkan bahkan saling membela. Dari situ hasil terakhir untuk menyatakan hasil aman secara keseluruhan mari kita jawab bagaimana adanya suatu kontribusi yang baik terhadap masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa kondisi Papua Barat saat ini dalam kondisi aman, boleh dikatakan juga nyaman, terbukti dengan kemarin 77 tahun Kemerdekaan RI di wilayah Papua Barat berlangsung dengan aman juga kondisi sosial masyarakat berjalan dengan baik.

“Namun dalam kondisi secara khusus yang coba saya angkat di sini dalam rangka kita melihat potret keamanan itu sendiri bahwa masih ada sekelompok kecil masyarakat kita yang mungkin dengan cara berpikirnya sampai dengan sekarang ini yang jelasnya sudah terjadi suatu perubahan,” ucap Pangdam.

Ia menambahkan, kondisi wilayah di Papua Barat saat ini tidak dalam kondisi Daerah Operasi Militer namun dalam kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berjalan secara normal yang boleh dikatakan adalah tertib sipil sehingga dengan penegakkan hukum yang paling utama.

“Harapan yang perlu saya sampaikan di sini yang pertama bahwa keamanan di Papua Barat ini menjadi tanggung jawab kita bersama baik aparat keamanan Pemerintah, Swasta dan tentunya seluruh masyarakat. Yang kedua dari kebersamaan itu saya mengajak kita mulai membangun. Yang paling penting adalah keberadaan kita dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Pangdam.

(Tulehu) MM


Kamis, 25 Agustus 2022

KUA Tambun Selatan Giatkan Program Kemenag 'Bimbingan Perkawinan Remaja Usia Sekolah' di Ruang Balai Nikah

 

KABUPATEN BEKASI, MM - Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi mengadakan kegiatan rutin Program Kementerian Agama bertemakan,"Bimbingan Perkawinan Remaja Usia Sekolah Dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Angkatan IV Tahum 2022", bertempat di ruang Balai Nikah, pada (24/08/2022).

Dalam keterangannya kepada Awak Media usai acara di laksanakan Fasilitator Pembimbing Perkawinan sekaligus sebagai Penyuluh dalam kegiatan tersebut, Doddi Supriadi SHI mengatakan bahwa," Ini program dari Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, jadi di lakukan beberapa kegiatan yang di dalamnya pesertanya adalah remaja-remaja usia sekolah. Diambil dari berbagai Sekolah sesuai tempat kegiatan, kalau di Tambun..di sini kebetulan ada yang dari Tekad Bangsa, ada yang dari Yaping dan Yapin. Ini di laksanakan beberapa kegiatan," katanya.

"Mengenai kegiatan tersebut di laksanakan di seluruh Kabupaten Bekasi, tidak di laksanakan serentak. Jadi wilayah-wilayah yang siap melaksanakan. Ini bukan program KUA tapi dari Kementerian Agama langsung," imbuh Doddi.

Menurut Doddi para Fasilitator yang memberikan Penyuluhanpun adalah mereka yang telah mendapatkan Sertifikasi secara resmi dari kementerian Agama dan telah mendapatkan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) secara terpadu.

"Yang mengisinyapun adalah para Fasilitator terbintek yang sudah pernah ikut bimbingan dan sudah tersertifikasi, jadi enggak sembarangan dan siswa yang mengikutipun mendapatkan Sertifikat dan ini perwakilan dari tiap-tiap Sekolah," ungkapnya.

Mengenai Fokus Target Kementerian Agama didalam melakukan kegiatan Bimbingan Perkawinan Anak Usia Sekolah, Doddi menegaskan bahwa," Fokus Targetnya adalah meminimalisir usia dini pernikahan, kejadian sekarangkan banyak yang MBA (Married By Accident). Banyak dari anak Sekolah ketika lulus Sekolah bukannya dia meneruskan sekolah atau kuliah atau bekerja, malah dia menikah gara-gara terlanjur, maka kita arahkan sejak dini agar jangan sampai terjadi seperti itu," papar Fasilitator.

Mengenai target penyuluhan untuk seluruh Sekolah-sekolah di wilayah Kecamatan Tambun Selatan secara masif dan serentak guna menjangkau lebih banyak peserta yang dapat hadir dan menerima bimbingan tekhnis dari para fasilitator secara langsung, Doddi Supriadi mengungkapkan bahwa semua tergantung anggaran dari Kementerian.

"Itu tergantung anggaran dari Kementerian, kemungkinan scedule untuk itu ada kedepannya...dan harus ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan serta Steikholder terkait. Jadi setiap tahun juga di adakan regulasi untuk ini. Tapi kemungkinannya tempatnya tidak di satu ini, tapi berpindah-pindah. Ini dilakukan sudah lama sudah sejak tahun 2019 sampai saat ini, tapi kebetulan Tambun Selatan baru sekarang yang di tempati penempatannya saja, tapi kalau sebenarnya dari Sekolah kita ngambil dari mahasiswa dari Sekolah, bukan SMP tapi SMA dan Mahasiswa..targetnya itu," ungkapnya.

Doddi mengutarakan bahwa, Animo para Orang Tua murid rata-rata bersyukur dengan adanya kegiatan tersebut.

"Kan ketika saya sudah melaksanakan pernah beberapa kali, Animo dari anak-anak jebolan begini, ya mereka pada Antusias..ya mengikuti apa yang dia utarakan ketika disini..bahkan Cita-cita pengen jadi apa," jelasnya.

Mengenai kendala yang di hadapi di dalan melaksanakan kegiatan tersebut Doddi mengatakan bahwa," Sejauh ini tidak ada kendala, paling hanya penyediaan tempat saja," tandasnya.

Fasilitator berharap bahwa kegiatan tersebut dapat terus di lakukan secara berkala dan berkesinambungan serta dapat di laksanakan sebaik-baiknya agar bermanfaat dan menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dalam pantauan Awak Media di lokasi, tampak para peserta sangat antusias di dalam menerima bimbingan penyuluhan tentang Perkawinan Diusia Sekolah tersebut. Ditambah dengan kepiawaian Fasilitatornya dalam memberikan penyuluhan kepada para peserta.

(JLambretta) MM

Rabu, 24 Agustus 2022

TNI AL Bantah Rumor Tak Sedap, Kadispenal : Kolonel Budi Iryanto Meninggal Dunia Karena Sakit!


JAKARTA, MM -- TNI Angkatan Laut melalui Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono menyampaikan bahwa meninggal dunianya Kolonel Laut (P) Budi Iryanto dikarenakan sakit yang dideritanya, (24/08/2022).

“Hal tersebut perlu dijelaskan kepada masyarakat disebabkan beredar rumor bahwa Kolonel Budi Iryanto meninggal dunia karena terkait penemuan dan penggagalan penyelundupan kokain seberat 179 Kg senilai Rp 1,2 Triliun, saat dirinya menjabat sebagai Danlanal Banten,” jelas Kadispenal. (23/08/2022).

Berdasarkan laporan dari RPSAL dr. Ramelan, kronologi wafatnya Kolonel Budi Iryanto berawal pada tanggal 4 Agustus 2022 pasien datang ke RPSAL dr. Ramelan dengan keluhan utama lemas.

Setelah diadakan pemerikasaan medis yang bersangkutan didiagnosa menderita penyakit diabetes mellitus dan selanjutnya dilakukan terapi: Transfusi PRC, Infus Albumin, Antibiotik, Diet TKRP, dan Hemodialisa.

Pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 20.20 WIB, pasien mengalami penurunan kesadaran, kemudian pindah ke ICU.

Selanjutnya pada tanggal 20-08-2022 pukul 06.53 WIB, kondisi pasien menurun dan dilaksanakan tindakan medis secara maksimal, namun pada pukul 08.00 WIB, pasien dinyatakan meninggal oleh dokter.

Berdasarkan data tersebut, Kadispenal berharap rumor yang beredar dapat diluruskan, dan menghormati keluarga almarhum. Sementara terkait penempatan jabatan dari Danlanal Banten mendapat promosi menjadi Asops Danlantamal XII tak lama pasca kejadian ditemukannya kokain dan menjabat Sahli Koarmada II saat meninggal dunia, Kadispenal menyampaikan hal tersebut sudah terpolakan dan sesuai prosedur penempatan jabatan di lingkungan TNI AL secara wajar. 
 
(Pensa) MM



Gelar Pengamanan Lokasi, Tim Gabungan TNI-Polri Dan Satpol PP Disambut Aksi Anarkis Kelompok Lamtoras, Sumut

SUMATERA UTARA, MM - Benih-benih prilaku anarkis dalam penyelesaian masalah lahan di Sihaporas terlihat mulai muncul. Hal ini ditandai dari prilaku aksi massa ketika menyambut kehadiran Personil Gabungan TNI, POLRI dan Satpol PP di Areal  PT.TPL sektor Aek Nauli, pada Senin (22/8/2022), dalam rangka pengamanan dan pembersihan jalan akses dari Kantor PT.TPL menuju lokasi pembibitan yang disebut telah ditutup pihak Kelompok Lamtoras. (23/08/2022).

Di jalan menuju arel itu terlihat adanya perusakan tanaman Eucalyptus di lahan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) TPL Sektor Aek Nauli,  Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Selain adanya temuan pengrusakan tanaman dan penebangan pohon, juga diduga ada pembakaran lahan di areal HGU PT TPL sektor Aek Nauli Desa Sihaporas.

Hal ini diketahui pada saat Satgas Gabungan melaksanakan patroli, banyak menemukan pohon pohon pinus besar dan eucalyptus yang diduga sengaja ditebang dan diletakkan melintang di tengah jalan. Juga ada beberapa lokasi terlihat dan sepertinya sengaja dibakar.

Personil Patroli Gabungan yang turun di areal PT.TPL Sektor Aek Nauli Kabupaten Simalungun terdiri dari personel Kodim 0207/Simalungun, personel Polres Simalungun, BKO Polwan Polda Sumut 2 Pleton, personel Brimob Kompi 2 Pematang Siantar 1 pleton dan Satpol PP Simalungun 1 Pleton.

Pantauan Awak Media di lapangan, pada saat petugas gabungan melakukan pembersihan jalan akses ke luar dan masuk Kantor TPL, mereka dihadang aksi yang mengarah anarkis. Demikian juga ketika membersihan jalan dari Kantor PT.TPL ke wilayah pembibitan tanaman, petugas gabungan dihadapkan adanya temuan 5 titik pohon ekaliptus yang diduga sengaja ditebang kemudian diduga semgaja dipalangkan di tengah jalan. Sehingga menghalangi pihak TPL dalam menjalankan aktivitasnya menuju ke areal pembibitan serta pemanenan karena jalan sudah terhalang.

Pergerakan kelompok massa kemarin terlihat semakin berani dan garang, dimana pada saat di lokasi melakukan pengamanan dan pembersihan jalan tersebut, aparat Polri dihadang oleh kelompok massa yang didominasi kaum ibu-ibu. Aparat yang mencoba memasuki lokasi malah dihadang karena massa mengklaim tanah itu adalah tanah adat.

Saat personil gabungan tiba di tempat pembibitan l, ternyata daerah tersebut sudah dikuasi oleh kelompok Lamtoras Sihaporas. Di lokasi ini sempat terjadi gesekan-gesekan antara masyarakat Lamtoras dengan petugas pengamanan.

Namun para petugas gabungan itu tidak terpancing dan tetap menghadapi massa secara persuasif, dengan melakukan pendekatan dan upaya mediasi dengan TNI-Polri.

Namun kelompok Lamtoras malah terlihat melakukan tindakan yang mengarah anarkis dengan melakukan perlawanan serta pemukulan terhadap aparat keamanan.

Bersyukur aparat keamanan tidak terpancing dan terpengaruh dengan aksi provokasi tersebut, sehingga gesekan yang lebih parah dapat dihindari dan dikendalikan.

Selanjutnya dengan pendekatan persuasif, upaya mediasi berhasil dilakukan Kapolres Simalungun bersama Dandim 0207/Sml serta staf ahli Gubernur Sumut.

Pada kesempatan tersebut Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung mengatakan, bahwa patroli yang dilakukan adalah untuk memastikan dan mengecek informasi yang diterima pihaknya, terkait adanya kelompok Lamtoras di Sihaporas yang melakukan penutupan-penutupan jalan, dengan menebang pohon dan kemudian melintangkannya di tengah jalan, sehingga tidak bisa diakses dan dilewati.

"Dan memang tadi kita ke sini kita temukan itu, kurang lebih ada 10 titik dan kita tadi langsung melakukan tindakan pembersihan, kita memotong pohon-pohon yang menghalangi jalan," ujar Kapolres Simalungun.

Ditambahkan Kapolres, pihaknya juga melakukan patroli, karena mendapat info atau laporan adanya lokasi pembibitan PT.TPL yang tidak dijinkan dirawat oleh PT.TPL. "jadi kita memastikan akan hal itu juga" tambahnya.

Dilanjutkan Kapolres, pihaknya bersama Dandim dan Pemerintah Daerah, bersama perwakilan masyarakat sihaporas telah melakukan 4 kali pertemuan atau mediasi, dan dari hasil pertemuan tersebut Pemerintah Kabupaten Simalungun akan membentuk TIM Identifikasi untuk menganalisa permasalahan ini agar dapat segera diselesaikan.

Dalam pertemuan itu, Polres Simalungun telah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan nantinya TIM Identifikasi yang dimaksud akan berisikan orang-orang yang memiliki peran dalam permasalahan ini.

Di aontaranya, dari Masyarakat Adat Keturunan Ompung Mamontang Laut Ambarita Sihaporas, Pihak  PT.TPL Tbk serta Unsur-unsur pemerintahan yang berkompeten dalam menangani permasalahan lahan ini.

"Namun sayangnya, kita mendapati masyarakat melakukan penutupan jalan dengan batang pohon besar yang dilintangkan di tengah jalan," ucap Kapolres kecewa.

Soal adu mulut dengan masyarakat saat patroli,  Kapolres mengatakan hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak mengijinkan pihaknya masuk untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan.

Padahal saat sampai di lokasi kejadian, Kapolres telah melakukan upaya-upaya persiasif dengan mengutaran niat tim gabungan, yang hanya ingin melakukan patroli. "Namun masyarakat tetap melakukan penghadangan kepada kita, tapi sudah negosiasi, kita meminta agar kita bisa masuk melakukan patroli dan peninjauan ke dalam, karena ini wilayah kesatuan Republik Indonesia," ucap Kapolres.

Soal permintaan masyarakat, tentang masyarakat adat, kata Kapolres bahwa hal itu sudah direspon oleh Pemerintah daerah dan sudah ada progresnya.

"Kami berharap kepada masyarakat dan pihak PT.TPL untuk sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah ini, dan jangan memaksakan kehendak masing-masing, jangan mengklaim pembenaran," tegas Kapolres.

Dalam menyelesaikan konflik di Sihaporas, menurut Kapolres ke dua bela pihak harus duduk bersama, dan menyampaikan aspirasi masing-masing.

"Apa harapan perusahaan disampaikan agar bisa berjalan, dan apa harapan dari masyarakat juga disampaikan, jadi ini harus sama-sama disampaikan," ucap Kapolres.

Selanjutnya, Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Hadrianus Yossy dalam kesempatan itu meminta masyarakat dan PT. TPL tidak mengklaim pembenaran masing-masing.

Menurut Dandim, ada lembaga yang memutuskan siapa yang benar, karena negara ini adalah negara hukum yang harus sesuai dengan undang-undang.

"Masing-masing pihak jangan mengklaim dirinya benar, karena ada lembaga yang memutuskan itu benar atau tidak, jadi kita serahkan sesuai undang-undang, karena negara kita negara hukum," kata Dandim.

Dandim juga meminta masyarakat untuk mendukung program pemerintah, yaitu go green yang rencananya akan dibuat di kawasan hutan industri di kawasan PT. TPL.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Binsar Situmorang mengatakan, agar kedua belah pihak bisa menahan diri.

Binsar sangat berharap masyarakat harus memahami legalitas formal dari pada agenda PT.TPL dan PT.TPL juga harus memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat.

"Jadi inilah yang harus kita pertemukan kedua belah pihak, agar mendapatkan solusi terbaik," ucapnya.

Sementara itu, Jhonny Ambarita yakni masyarakat Sihaporas berharap agar tim identifikasi terkait masyarakat adat segera dibentuk dan bekerja.

Kemudian, masyarakat Sihaporas juga meminta dilakukan atau disahkannya pencadangan hutan di Sihaporas.

(*)MM

Selasa, 23 Agustus 2022

Cangkir Opini Dan Organisasi Perempuan se-Malang Raya Berkolaborasi Tebar Nilai-Nilai Islam Wasatiyah

MALANG, MM - Cangkir Opini bersama organisasi perempuan Malang Raya (Nasyiatul Aisyiah, Korps Immawati, dan Perempuan Merah) mengadakan kegiatan bertajuk Mengulas Fenomena: Korelasi Gender dan Islam Wasatiyah di Lelenggahan Warung Tani Panjava, Malang, pada (22/08/2022).

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan kondusifitas di Malang Raya di tengah maraknya isu radikalisme yang mencuat di beberapa waktu lalu.

Menurut Ketua Pengawas Cangkir Opini, Randi Satrizal L, "Kegiatan ini mengundang organisasi perempuan karena perempuan rawan untuk disusupi paham-paham ekstremisme agama, apalagi dengan alasan-alasan surga, jihad dan pahala yang berlipat ganda," ungkap Pemuda asal Pulau Sula, Maluku Utara itu.

Selain mengundang perempuan, kegiatan ini juga mengundang pembicara dari eks napiter asal Purwerejo, Jawa Tengah bernama Ika Puspitasari.

Ika Puspitasari menegaskan bahwa,"Paham-paham keagamaan yang keras dulu di dapatkan sewaktu bekerja di Taiwan, karena waktu senggang yang banyak, saya memanfaatkannya untuk mencari Islam melalui media sosial," terang Perempuan yang pernah jadi TKW di Taiwan itu.

Menurutnya, pengalaman beragama yang menuntunnya ke paham ekstermisme tidak lepas dari motivasi dia untuk menguatkan pondasi keagamaan yang dianggapnya lemah selama ini.

 
"Sehingga simbol-simbol keagamaan mulai dikenakan, tidak suka dengan orang kafir dan bersepakat dengan jihad yang diserukan oleh kelompok radikalis-ekstermis tentang menegakkan khilafah versi mereka,"jelasnya.

Selain Ika, ada juga Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bid. Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga, Ali Muthohirin.

Ali dalam pemaparannya memiliki segudang pengalaman yang seringkali bergaul dengan kelompok ekstremis. Bahkan dalam beberapa waktu, beberapa temannya yang aktif dikelompok tersebut suka mengajak dirinya dan keluarga untuk ikut bergabung, tapi ditolak karena paham keagamaan yang dipahami oleh Ali sangat berbeda dengan yang dimiliki kelompok itu. Kata Pria asal Panceng Gresik tersebut.

Menurutnya gerakan ini mewabah di beberapa daerah karena mereka memiliki support system yang kuat dari segi pendanaan dan SDM yang militan. 
 
"Ditambah karakter orang-orang tersebut yang keras dan tidak suka berkompromi dengan siapapun. Bahkan dakwah yang diajarkan di Muhammadiyah yang mengedepankan sifat santun, lemah lembut dan ramah itu dinilai tidak efektif karena membiarkan orang untuk tetap berbuat maksiat, atau tidak tegas dalam mendakwahkan Islam,"tandas Ali.

Hal ini juga ditegaskan oleh Luluk Dwi Kumalasari, Ketua Prodi Sosiologi UMM yang turut menjadi pembicara diagenda tersebut, menuturkan bahwa,"Gerakan seperti bisa masif tidak lepas dari dukungan perempuan yang militan dan totalitas dalam mengekspresikan ajaran agamanya. Perempuan bisa saja menjadi support system utama apabila mereka tidak memiliki paham-paham agama yang kaffah dan menghargai nilai kemanusiaan dan mengakui perbedaan. Inti islam itu kan keselamatan, maka yang menafsirkan islam sebagai agama yang pembenci, suka dengan kekerasan, bahkan tidak menghargai hak hidup orang lain itu sudah salah dan harus diluruskan,"pungkasnya
 
(Eko) MM

Senin, 22 Agustus 2022

PW PII DKI Jakarta Menyelenggarakan Engineering Trip ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu di Jakarta

JAKARTA, MM - Pengurus Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia DKI Jakarta (“PW PII DKI Jakarta”) sebagai Organisasi Profesi di bidang Keinsinyuran melakukan kegiatan Engineering Trip ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu pada tanggal 20-21 Agustus 2022.di Jakarta.

Kegiatan ini dikemas dengan tiga acara: Talk Show, Field Trip dan Ecotourism. Engineering Trip ini diikuti oleh 47 peserta yang terdiri atas Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang di wilayah DKI Jakarta, pegiat PII dari luar DKI, professional di bidang Sumber Daya Air, Pertanian dan Perikanan serta masyarakat umum yang berminat dalam kerja keinsinyuran hayati maupun non hayati. Peserta berangkat dari Marina Ancol dil 20 Agustus 2022 pagi. 

Priyatno Bambang Hernowo, yang merupakan Ketua Pengurus Wilayah PII Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan tersebut menerangkan bahwa, 
 
"Sesampai di Pulau Tidung dilanjutkan dengan Talk Show dengan tema:“Pengembangan Wilayah Kepulauan dalam Kemandirian Pangan, Energi dan Wistata” dengan pembicara: Dr. Ahmad Agus Setiawan, Staf Ahli Bidang Energi Kantor Sekretarian Presiden dan Ir. M. Hatta Sukarno, Senior Manager PAM JAYA, serta pembicara kunci Bapak Sekretaris Camat Kepulauan Seribu Selatan," terangnya.

Lanjutnya,"Field Trip adalah mengunjungi Instalasi Pengolahan Air Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Pusat Budidaya dan Konservasi Laut (PBKL). IPA SWRO di Pulau Tidung adalah asset PAM JAYA untuk memenuhi kebutuhan dasar air minum warga Pulau Tidung. Kapasitas IPA 3 liter per detik digunakan untuk memenuhi kebutuhan 5.700 warga," ungkapnya.

Menurut Priyatno,"Pengolahan dengan menggunakan teknologi Reverse Osmosis mengubah air laut menjadi air minum. PBKL dalam fungsinya melakukan kegiatan keinsinyuran hayati, sebagai contoh adalah pembudidayaan ikan nemo, ikan kerapu, pengembangan tanaman mangrove serta transplantasi karang," katanya.

"Kegiatan Ecotourism dalam Engineering Trip: melakukan penanaman mangrove, pembudidayaan ikan nemo sekaligus snorkeling. Peserta menikmati ecotourism ini, dengan memperhatikan aspek keselamatan yang dipandu instruktur. Bersepeda keliling Pulau Tidung, menikmati sunset di Saung Barat Pulau Tidung adalah momen yang dinikmati peserta," ujar Bambang.

Antusiasme peserta dalam Engineering Trip nampak dalam setiap rangkaian acara, Talk Show, Field Trip maupun Ecotourism.Apresiasi atas terselenggaranya Engineering Trip, yang menggabungkan, seperti dalam tag line acara, Sharing, Cultivating, and Healing. Sharing, narasumber berbagi pengalaman dalam kerja keinsinyuran. Cultivating, kegiatan pengembangbiakan ikan nemo, budidaya mangrove dan Healing, menikmati keindahan laut, sebagai charging.

Berharap Dilakukan Kegiatan Dengan Konsep Yang Sama Diwaktu Yang Akan Datang

Disisi lain Djuniarman A.Djulkifli sebagai Wakil Ketua PW PII DKI Jakarta "PW PII DKI Jakarta" berterimakasih kepada Pemkab Kepulauan Seribu, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta dan PAM JAYA terkait acara tersebut dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar.
 
"Tentu kepada Peserta yang telah antusias dan gembira mengikuti acara Engineering Trip. Akhirnya peserta sampai dengan selamat di Marina Ancol di 21 Agustus 2022 sore”, ungkapnya dalam penutupan acara sebelum ke Marina Ancol. 
 
(Red) MM

MEDIA MAJAPAHIT

MEDIA MAJAPAHIT

BERITA TER UP-DATE

Ditengarai Tak Kantongi Izin Pabrik Tahu Tetap Operasi Ditanah PJT, Desa Mangunjaya : Tak Berizin, Tak Bayar Pajak!

KABUPATEN BEKASI ,   MEDIA MAJAPAHIT - Pabrik pembuatan tahu berdiri diatas bantaran  kali jambe  disinyalir tak miliki izin alih fungsi da...

BERITA TERKINI


MEDIA MAJAPAHIT

MEDIA MAJAPAHIT

POSTINGAN POPULER